Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Pemrov dan TNI AL Bertekad Jadikan Sumbar Poros Maritim Dunia

Pemuda Maritim - Upaya menjalin Sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah mengadakan seminar nasional dengan narasumber yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo dan Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno, Kamis (31/3) di Auditorium Gubernuran Jalan Jenderal Sudirman.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, sesuai kebijakan pemerintah dibawah kepimpinan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan sektor maritim sebagai prioritas pembangunan nasional, merupakan suatu terobosan konseptual pada kesadaran maritim negara kita.

Lanjutnya, membangun orientasi maritim membutuhkan waktu dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa, TNI AL merupakan alat utama pertahanan Negara dilaut memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan menjadikan Indonesia sebagai suatu negara maritim yang besar.

"Geografis Indonesia didominasi oleh laut dilihat dari luas wilayah NKRI sebesar 7,81 Juta KM2, luas perairan Indonesia yang terdiri dari laut pedalaman, kepulauan, teritorial dan zona tambahan serta zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai 74 persen dari total wilayah", ujarnya.

Selain dari ukuran fisik dalam dimensi geopolitik dan geostrategis posisi Indonesia berada dipersilangan antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Hindia.

Sambungnya, peranan pemerintah daerah di seluruh Indonesia adalah kunci dari keberhasilan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah yang ada.

Dia menambahkan, sinergi TNI AL dan Pemerintah Daerah bukan hal yang baru, karena sudah terjalin selama ini dengan keberadaan pangkalan TNI AL dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait masyarakat pesisir, pelestarian lingkungan ataupun keamanan dilingkungan laut.

"Dengan terjalin kerjasama tersebut adalah bentuk upaya untuk memanfaatkan laut secara optimal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Thahjo Kumolo mengatakan, untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah.

Tambahnya, dari sisi kebijakan Kemendagri dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan urusan standar pelayanan minimal, rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dan rancangan peraturan pemerintah kewenangan daerah provinsi dilaut dan provinsi yang berita kepulauan.

Lanjutnya, untuk mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan rakyat, Kemendagri telah berpatisipasi dalam event sail Indonesia.

"Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola SDA di laut dengan meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan dilaut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara", tuturnya.

Sementara itu Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno menambahkan, data umum wilayah pesisir kepulauan di Sumbar terdapat tujuh Kab/Kota yakni Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, PadangPariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Pesisir Selatan.

Lanjutnya, dengan ada sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AL akan terkelola dengan baik wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil dalam kegiatan wisata bahari untuk menarik wisatawan ke daerah, sehingga perekonomian masyarakat meningkatkan.
Sumber : minangkabaunews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply