Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Reklamasi Jalan di Pulau Terlarang, Nelayan Dadap Menangis

Pemuda Maritim - Meski sudah dilakukan moratorium reklamasi di Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, namun pengerjaannya masih dilakukan. Aktivitas ini terlihat di Pulau Pick II, Muara Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Pantaun Radar Banten (Jawa Pos Group), sejumlah traktor melakukan aktivitas mengambil bahan material pembangunan di lokasi tersebut. Pulau ini juga menjadi daerah terlarang bagi orang asing. Bahkan, nelayan Dadap.

Perahu milik nelayan pun tidak boleh mendekat. Ada lima sampai 10 orang berjaga di pulau tersebut. Dengan aba-aba tangan melambai, mereka menyuruh setiap orang yang mendekat dan melarang untuk mengambil gambar.

"Jangan mendekat, pergi," kata penjaga sambil berteriak. Pulau Pick II merupakan salah satu mega proyek yang dikerjakan PT Sedayu Indo City sejak tahun 2013.

Pulau Pik II berada hanya 100 meter dari bibir pantai Dermaga Kali Prancis Dadap yang rencananya akan direvitalisasi. Sejumlah alat paku bumi sudah terpancang di pulau seluas 1.000 hektare ini. Disertai balon berukuran besar yang mencantumkan nama pulau tersebut.

"Kami dilarang mendekat. Nah, kalau ada wartawan yang mendekat mereka langsung mengontak rekan-rekannya yang ada di tepi," kata Udin, seorang nelayan setempat.

Meski hanya dihardik, Udin tampak ketakutan. Mesin motornya dipercepat. Baginya, hardikan itu tak sebatas gertakan semata. Akan ada speed boat yang siap menghadang mereka. Beruntung hal ini tidak terjadi.

Udin mengatakan, reklamasi Pantai Utara menyebabkan banyak masalah. Selain minimnya tangkapan, mereka juga harus memutar lebih jauh ke Muara Kamal, Jakarta Barat untuk menjual ikan. "Dulu sehari bisa seliter sekali mancing, sekarang habis lima liter sekaligus," kata pria kelahiran Indramayu itu.

Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang (DTR) Pemkab Tangerang, Indra Suhardiman mengatakan sudah lima tahun rencana reklamasi pantai ini masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dikatakan dia, perencanaan reklamasi sesuai UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil. Namun kewenangan penataan reklamasi tersebut berada pada Pemprov Banten sehingga Pemkab Tangerang tidak banyak terlibat dalam proyek itu.

"Jadi masalah ini bukan kewenangan kami," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar menyatakan rencana reklamasi Pantura sejak tahun 1996 dan perizinan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ia pun mengaku belum menyetujui proposal pembangunan jembatan yang menghubungkan Dadap, dengan salah satu pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Sumber : www.jawapos.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply