Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Reklamasi Pantai Losari Mengancam Nelayan dan Lingkungan

doc.www.mongabay.co.id
Pemuda Maritim -  Permasalahan reklamasi tidak hanya milik daerah Ibukota. Setiap adanya proyek reklamasi menjadi sorotan utama para pemangku kepentingan, terutama para pakar yang konsen dibidang lingkungan. Reklamasi memiliki potensi kerusakan lingkungan yang besar, karena reklamasi merubah konfigurasi pantai yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, aspek sosial juga harus diperhatikan.

Reklamasi Kawasan Losari dalam kerangka Centre Point of Indonesia atau CPI dinilai tidak akan membatasi akses nelayan ke arah laut selama pengerjaan fisik mega proyek tersebut.

Presiden Direktur Ciputra Surya - pemegang hak konsesi 106,76 hektare lahan reklamasi Losari, Harun Hajadi mengatakan perseroan bahkan telah merealisasikan pengerukan jalur nelayan agar memperlancar aktivitas nelayan di daerah tersebut.

Menurutnya, pengerukan tersebut bahkan lebih mempercepat aktivitas nelayan lantaran disertai dengan langkah pelebaran akses tersebut.

"Fasilitas ini bahkan telah dimanfaatkan nelayan setempat, kita memperlebar dan menambah kedalamannya sehingga lebih leuasa dilalui," katanya kepada Bisnis, Selasa (29/3/2016).

Menurutnya, perseroan bahkan telah mengalokasikan biaya hingga Rp2 miliar untuk pengerukan jalur nelayan itu agar pengembangan Kawasan Losari tetap selaras dengan kondisi sosial di sekitar lokasi proyek.

Bahkan, kata Harun, jalur nelayan tersebut direncanakan masih akan diperlebar sesuai dengan masterplan pengambang kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) di Losari.

Sekedar diketahui, luasan Kawasan Losari yang bakal direklamasi perseroan mencapai 157,23 hektare, di mana 106,76 hektare akan dikelola secara komersil sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Selatan.

Adapun investasi yang bakal digelontorkan perseroan dalam proyek tersebut mencapai Rp2,5 triliun untuk tahap pertama dengan luas pulau reklamasi yang terbentuk mencapai 10,41 hektare.

Reklamasi tahap pertama itu ditargetkan rampung pada Maret 2018 mendatang, di mana dalam pengerjaannya melibatkan Boskalis International, kontraktor asal Belanda, untuk mereklamasi dari sisi laut.

"Untuk tahap pertama ini, terdapat pula lahan milik Pemprov Sulsel seluas 50,47 hektare yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas publik," papar Harun.

Sementara itu, penolakan atas reklamasi Losari masih terus digulirkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel.

Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, mengatakan reklamasi dalam skala besar itu dikhawatirkan bakal menutup secara permanen akses nelayan.

Selain dampak secara langsung, reklamasi yang dibangun akan membawa dampak yang tidak langsung, berkaitan dengan pola sedimentasi baru yang memicu potensi akses nelayan.

Selain itu, lanjutnya, penerbitan izin reklamasi oleh Pemprov Sulsel tidak melalui prosedur sesuai dengan ketentuan.

Reklamasi merupakan proyek yang besar. Setiap prosedur harus sesuai dengan ketentuan. Jika ada prosedur yang tidak sesuai ketentuan, dikhawatirkan pemerintah mengabaikan hak-hak yang seharusnya.

"Dampak lingkungan pasti sudah ada tapi itu jangka panjang, tetapi yang paling terasa dalam jangka pendek itu sisi kehidupan sosial masyarakat pesisir, nelayan yang beraktivitas melalui Losari," katanya.

Dampak yang terjadi memberikan efek domino yang cukup mengkhawatirkan. Pasalnya proyek ini akan langsung bersinggungan dengan masyarakat Makassar, khususnya yang berada di sekitar wilayah Losari.

Amin menjelaskan, pihaknya juga telah melayangka gugatan perdata ke PTUN Makassar terhadap izin pelaksanaan reklamasi Losari.

"Saat ini masih bergulir di PTUN. Kami yakin izin reklamasi ini akan dibatalkan oleh pengadilan."
(AYY)

Sumber: industri.bisnis.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply