Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Verifikasi Lamban BBM untuk Nelayan

Pemuda Maritim - Selama ini nelayan di Sumenep jarang yang memiliki surat rekomendasi untuk bisa mendapatkan jatah BBM jenis solar di setiap Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Penyebabnya, pengurusan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep waktunya terlalu lama. Sehingga sebagian besar nelayan mengabaikan aturan tersebut.

“Kalau ngurus rekom agak lama. Kalau menunggu itu bisa tidak mencari ikan. Apalagi izinnya harus diperpanjang setiap bulan. Kalau rekomnya setiap tahun kan lebih enak. Sehingga nelayan tidak repot,” tutur Sahnamo, nelayan di Kecamatan Dungkek.

Menanggapi hal itu, Kepala DKP Kabupaten Sumenep Muhammad Jakfar mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan solusi kepada nelayan agar membentuk kelompok nelayan. Sehingga pengurusan rekomendasi untuk mendapatkan jatah BBM bisa terkoordinasi.

“Misalnya seperti kelompok nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto yang memiliki anggota 253 orang, satu orang perwakilan membuat surat permohonan rekomendasi ke DKP. Nanti terbit rekomendasi per orang sesuai jatah BBM per bulan. Hal ini juga efisiensi biaya bagi nelayan,” terang Jakfar.

Kebijakan tersebut diberlakukan, menurut Jakfar, agar tidak terjadi penumpukan BBM di kalangan nelayan, sehingga distribusi BBM bisa terpantau. “Kalau izinnya dikasih lama kan numpuk. Sehingga mengganggu stabilitas distribusi BBM,” imbuhnya.

Jakfar mengaku, DKP Kabupaten hanya berwenang menandatangani permohonan kuota BBM di setiap SPBN. Sementara dalam peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas telah ditetapkan, bahwa DKP diwajibkan melakukan verifikasi lapangan terhadap nelayan sebelum menerbitkan rekomendasi izin pembelian BBM.

Tapi Jakfar mengakui bahwa keterlambatan dalam proses penerbitan rekomendasi, karena minimnya personel di DKP Kabupaten Sumenep. Sebab saat ini pengurusan itu hanya dilakukan oleh staf atau Kasi yang hanya satu orang.

“Kasih hanya satu orang, selain sibuk di kantor dia harus verifikasi ke lapangan. Seperti ketika misalnya sedang verifikasi ke Desa Gedugan pulau Gili Genting, lalu ada nelayan yang mengajukan rekomendasi 100 orang. Jadi harus dicek apakah betul sebanyak itu memiliki perahu,” urainya.

Pihaknya juga menjelaskan, dalam verifikasi itu apakah benar semua perahu itu memiliki mesin, sehingga mesinnya juga harus dicek untuk menghindari penimbunan BBM.

“Berapa kapasitas bobot mesin masing-masing perahu menjadi dasar perhitungan pemberian rekomendasi, itu kadang yang memperlambat. Sementara SPBN ada di Masalembu, Dungkek, Kangean dan Gili Genting,” tandasnya.
Sumber : korankabar.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply