Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » HNSI Ajukan Kasasi untuk 13 Nelayan Brebes

Pemuda Maritim - Banding putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama Palembang, Sumatera Selatan atas putusan 13 nelayan Brebes, Jawa Tengah, di tolak Pengadilan Tinggi setempat. Mereka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Keputusan tersebut dinilai sangat cepat, karena para nelayan tidak diberi kesempatan untuk membuka sidang kembali.

“Memori banding di Pengadilan Tinggi masuk tanggal 2 Mei dan diputus tanggal 10 Mei. Tidak melalui beberapa agenda sidang. Padahal meminta disidang kembali, tapi ditolak,” ujar Rudi kepada Metrotvnews.com, Selasa (17/5/2016).

Rudi menjelaskan, atas putusan tersebut ia akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Memori Kasasi akan didaftarkan besok, Rabu, 18 Mei. Harapannya mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

Ia juga menagih janji para anggota Komisi 3 dan 4 DPR RI yang akan membantu masalah yang melilit 13 nelayan asal Brebes itu. Selain itu, Biro hukum Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membantu memfasilitasi dalam penyusunan memori kasasi.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan pengacara 13 nelayan tersebut Rudi mengatakan PN tinggi di Sumsel sempat mengundang para hakim yg memutus kasus tersebut. Mereka memintai pertimbangan 6 hakim PN Palembang yang memutus perkara itu.

“Pertimbangannya karena kasus ini rentut (rancana tuntutan)-nya dari Jaksa Agung sehingga prosesnya dipercepat,” ungkapnya.

Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang, Sumatera Selatan, memvonis 13 nelayan asal Brebes, Jawa Tengah, dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp2 miliar, Rabu, 13 April 2016. Atas putusan itu, mereka mengajukan banding. Namun upaya banding mereka ditolak Pengadilan Tinggi Sumsel.

Tiga belas nelayan asal Brebes divonis Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp2 miliar, Rabu, 13 April 2016. Mereka dianggap bersalah karena menyalahi batas wilayah tangkapan dan menggunakan alat semacam pukat harimau.

Perbuatan mereka dinilai menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan dijerat Pasal 85 UU Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
Sumber : metrotvnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply