Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan Tiongkok Dilatih Pertahanan Diri

Pemuda Maritim - Para nelayan Tiongkok yang berlabuh di kota pelabuhan Baimajing yang ada di sebuah pulau di Provinsi Hainan, selain mendapatkan subsidi berupa bahan bakar dan es pendingin dari pemerintahan Beijing, juga dilaporkan akan diberi pelatihan pertahanan diri saat mereka memancing di kawasan perairan sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Hal ini diwartakan kantor berita Reuters pada Minggu (1/5).

“Pelatihan dan subsidi ini atas permintaan para nelayan dan sebagai imbalannya, mereka akan mengumpulkan segala informasi atas keberadaan kapal asing,” demikian pernyataan bersama pejabat pemerintahan provinsi, diplomat, dan pejabat di perusahaan perikanan Tiongkok.

“Pelatihan ini akan terus dikembangkan karena negara juga membutuhkan seiring keinginan para nelayan untuk mengabdikan diri pada negara untuk melindungi kepentingan nasional,” ucap pejabat di Provinsi Hainan yang enggan disebut namanya.

Selain diberikan pelatihan pertahanan diri, pejabat di provinsi itu juga menyatakan para nelayan itu juga diberi pelatihan misi pencarian dan penyelamatan (SAR) jika terjadi musibah di lautan.

Rencananya pelatihan ini akan diberikan pada Mei hingga Agustus mendatang dan setiap nelayan yang berpartisipasi akan diberi kompensasi uang karena mereka tak melaut saat mengikuti latihan.

Untuk mendukung misi pertahanan diri ini, pihak pemerintah Tiongkok juga akan memberikan alat Global Positioning Satellite (GPS) bagi sekitar 50 ribu kapal nelayan. Dengan alat ini, pihak nelayan bisa memberikan informasi posisi mereka saat melaut pada setiap kapal patroli penjaga pantai Tiongkok.

Berdasar pengakuan beberapa nelayan Hainan, beberapa kapal nelayan juga akan diperlengkapi dengan persenjataan. “Jika ada kapal nelayan asing datang mengganggu dan melarang kami mengambil ikan, maka kami akan berperan dalam menjaga kedaulatan negara kami,” kata Chen Rishen, ketua perusahaan perikanan swasta di Hainan yang memiliki  banyak kapal nelayan yang sering mengambil ikan di kawasan perairan sengketa dekat Kepulauan Spratly.

Menurut Michael Vatikiotis, Direktur Centre for Humanitarian Dialogue untuk kawasan Asia, langkah yang diambil Tiongkok karena belum ada protokol komunikasi yang efektif dan jelas antara kapal sipil dan kapal penegak hukum seperti kapal patroli penjaga pantai dari negara yang berbeda. “Dengan kata lain, belum ada kesepakatan aturan perjanjian (rules of engagement) antara kapal militer asing dan kapal nelayan,” kata Vatikiotis.

Larangan Berlabuh

Masih terkait sengketa di LTS, pada Sabtu (30/4) lalu diwartakan bahwa pihak Tiongkok telah menolak izin berlabuh kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USS Stennis dan kapal-kapal yang mendampinginya di pelabuhan Hong Kong. Pihak Pentagon mengatakan kejadian ini terjadi pada Jumat (29/4)  lalu.

Alasan penolakan berlabuh ini tidak jelas. Namun pihak Beijing mengatakan kunjungan kapal-kapal dan pesawat militer AS ke Hong Kong selama ini disetujui berdasarkan “kasus-per kasus sesuai dengan prinsip kedaulatan dan keadaan tertentu”.

Sejumlah pengamat menyebut penolakan USS Stennis untuk singgah dan berlabuh di Hong Kong ada kaitannya dengan misi patroli “kebebasan bernavigasi” kapal induk itu ke kawasan perairan sengketa di LTS bulan lalu.
Sumber : www.koran-jakarta.com


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply