Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Reklamasi Teluk Jakarta : Ketidak Konsistenan Pemerintah Dalam Pembangunan Kemaritiman



Pemuda Maritim - Mungkin tulisan saya ini terkesan sudah terlambat, dimana isu mengenai reklamasi sudah tidak lagi hangat seperti akhir bulan lalu. Hal yang membuat saya baru mulai menulis sekarang ini adalah hasil dari pantauan langsung  ke Desa Pemberdayaan Swadaya Nelayan di Cilincing, Jakarta dalam rangka Rapat Kerja Nasional II APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia) Minggu 15 Mei 2016. 

Dalam era sekarang ini maritim memang menjadi sektor prioritas utama pembangunan infrastruktur. Peningkatan daya dukung pelabuhan, trayek kapal tol laut menjadi sebuah highlight dari program tol laut. Demikian pula dengan peningkatan dari sektor perikanan, peningkatan jumlah kapal patroli untuk melacak kapal illegal fishing, pengadaan kapal 3500 kapal ikan dengan tujuan meningkatkan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional.

Namun, hal ini tidak selaras dan senada dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Cilincing). Kondisi air laut telah berubah warna menjadi coklat telah mengakibatkan minimnya ikan yang berada di daerah tersebut sehingga nelayan harus meletakkan bagangnya ke daerah yang lebih jauh dari daratan untuk mendapatkan jumlah ikan yang lebih banyak dan hal ini tentu berimbas kepada bahan bakar yang dibutuhkan lebih banyak dan mengakibatkan ‘harga produksi’ semakin tinggi. Senada dengan minimnya ikan, salah satu produk unggulan dari Cilincing adalah kerang hijau. Sekarang ini kerang hijau telah berevolusi , berubah warna menjadi kerang hitam karena ketidak adaan arus laut yang baik didaerah pembudidayaan kerang. Dua hal tersebut adalah contoh dari banyak sekali masalah yang terjadi menimpa nelayan tradisional. Pertanyaanya sekarang adalah mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah Reklamasi Teluk Jakarta. Sejak dimulai pada tahun 2013, reklamasi seakan- akan tidak berpihak kepada nelayan tradisional yang merupakan kalangan penduduk dibawah garis kemiskinan.

Idealnya adalah, untuk meningkatkan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka yang harus mendapatkan perhatian utama adalah kondisi pesisir dan masyarakatnya. Peningkatan produktivitas , infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di pesisir adalah hal utama yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Tentunnya hal diatas bertentangan dengan proyek reklamasi, “Giant Sea Wall” yang akan dibangun berada pada daerah tangkapan nelayan tradisional di teluk Jakarta. Daerah tersebut telah overfishing, mengakibatkan jumlah  tangkapan nelayan menurun. Menangkap ikan saja sudah susah, apalagi ditambah dengan limbah akibat reklamasi yang menyebabkan penurunan jumlah ikan di daerah tersebut.

Kenapa Nelayan tidak protes dari dahulu? Kenapa baru sekarang?
Pertanyaan ini sontak muncul dari berbagai kalangan mengapa sekarang baru protes tidak dari dulu sebelum proyek ini dimulai? Jawaban sederhananya adalah, tingkat pendidikan nelayan tradisional sangat memprihatinkan, kemampuan baca tulis pun sangat standar apalagi memprediksi dampak reklamasi secara analisa Ilmu Kelautan. Mereka hanya mengerti bagaimana caranya melaut untuk mendapatkan ikan, survival di laut, sampai navigasi di laut. Mereka tidak bisa menganalisa dan memprediksi apakah reklamasi yang dimulai beberapa tahun lalu mengakibatkan tangkapan mereka akan menurun dan mengakibatkan kerang hijau berubah menjadi kerang hitam yang tidak sehat dan sering disebut black opal , sehingga disamakan dengan nama batu mulia.

Relokasikan saja nelayan ke Rusunawa atau ke daerah Pesisir Lain!
Memindahkan nelayan dari desanya menuju ke Rumah Susun yang telah disiapkan oleh pemerintah DKI bukan merupakan solusi yang tepat. Nelayan perlu tinggal dekat dengan laut, dimana seluruh kapal mereka berada di tepi laut. Jika terjadi  pasang, ataupun kondisi yang lain mereka perlu mengontrol dan mengecek serta melakukan tindakan terhadap kapal , dan ikan tangkapannya. Bayangkan jika nelayan berada di rumah susun lantai 10 dan pada saat itu keadaan sedang pasang, dimana mereka perlu menyelamatkan kapal mereka sesegera mungkin yang berada di tepi laut.

Pemberian Kapal Ikan bantuan harus dengan penelitian , riset ,dan diskusi dengan nelayan 
Selaras dengan tulisan saya mengenai bantuan 3500 kapal ikan beberapa bulan lalu, bahwa kapal tersebut harus tepat guna agar pengadaan tersebut efektif digunakan dan memang dibutuhkan keberadaannya oleh nelayan.  Perancangan kapal ikan fiberglass tersebut harus melalui riset dan penelitian terlebih dahulu.  Akan diberikan kedaerah manakah kapal tersebut, Bagaimana kondisi environmental perairan disana, Bagaimana keadaan kapal nelayan di daerah tersebut, Apakah yang kurang dari kapal nelayan yang ada saat ini apakah  alat tangkap, mesin penggerak, ataupun ketidaktersediaan cold storage. Hal ini yang perlu dilakukan penelitian agar pengadaan 3500 kapal ikan tepat guna dan tepat sasaran.

Pada saat ini memang telah dilakukan moratorium terhadap reklamasi teluk Jakarta. Moratorium secara harfiah adalah pemberhentian sementara. Jika isu ini sudah tidak diperhatikan lagi, diyakini bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut sehingga merugikan nelayan tradisional teluk Jakarta dan menambah ketidakkonsistenan Pemerintah dengan rencana pembangunan kemaritiman dalam rangka menuju Indonesia poros maritim dunia. Atau mungkin mereka lebih senang dengan banyaknya  yacht, cruise asing  yang berada di daerah Teluk Jakarta dibandingkan Kapal Nelayan kayu hasil jerih payah nelayan tradisional kita.


Oleh:
Dwitya Harits Waskito
Hubungan Luar Negeri
Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply