Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » UNIVERSITAS PEMBANGUAN PANCABUDI MEDAN MENGGELAR KEGIATAN SEMINAR NASIONAL ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING DI PERAIRAN YURISDIKSI INDONESIA


Pemuda Maritim - Seminar Nasional dengan tema “Illegal Unreported Unregulated Fishing di perairan yurisdiksi Indonesia” telah dilaksanakan di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan pada tanggal 21 Mei 2016. 

Pembicara pada seminar ini adalah Laksamana Muda TNI Dr Surya Wiranto, SH. MH, Staf Ahli bidang Dawilmar dan Dr. Aryo Hanggono, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut. Kedua Narasumber menyampaikan makalahnya yang berkaitan denga aspek-aspek umum tentang Kelautan dan Perikanan, serta aspek legal terkait regulasi yang mengatur tata kelola perikanan. 



Kegiatan seminar tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan di lapangan terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor. 1, nomor. 2, nomor 15, nomor 49, nomor 57, dan nomor 75 Tahun 2014-2016 yang banyak menimbulkan pro dan kontra pada saat pelaksanaannya di lapangan. 

Kebijakan Men-KP yang tertuang dalam; Permen KP No.1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.), 2. Permen No. 2 tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela, 3. Permen No. 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, 4. Permen No. 57 tahun 2014 tentang pelarangan Transhipment (alih muatan) di tengah laut,  dan 5. PP. No. 75 tahun 2015 tentang Kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terhadap kapal-kapal dan usaha perikanan sangat berdampak pada usaha perikanan dalam negeri. 

Disisi lain Proses Penegakan Hukum di bidang perikanan, belum memberikan kepastian hukum bahkan cenderung tidak memberikan jaminan hukum berusaha di sektor perikanan. 

Selain itu tidak hanya proses penegakan hukum saja, tetapi belum adanya solusi yang konkret dari kebijakan permen Kp tersebut, terutama di bidang sosial kemasyarakatan bagi pelaku usaha di bidang perikanan. (Jaffar)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply