Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Usut Pelaku Korupsi Pengadaan Kapal Nelayan Jabar

Pemuda Maritim - DPRD Jawa Barat meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar lebih serius dalam memberi bantuan kapal perikanan bagi nelayan di Jabar. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Waras Wasisto, mengatakan, pengadaan kapal tersebut harus melalui perencanaan yang matang.

Waras mengatakan, pemberian kapal itu harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan nelayan dalam mengoperasikannya. Jangan sampai, kata Waras, kapal yang diberikan tidak bisa dioperasikan nelayan akibat minimnya pengetahuan mereka.

“Jadi sebelum diberi kapal, harus diberi pelatihan dulu. Ini juga untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya jadi kebutuhan nelayan,” kata Waras di Bandung, Minggu (8/5).

Waras mengatakan, kapal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan nelayan. Ini penting agar kapan yang diberikan Pemprov Jabar ini tepat sasaran dan digunakan dengan baik.

Disinggung adanya kapal pemberian pemprov yang dijual oleh nelayan, Waras sangat menyayangkan hal itu. “Ini membuktikan bahwa perencanaan itu sangat penting. Jangan-jangan mereka menjual karena tidak mampu membeli solar,” ucapnya.

Lebih lanjut Waras katakan, Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar harus menempuh prosedur yang benar dalam pengadaan kapal. Pengadaan kapal tersebut jangan menimbulkan persoalan hukum terutama yang menyangkut tidak pidana korupsi.

“Harus sesuai prosedur, ikuti mekanisme dan aturan. Kalau lelang, yang benar lelangnya,” kata Waras.

Disinggung adanya persoalan dalam pengadaan kapal yang telah dilakukan, Waras mengaku belum mengetahuinya. Namun, Waras menegaskan, setiap pelanggaran hukum harus ditindak dan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Berita sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dalam APBD Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat bisa tersandung hukum. Pasalnya, dalam proyek 2014 diduga melakukan penyimpangan prosedural terkait pelelangan dukungan palsu untuk pembangunan 7 unit kapal perikanan > 30 groos ton (GT) dan mark up (penggelembungan) harga.

Anggarannya fantastis yakni mencapai Rp 16,3 miliar. Berdasarkan Hasil temuan Radar Bandung, pembangunan kapal perikanan > 30 GT dengan alat tangkap Gillnet (lelang ulang) dengan nilai pagu paket Rp 5,9 miliar dan nilai HPS paket Rp 5,98 miliar dimenangkan oleh PT KM dengan harga penawaran sebesar Rp 5,92 miliar dengan nomor kontrak 602.1/3362/Tangkap tanggal 17 April 2014, jangka waktu pelaksanaan untuk mengerjakan 4 unit kapal perikanan > 30 GT alat tangkap Gillnet 180 hari kalender, dengan nilai kontrak Rp 5,92 miliar..

Sementara itu, pembangunan kapal perikanan > 30 GT dengan alat tangkap Longline dan jaring Cumi (Lelang Ulang) dengan nilai pagu anggaran Rp 4,49 miliar dan nilai HPS Rp 4,48 miliar dimenangkan PT KM dengan harga penawaran Rp 4,37 miliar dengan nomor kontrak 602.1/3360/Tangkap tanggal 17 April 2014, jangka waktu pelaksanaan untuk mengerjakan 3 Unit Kapal Perikanan > 30 GT alat tangkap Longline dan jarring Cumi 180 hari kalender dengan nilai kontrak Rp 4,37 miliar.

Dalam proses pelelangan pelanggaran terhadap Pasal 93 Perpres 70/2012 poin c, penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau d pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Seharusnya pihak panitia pengadaan barang/jasa dan PPK sudah mengetahui sebelumnya, bahwa PT KM hanya memiliki galangan kapal fiber groos ton bukan 30 groos ton kapal kayu. Selain itu, PT KM sebagai pemenang me-subkontrakkan pekerjaan secara keseluruhan kepada UD Enam Sembilan yang berlokasi di Kabupaten Batang.

Hal tersebut terungkap dengan SPK No.069/KM/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang pekerjaan pembuatan kasko kapal 30 GT dan pendingin sebanyak tujuh unit yang terbuat dari bahan kayu. Dalam dokumen penawaran PT.KM.dicantumkan bahwa UD ES hanya perusahan pendukung mesin pendingin. Pemalsuan dukungan oleh PT KM terhadap perusahan kayu UD Wakum. Seharusnya surat dukungan tersebut diberikan kepada UD Enam Sembilan, tapi namun diganti menjadi dukungan kepada PT KM. Tak hanya itu, juga terjadi mark up harga pada dua kontrak pembangunan kapal perikanan > 30 GT dengan alat tangkap Gillnet Rp 408.636.229,12 dan pembangunan kapal perikanan > 30 GT dengan alat tangkap Longline Rp 298.977.171,84. Sehingga total mark up Rp 727.518.400,96.
Sumber :  pojoksatu.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply