Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Bantuan Kapal Nelayan Terancam Tidak Dapat

Pemuda Maritim - Bantuan kapal nelayan untuk Kabupaten Sumenep dari pemerintah pusat terabcam tidak terealisasi. Sebab, kapal tersebut harus melalui koperasi sementara koperasi nelayan di Sumenep masih minim.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Mohammad Jakfar, bahwa pemerintah pusat tidak akan menggagalkan program tersebut karena program bantuan kapal nelayan itu program nasional. “Namun jika Sumenep tidak ada penerimanya, maka Sumenep tidak akan dapat bantuan itu,” katanya.

Hanya saja, penerima bantuan kapal itu dari sudah ada yang diusulkan oleh pihaknya. Sebab, rupanya ada nelayan yang memang mempunyai koperasi, seperti di koperasi nelayan yang ada di Kecamatan Talango, Pegrungan Kecil, Kecamatan Sapeken dan lain sebagainya.

“Sebenarnya ada koperasi nelayan dan sudah diajukan. Hanya saja koperasi itu masih harus diverifikasi di Kementerian Kelautan, sebab koperasi yang akan mendapatkan bantuan itu harus mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) dan beberapa persyaratan lainnya,” jelasnya.

Jakfar melanjutkan, kalau ternyata koperasi yang diajukan tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi di Kementerian, maka tidak akan dapat bantuan kapal itu. “Sebenarnya koperasi yang diajukan itu sudah mempunyai NIK, namun koperasi itu baru berdiri. Berdirinya koperasi itu ada yang tahun 2015 dan bahkan ada yang tahun 2016,” sambungnya.

Disinggung apakah koperasi itu dibentuk dadakan ketika ada bantuan kapal tersebut, Jakfar membantah dengan tegas. Bahwa koperasi nelayan di Sumenep sudah ada, dan terbukti tahun berdirinya koperasi ada yang tahun 2015.
“Koperasi nelayan memang sudah ada, memang ada yang baru berdiri tahun 2016, tapi tahun 2016 itu adalah tahun 2016 awal, bukan akhir-akhir ini,” ujarnya.

Untuk realisasi bantuan kapal nelayan itu, DKP tidak bisa memastikan. Sebab pihaknya hanya mengusulkan, sedangkan untuk realisasinya adalah kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan.

“Kami memang berharap adanya bantuan kapal nelayan untuk Sumenep, sehingga ada prbaikan terhadap sarana penagkapan ikan. Karena selama ini alat yang digunakan berupa perahu tradisional, sementara potensi laut Sumenep sangat besar sehingga dibutuhkan alat yang memadai, seperti kapal yang dilengkapi fasilitas yang memadai untuk menangkap ikan,” pungkasnya.
Sumber : korankabar.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply