Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » DKP Tanjung Jabung Berlakukan Surat Rekomendasi Pembelian BBM untuk Nelayan

Pemuda Maritim - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Ahmad Riadi Pane mengatakan bahwa pihaknya akan memberlakukan surat rekomendasi untuk pembelian Bahan bakar Minyak (BBM) bagi nelayan

Hal itu menurutnya dilakukan untuk mencegah penyelewengan bahan bakar. Ia juga mengatakan, minyak yang tersedia di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kuala Jambi merupakan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok nelayan laut di pesisir timur Jambi itu.

“DKP memberlakukan surat rekomendasi dalam pembelian minyak tersebut. Di mana kelompok maupun perorangan yang tidak mengantongi surat rekomendasi mereka tidak akan dilayani. Jadi minyak yang tersedia di SPDN itu khusus bagi nelayan bukan untuk umum," kata Pane di Muarasabak, Senin (6 Juni 2016).

Dikatakannya, setiap kelompok nelayan yang terdapat di pesisir Tanjung Jabung Timur telah terdata sehingga pengeluaran surat izin pengambilan minyak di SPDN Kuala Jambi dapat terlaksana.

“Anggota satu kelompok nelayan dapat menitipkan atau mewakili pengambilan minyak di SPDN tersebut karena jatah yang terbatas setiap harinya,” ungkap Pane.

Biasanya, lanjut Pane, dalam pengambilan BBM tersebut para nelayan menempuh jalur darat dengan mengunakan mobil sehingga tak heran jika satu orang mengambil minyak di SPDN Kuala Jambi dengan skala besar. “Petugas SPDN tetap memberlakukan kontrol ketat dalam pemberian minyak tersebut,” ujarnya.

Sebelum memberikan minyak, masih kata Pane, terlebih dahulu petugas meminta surat rekomendasi yang diberikan DKP terhadap nelayan itu. “Bila telah memenuhi prosedurnya petugas itu barulah merealisasikan permintaan mereka," tandasnya.

Pane mengutarakan bahwa dalam hal ini diperlukan peran masyarakat sebagai pengawas sehingga tidak terjadi penyelewengan jatah minyak. Ia juga menegaskan, jika orang yang dipercayai nelayan itu menyelewengkan minyak jatah mereka, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi tegas.

"Maka dari itu kami juga membutuhkan peran serta masyarakat untuk turut mengawasi pengambilan minyak di SPDN itu, baik terhadap kelompok nelayan, nelayan maupun petugas SPDN. Bila ada kegiatan yang menyimpang, laporkan segera hal itu kepada kita agar dapat ditindak lanjuti," pungkasnya.
Sumber : otonominews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply