Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Izin Pulau G Dibatalkan Pengadilan, Ini Kata Agung Podomoro

Pemuda Maritim - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Adhi Budi Sulistyo memenangkan gugatan nelayan atas izin reklamasi di Pulau G. Ketua majelis, Adhi Budi Sulistyo dalam sidangnya Selasa, 31 Mei 2016, menjelaskan tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi.

Hakim mengabulkan gugatan nelayan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI No 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Dalam putusan itu, Hakim mengabulkan seluruh gugatan dan membatalkan SK Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G

Reklamasi Pulau G dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Perusahaan ini memberi nama pulau buatan seluas 161 hektare di pesisir Jakarta itu sebagai Pluit City. Sejak tahun lalu perusahaan ini telah memasarkan apartemen, perkantoran dan properti di pulau jadi-jadian tersebut.

Bagaimana tanggapan perusahaan terhadap putusan majelis hakim PTUN ? "Kami belum bisa komentar banyak,” kata Senior General Manager Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, Selasa, 31 Mei 2016.

Alvin mengatakan putusan PTUN tentunya menjadi pukulan yang berat terhadap pengembang lantaran pembangunan sudah terlanjur dilakukan. Dia pun mengaku belum bisa memutuskan langkah apa yang nantinya akan ditempuh. “Kami sekarang belum bisa apa-apa,” kata dia.

PT Agung Podomoro merencanakan proyek ini rampung pada 2018. Investasi untuk proses pengurukan diperkirakan mencapai Rp 4,9 triliun. Di proyek kawasan Pluit City itu rencananya akan dibangun ruko, villa, apartment, hotel, serta pusat perbelajaan. Pengembang juga berencana membangun kawasan perumahan setelah reklamasi pulau tersebut rampung.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menghormati putusan PTUN. Dia pun mengaku belum bisa berkomentar banyak lantaran belum membaca isi putusan tersebut. Namun, Rasio mengatakan pihaknya siap untuk menindaklanjuti putusan tersebut apabila diperlukan. “Kami siap,” kata dia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan, Brahmantyo Satyamurti Poewardi, mengapresiasi putusan pengadilan. Menurut Brahmantyo, putusan tersebut sudah mengakomodir seluruh pemangku kepentingan di sektor perikanan. “Karena kepentingan nelayan tak boleh diabaikan,” kata Brahmantyo.
Sumber : m.tempo.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply