Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Ketua Umum APMI, Renaldi ; Pemerintah Harus Mengambil Desain Diplomasi Baru Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

doc.http://img.eramuslim.com/


Pemuda Maritim - Konflik Laut Tiongkok Selatan bukanlah hal yang baru, akan tetapi konflik yang sudah berkepanjangan. Konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan (LTS) kembali menghangat setelah terjadi peristiwa ditembakanya kapal ikan Han Tan Cou Tiongkok diperairan Natuna oleh TNI AL Indonesia. Dalih Kapal ikan tiongkok tersebut, menganggap wilayah tersebut sebagai traditional fishing ground-nya. Kegiatan tersebut selain dianggap sebagai tindakan illegal fishing, namun termasuk sebuah ancaman kedaulatan NKRI, sebab dalam hal ini adanya keterlibatan militer tiongkok.

Ketua Umum Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Renaldi Bahri Tambunan, menanggapi prihal konflik LTS, menurutnya kedaulatan merupakan sebuah hal krusial dalam agenda pembangunan maritim indonesia. Lebih lagi jika ada upaya negara lain untuk memasuki wilayah NKRI apalagi mengklaimnya menjadi wilayah negara tersebut. Nampaknya cukup sudah sipadan dan ligitan yang dicaplok negara tetangga, jangan sampai wilayah lain bernasib sama. Jakarta (24/06)

Kilas balik, Insiden yang terjadi di ZEE indonesia disekitar kepulauan natuna pada 20 maret 2016 lalu, merupakan sebuah signal kuat adanya upaya tiongkok menganggu kedaulatan NKRI. Tentunya ini bukan hanya dilihat sebagai sebuah pelanggaran biasa, pasalnya Mentri KKP Susi Pudjiastuti mengungkapkan peristiwa tersebut dengan geram. Bagaimana tidak kapal ikan berbendera China, KM Kway Fey 10078 yg telah ditangkap kapal KKP karena mengakap ikan di dalam ZEE Indonesia secara ilegal, diminta secara paksa untuk dibebaskan oleh kapal patroli tiongkok bersenjata lengkap. Upaya protes melalui saluran diplomatik telah dilayangkan, namun sayang tiongkok berkilah kapal tersebut berada diwilayah mereka.

Lanjut Renaldi, Statemen nine doted line cina sebagaimana dicantumkan dalam paspor warganya keluaran 2012, merupakan sebuah upaya progresif tiongkok untuk dapat memperluas wilayah. Tentunya tidak salah jika kita berkesimpulan adanya upaya tiongkok menyeret indonesia kedalam pusaran konflik LTS. Dalam realita tiongkok harus berhadapan dengan Piliphina, vietnam, malaysia, taiwan dan brunei yang mengklaim bagian wilayah tersebut. Rumitnya yang diklaim adalah pulau-pulau kecil, beting, serta karang yang timbul tenggelam dan tidak bertuan, yang mana UNCLOS lembaga tingkat dunia yang berwenang untuk mengatur hukum laut, tidak mengatur mekanisme kedaulatan dikontur geografis seperti ini.

”Potensi friksi dengan RI muncul ketika tiongkok yang jelas sebuah negara kontinental, menetapkan klaim wilayah seperti negara kepulauan. Tentunya ini merupakan sebuah kekeliruan, pasalnya konsep klaim wilayah kontinental dengan klaim wilayah kepulauan berbeda jauh. Konsepsi negara kontinental tidak dapat menarik garis wilayah seperti halnya negara kepulauan seperti halnya Indonesia. Inilah yang menyebabkan sampai saat ini  klaim tiongkok tidak diakui secara hukum dan komunitas internasional, atas apa yang tertera pada nine doted line.” tegas Renaldi

Sambung Renaldi, Meskipun dalam beberapa pernyataan disampaikan bahwa Indonesia konsisten tidak memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok, namun  progresifitas Tiongkok yang tengah membangun pulau-pulau buatan serta kejadian kapal-kapal tiongkok memasuki kawasan zee Indonesia. Merupakan sebuah upaya progresif Tiongkok untuk menarik Indonesia kedalam pusaran konflik LTS. Dalam hal ini tentunya indonesia harus mengambil sikap diplomatik yang tegas sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini sekaligus menjadi sebuah kesempatan untuk Indonesia dapat mengumpulkan kekuatan geopolitik untuk mengajak negara-negara yang terlibat konflik maupun yang berpengaruh terhadap konflik yang terjadi.

”Kesempatan ini tentunya dilatar belakangi dengan posisi indonesia yang menargetkan sebagai poros maritim dunia. Tentunya sebelum bicara mengenai infrastruktur, pariwisata, dan perekonomian. Indonesia harus mampu memiliki desain diplomasi baru terhadap LTS yang mana menjadi salah satu permasalahan yang tengah hangat didunia internasional.”Pungkas Renaldi 

Renaldi menegaskan bahwa, Pertama Indonesia perlu mendesak Tiongkok untuk menanggalkan klaim identitasnya sebagai negara kepulauan dan sebagai imbalannya mengajak Tiongkok bersama Vietnam, filipina, malaysia dan brunei mengajak merevisi UNCLOS mengenai pemanfaatan dan kepemilikan pulau buatan diatas pulau-pulau kecil, beting, serta karang yang timbul tenggelam dan tadinya tidak bertuan. Ditengah pemanasan global tentunya UNCLOS perlu merevisi hukum laut, pasalnya kedepan hal ini tidak hanya terjadi pada lokasi LTS, tentunya upaya tersebut merupakan sebuah tindakan antisipasif terhadap kemungkinan-kemungkinan konflik kedepan di sejumlah negara yg akan terjadi.

”Kedua Indonesia dan Tiongkok bersama UNCLOS dan asean regional forum dapat meluncurkan inisiatif menyelengarakan konvensi untuk membentuk rezim maritim baru yang berkonteks kawasan. Berupa rezim alur laut kepulauan asia tenggara (south east asia regime of sea line of communication/SEARSLOC). Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengatur lalu lintas internasional dikawasan asia tenggara, termasuk LTS. Artinya upaya ini dilakukan sebagai sebuah bentuk tangung jawab indonesia sebagai sebuah negara yang mana tercantum dalam uud 45 yakni menjaga kedamaian dunia. Sekaligus kesempatan indonesia untuk dapat memiliki peran kuat secara geopolitik dan memaksa amerika untuk dapat mengakui wilayah kekuasaan indonesia secara otomatis.”tegas Renaldi

Renaldi berharap dengam sebuah gagasan Indonesia bukan hanya mampu memiliki peran dalam penyelesaian konflik bilateral indonesia dengan tiongkok, melainkan juga memainkan peran sebagai sebuah negara poros maritim dunia dalam arti yang sesungguhnya yakni dengan menciptakan gagasan baru yakni membentuk rezim maritim baru yang berkonteks kawasan. Kedepan rezim maritim baru yang berkonteks kawasan (SEARSLOC) dapat menjadi sebuah lembaga tersendiri dibawah UNCLOS yang harapannya dapat menjadi sebuah referensi bagi negara-negara lain untuk mengambil sikap yang sama jika mengalami konflik serupa.(HW)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply