Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Memperjuangkan Kedaulatan dan Hak Berdaulat NKRI di Laut China Selatan (Jilid 1)

Nine Dashed Line China

Pemuda Maritim - Menanggapi isu hangat soal Laut China Selatan yang merupakan hal paling krusial saat ini, karena menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Terlebih lagi Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dari berbagai macam sektor, seperti perikanan, minyak dan gas bumi, maka tak ayal Tiongkok mengklaim bahwa Laut Natuna sebagai daerah tradisional tangkapan nelayan Tiongkok (traditional fishing grounds) yang jelas jelas itu merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat NKRI.

Meskipun Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam sengketa Laut China Selatan, namun mempunyai kepentingan vital nasional berupa kedaulatan dan hak berdaulat di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Klaim Tiongkok atas perairan Kepulauan Natuna sebagai daerah tradisional nelayannya merupakan pelanggaran berat karena Tiongkok berupaya mengekspansi wilayah maritimnya kedalam wilayah berdaulat NKRI.

Padahal secara jelas berdasarkan undang-undang nasional, internasional termasuk UNCLOS tahun 1982, wilayah tersebut merupakan bagian integral dari wilayah NKRI, dan negara lain tidak berhak untuk memasuki wilayah tersebut apalagi mengeksplorasi hasil alamnya, sebagaimana dilakukan oleh nelayan-nelayan China yang dikawal oleh aparat Coast Guardnya. Tindakan kapal ikan dan kapal Coast Guard China tersebut seolah ingin menekan Indonesia mengakui wilayah klaim 9 dashed lines China.

Hal tersebut sudah tertuang jelas dalam berbagai macam undang undang yang menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari klaim Indonesia atas perairan Indonesia & perairan yurisdiksi Indonesia di Utara Natuna, berdasarkan; (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, (2) Pasal 33 UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS tahun 1982, (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dinyatakan Laut teritorial yg diukur 12 Nm dari garis pangkal.(4) Klaim Unilateral ZEEI, sesuai pasal 55 UNCLOS 1982, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI. Klaim Unilateral ZEE Indonesia 200 Nm.(5) Batas Landasan Kontinental Indonesia di Utara Natuna, sesuai pasal 76 UNCLOS Tahun 1982, UU No.1 Tahun 1973 ttg Landas Kontinen Indonesia, dan Perjanjian Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Vietnam

Atas dasar hukum tersebut secara jelas Natuna memang menjadi bagian kepentingan vital nasional dan menjadi bagian integral wilayah NKRI yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, dan klaim Tiongkok atas wilayah Natuna sebagai traditional fishing ground hanya berlandaskan sejarah dan artefak kuno yang dimilikinya, dan itu tidak bisa menjadi acuan dasar sebuah pengakuan wilayah yang berdaulat.

Selain itu perairan yurisdiksi ZEEI yang tumpang tindih dengan klaim 9 DL China, seluas 83.315,62 km2 atau seluas 6 kali pulau Bali yang terkooptasi oleh klaim 9DL China harus di pertahankan kedaulatannya, karena di perairan yurisdiksi tersebut telah ditetapkan melalui perjanjian landas kontinen 2 (dua) negara antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Vietnam, yang sudah menjadi hukum positif Indonesia, serta sebagai penguatan terhadap klaim unilateral ZEEI sepanjang 200 Nm dari titik dasar Kepulauan Natuna. Klaim unilateral tersebut dibuat secara sepihak oleh pemri dan digambarkan di peta NKRI dan peta Hidrografi Dishidros (tanpa koordinat) yang belum di deposit ke Sekjen PBB sehingga belum diketahui oleh masyarakat internasional.

Oleh karena itu silang sengkarut sengketa di Laut China Selatan terus menerus dilakukan pemecahan masalahnya oleh pemerintah, praktisi hukum, akademisi & praktisi geodesi serta diplomat Indonesia melalui berbagai forum nasional, regional, maupun internasional. Secara tegas pemerintah juga telah menyatakan sikap tegasnya dalam memperjuangan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di laut Tiongkok Selatan, khususnya di wilayah Natuna dan perairan sekitarnya. Pemri menolak intimidasi, agresi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah RRT, dan senantiasa  berpedoman pada Trisakti dalam menegakkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya guna menjaga keutuhan NKRI.

Dalam upaya memecahkan silang sengkarut polemik Laut China Selatan tersebut telah dilaksanakan berbagai seminar, diskusi publik, FGD, hingga Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam. Dari berbagai kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) perbedaan sudut pandang yang sangat mendasar. Para Diplomat selalu berpandangan bahwa Indonesia dan RRT tidak ada overlapping klaim di Laut China Selatan dan senantiasa mengedepankan solusi damai, dan cukup bangga menjadi mediator dan honest peace broker dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pernyataan yang dipedomani hanya dari para pejabat tingkat tinggi, seperti Wapres, Menlu, Wamenlu RRT yang menyatakan bahwa antara RI dan RRT tidak ada masalah, tidak ada overlapping claim dan Natuna adalah milik RI. Perspektif ini tiba-tiba berubah setelah Menlu China dan juru bicaranya pada minggu yang lalu (17 Juni 2016) menyatakan dengan tegas bahwa antara RI dan RRT ada overlapping Claims.

Penulis:
Laksda TNI Dr Surya Wiranto SH MH 
(Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply