Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Memperjuangkan Kedaulatan dan Hak Berdaulat NKRI di Laut China Selatan (Jilid 2)

Nine Dashed Line China

Pemuda Maritim - Para Akademisi berpedoman pada pakem ilmu dan aturan hukum nasional maupun internasional, termasuk UNCLOS tahun 1982 yang juga tidak mengakui adanya klaim 9 dashed lines RRT, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan perhitungan klaim wilayah laut yg diperhitungkan dari daratan (pulau, karang, dangkalan, surut terendah, dll) sesuai teori “Land dominated the Seas”.

Kedua perspektif diatas sudah benar, namun pada umumnya hanya melihat persoalan dari “the yure” dan “das sein” dari dasar-dasar hukum dan dasar-dasar teori yang menjadi pedoman para diplomat dan para akademisi. Keduanya sudut pandang tersebut kurang melihat pada kenyataan-kenyataan di lapangan, bahwa telah terjadi tindak pidana dan pelanggaran hukum berupa tindakan-tindakan penguasaan wilayah NKRI yang melanggar terhadap hukum nasional dan menyimpang dari hukum internasional, dan dilakukan dengan terbuka oleh kapal-kapal ikan China yang dikawal oleh kapal Coastguard China, termasuk pernyataan tegas dari pejabat-pejabat militer China tentang adanya overlapping claim antara RI dengan RRT.

Para penegak kedaulatan dan hukum di laut, dilain pihak, lebih melihat “the facto”, dan “das sollen” dari pada kejadian-kejadian dilapangan dan praktek hukum internasional, termasuk UNCLOS tahun 1982 yang disimpangkan. Penguasaan wilayah perairan yurisdiksi NKRI di Laut China sudah lama dilakukan oleh RRT sejak mereka menyatakan dengan tegas bahwa wilayah tersebut adalah wilayah teritorinya yang telah didepositkan ke Sekjen PBB. Dalam catatan penulis, sejak tahun 2008 dimana 8 kapal ikan China ditangkap di ZEEI Laut China Selatan dan diproses hukum di Pontianak, saat itu pemerintah RRT protes keras dan menyatakan “never happen again in the future”, artinya tidak boleh terjadi lagi hal semacam ini.

Namun the facto, pada tahun 2010, 2013, hingga beberapa kejadian di bulan Juni 2016 kapal PSDKP-KKP dan Kapal TNI AL (KRI) yang menangkap kapal ikan China di ZEEI Laut China Selatan selalu dipaksa melepaskan kapal ikan China dengan cara intimidasi lewat radio komunikasi dan menjamming radio komunikasi kapal KKP, hal ini merupakan tindakan ”hostile intent” atau niat bermusuhan dari kapal Coast Guard China. Disamping itu tindakan membayang-bayangi, manuver memotong haluan kapal KKP dan KRI serta menubruk kapal ikan yang sedang digandeng kapal KKP, berdasarkan analisis ancaman (dalam ilmu militer) merupakan tindakan yg kurang bersahabat dari hubungan kedua negara atau tindakan bermusuhan “hostile act” yang dilakukan aparat Coast Guard China.

Tindakan-tindakan semacam ini bagi aparat penegak kedaulatan dan hukum dianggap pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI. Sebagaimana perspektif militer “kenali lawan sebelum berperang” (seni berperang gaya Sun Tzu) yang selalu menganalisa niat-niat dan tindakan-tindakan calon lawan, untuk dipersiapkan strategi dan taktik untuk menghadapinya. Dari hasil skenario simulasi tindakan-tindakan kapal-kapal China tersebut diperoleh beberapa alternatif cara bertindak yang dapat dilakukan oleh aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut. Alternatif terbaik merupakan course of action atau tindakan yang akan dilakukan aparat penegak kedaulatan dan hukum dilaut. 

Tindakan berupa “henrikhan” atau penghentian, pemeriksaan dan penahanan terhadap kapal yang dicurigai melakukan tindakan pidana di laut sudah merupakan protap (prosedur tetap) yang dipedomani oleh setiap aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut, termasuk tindakan paksa dengan menembakkan senjata juga bagian dari “upaya paksa” yang dilakukan aparat bila kapal yang akan diperiksa melarikan diri, melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti manuver yang akan menabrakkan kapalnya ke kapal aparat, dan mengunci kemudi dengan tetap lari dengan kecapatan tinggi sebagaimana sering dilakukan oleh kapal-kapal pencuri ikan China.

Tindakan kapal aparat penegak kedaulatan dan hukum berupa penembakan terhadap kapal tersangka merupakan tindakan terakhir sebagai upaya paksa karena tahapan peringatan, seperti menaikkan bendera, lampu morse dan komunikasi radio sebagai isyarat berhenti tidak diindahkan, bahkan melarikan diri atau melakukan tindakan manuver kapal yang membahayakan keselamatan kapal aparat. Tembakan peringatan keudara, ke depan haluan kapal dan kebelakang buritan kapal juga tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan terakhir dengan menembak di anjungan kapal, dengan harapan kendali operasional kapal akan lumpuh dan aparat bisa melakukan tugas pemeriksaan kapal.

Dengan 2 (dua) bukti awal tindakan pidana yang dilakukan oleh kapal ikan ilegal sudah cukup bukti untuk melakukan tindakan paksa berupa penembakan atau penenggelaman kapal, sesuai pasal 69 Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan demikian semua tindakan aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut telah sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Bahwa ada pendapat beberapa orang yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan aparat penegak kedaulatan dan hukum Indonesia tidak benar karena tidak sesuai dengan pasal 73 dan pasal 111 UNCLOS tahun 1982 tidak perlu ditanggapi karena pasal 73 tidak mengatur dengan jelas masalah penghentian, pemeriksaan dan penahanan kapal, sedangkan pasal 111 hanya mengatur tentang “hot pursuit” atau pengejaran seketika yang locusnya di perairan teritorial dan zona tambahan sehingga tidak ada kaitannya dengan masalah diatas.

Ada beberapa upaya dalam penguatan hukum kepemilikan wilayah perairan dan yurisdiksi RI di Utara Natuna. Hal tersebut diperlukan guna penguatan hukum terhadap klaim unilateral ZEEI, antara lain; perlu dilakukan pendepositan peta NKRI yang dilengkapi dengan titik titik koordinatnya ke UN DOALOS dan Sekjen PBB, dan perlunya merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI serta Undang-Undang nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen sesuai UNCLOS 1982 dan menambahkan koordinat titik titik zonasi perairan NKRI. Upaya hukum ini sesuai semangat Nawacita yang ingin membangun NKRI dari pinggiran (kawasan perbatasan), khususnya pembangunan infrastruktur non fisik berupa hukum laut untuk memperkuat batas maritim NKRI.

Penulis:
Laksda TNI Dr Surya Wiranto SH MH
(Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply