Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » Pengadaan 3500 Kapal Ikan, Sekjen APMI; Ironi Pembanguan Kapal Era Poros Maritim



Pemuda Maritim - Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengadaan 3500 kapal ikan di bawah 30 GT yang diperuntukan untuk nelayan, dengan tujuan agar kelompok nelayan mampu memiliki kapal dan melakukan penagkapan diwilayah Indonesia dengan optimal. Akan hal tersebut, Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) melalui Sekjennya, Ahlan Zulfakhri angkat bicara, menurutnya agenda tersebut tentunya bukan hanya diperuntukan untuk nelayan, melainkan para pengusaha galangan kapal kecil untuk dapat memiliki peran dalam upaya membangun industri maritim indonesia. 

”Namun sayangnya upaya tersebut jauh pangang dari api” tegas Ahlan

Sambung Ahlan, Pertemuan yang tengah dilakukan semenjak pertengahan tahun lalu mengecewakan ketika pada april lalu lelang dibuka, harga yang ditetapkan KKP sangat menekan para pengusaha galangan kapal. Selain itu sistem pengerjaan kapal yang biasanya dilakukan secara utuh (body kapal, mesin, surat-surat, dan ongkir) pada lelang-lelang sebelumnya, pada kali ini galangan hanya diberikan untuk mengerjakan (body kapal, surat-surat, dan ongkir) sedangkan untuk permesinan dilakukan lelang terpisah oleh KKP. Tentunya ini akan mengalami kesulitan dalam hal teknis pengerjaan apalagi berhubungan dengan instalasi mesin.

”Lantas siapa yang akan bertangung jawab jika mesin yang digunakan mengalami kerusakan sebelum garansinya?” tanya Ahlan

”Selain itu yang terpenting adalah anggaran yang dikeluarkan KKP jika dilihat dengan spesifikasi yang ada sangat mepet dan menekan posisi galangan sebagai pihak yg mengerjakan hampir 70% bagian kapal. Ini menjadi ironi padahal program ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah Jokowi yang mana ingin mewujudkan Indoensia sebagai poros maritim dunia, kalau seperti ini bagaimana bisa galangan mengambil pekerjaan. Alhasil pemenang sudah di prediksi dari awal kurang dari 50%, hal tersebut wajar karena semua resiko yang menangung galangan dengan anggaran yang cukup menakan, siapa yang mau ambil pekerjaan? ” tambah Ahlan

Ahlan juga menyoroti tuntutan KKP terhadap pemilik galangan, dimana galangan harus mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum november. 

”Sungguh ironi berbagai rapat dan pertemuan yang dilakukan lantas begitu keluar seperti ini.” tegas Ahlan

Ahlan menyampaikan, bahwa beberapa lokasi yang mana mengharuskan dibuat digalangam lokal tidak mampu mengkover, pasalnya spesifikasi yang di minta KKP dengan izin, kantor, workshop untuk galangan-galangan di luar jawa sulit untuk memenuhi spesifikasi tersebut. 

”Tentunya permasalahan ini harus mampu dicarikan jalan keluarnya, jika tidak sudah pasti anggaran 2017 KKP mengalami pengurangan, dan hal tersebut akan berimbas kepada nelayan dan pengusaha galangan kecil. Sekaligus secara nasional artinya program unggulan maritim pemerintah Indonesia bisa dikatakan gagal.” tegas Ahlan

Ahlan berharap, KKP kedepan bisa mengambil sikap dan segera mengkonsolidasikan galangan-galangan kecil untuk dapat memuluskan program pengadaan kapal 2016 ini, serta dapat melibatkan perguruan tinggi sebagai upaya memaksimalkan peran akademisi.(HW)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply