Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Maritim Pedia - Pelayaran Rakyat diantara Perkembangan Teknologi dan Pengaruh Tradisi (Part 2)

(Sumber: id.wikipedia.org)

Pemuda Maritim - Dalam konsep dan pengaplikasian program tol laut, disepakati bahwa tugas pokok dan fungsi pelayaran rakyat adalah melengkapi dan menjamin keberlangsungan sistem logistik nasional (Sislognas) dengan mengantar muatan ke daerah terpencil (hanya dapat dilalui oleh kapal dengan draft kecil seperti sungai dsb). Oleh karena itu dibutuhkan jumlah armada yang masif untuk dapat memenuhi demand tersebut.


Permasalahan timbul dengan adanya kebutuhan akan banyaknya armada, diantaranya adalah bahan baku pembuatan kapal, perkembangan teknologi terhadap desain kapal, klasifikasi untuk kapal pelra yang ditujukan untuk asuransi, serta peran DPP Pelra terhadap penyesuaian peraturan pelayaran rakyat.

Bahan baku pembuatan kapal (kayu dan baja)

Sejalan dengan apa yang terjadi saat ini ditengah permintaan akan armada pelayaran rakyat ,saat ini sedang terjadi kelangkaan kayu untuk pembuatan kapal seperti kayu jati, ulin dll. Jika memang keberadaan dari pelra sangat dibutuhkan, maka pemerintah sudah seharusnya melakukan “pemberdayaan” dan “pembinaan” terhadap ketersediaan bahan baku kapal pelra yakni kayu. Baik itu dari revisi peraturan penebangan, ataupun pengadaan kayu untuk bahan baku pembuatan kapal.

Seiring dengan perkembangan teknologi perkapalan, tentunya bajalah yang tepat sebagai pengganti kayu untuk bahan baku kapal angkutan pelra. Jika saya tidak salah lihat, ataupun mungkin ada yang menemukan sumber yang lebih tepat, bahwa kapal pelayaran rakyat tidak sepenuhnya harus kayu. Sejalan dengan apa yang terjadi saat ini, ditengah persediaan kayu yang minim. Jika memang pelra sudah mau mengikuti teknologi yang ada saat ini dengan menggunakan baja, diharapkan tidak mengurangi khas tradisional dari pelra tersebut. Bentuk bangunan atas bisa jadi menggunakan kayu (untuk membentuk seperti pinisi, nate, dll) dan bentuk lambung (hull) dibangun menggunakan baja. Alternatif seperti ini memang diharapkan sebagai inovasi dalam teknologi pelayaran rakyat. Terutama berhubungan dengan keselamatan, kapal baja tentu lebih aman dari pada menggunakan kapal kayu. Namun perlu diperhatikan juga biaya bahan baku yang melambung akibat menggunakan baja. Perlu adanya kebijakan secara fiskal dari pemerintah untuk memudahkan pengadaan bahan baku jikalau pelra menggunakan baja secara utuh.

Klasifikasi dan Asuransi

Seperti yang telah dikemukakan pada part 1, saat ini belum ada badan klasifikasi secara autentik untuk pelra. Setelah adanya pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh ILUNI FTUI, BKI, Perhubungan, dan DPP Pelra, BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) siap membantu untuk pengklasifikasian kapal pelra, dari rules , desain dan komponen yang akan diklasifikasikan lainnya. Tentunya DPP Pelra juga harus siap apabila kapalnya dikelaskan dan di survey, baik itu dari sisi perancangan, pembuatan di galangan, dan operasi harus dilakukan secara tertiba administratif dan profesional. Dibutuhkan komitmen bersama jika kapal – kapal pelra ingin dikelaskan.

Setelah kapal sudah mendapatkan sertifikasi kelas, maka pihak asuransi akan lebih mudah untuk mengasuransikan kapal – kapal pelra, dikarenakan safety dan keselamatan sudah terpenuhi  baik dari segi alat keselamatan, bangunan kapal sudah disertifikasi.

Peran DPP Pelra

Setelah 3 pertemuan yang telah dilakukan di ILUNI FTUI mengenai pembahasan peraturan, tupoksi dari pelayaran rakyat  serta rencana pemberdayaan pelra, hasil yang dicapai hampir selalu deadlock, tidak ada keputusan bulat yang dapat diambil. Hal ini menurut saya karena DPP Pelra belum satu suara mengenai pembahasan peraturan baik itu dari sisi GT kapal pelra, maupun kapasitas mesin dari kapal pelra. Saat ini banyak kapal pelra yang beroperasi di atas 500 GT yang merupakan pelanggaran dari PP dan UU Pelayaran. Seharusnya, peraturan yang telah ada dapat ditaati oleh para pengusaha pelayaran rakyat. Kenapa? Karena dengan menaati undang-undang akan memudahkan pelra untuk mendapatkan berbagai “pembinaan” seperti bantuan fiskal pembuatan kapal, bantuan pengadaan bahan baku, bantuan muatan dari BUMN, dan bantuan asuransi.



  
Gambar 1 – Bincang Bincang Maritim pembahasan aturan PELRA, Universitas Indonesia, Salemba

Penutup

Arah pengembangan pelayaran rakyat bergantung kepada keputusan apakah memang perlu adanya peningkatan teknologi untuk armada kapal pelra, ataupun mungkin kapal – kapal  pelra sudah nyaman dengan budaya dan cara tradisional yang ada seperti pembangunan kapal secara tradisional, dikelola secara swadaya,  dan bahan baku kapal menggunakan kayu. Perlu dilakukan studi, penelitian serta komitmen bersama dari seluruh stakeholders untuk mewujudkan pelayaran rakyat sebagai kekuatan maritim Indonesia. INDONESIA BISA! 

(Dwitya H.W - APMI)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply