Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Menanti Sikap Tegas Pemri Pra dan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitrase di Laut Cina Selatan

(Sumber: batamtoday.com) 


Pemuda Maritim - Isu Laut China Selatan yang telah memasuki babak akhir penyelesaian sengketa secara legal, hal ini terkait gugatan Filipina melalui jalur hukum terhadap RRT ke Arbitral Tribunal atau Permanent Court of Arbitrase/PCA, dimana Filipina berhasil memaksa RRT membangun logika hukum sebagai dasar klaim di Laut Tiongkok Selatan, termasuk soal 9 dashed lines, padahal selama ini RRT berargumen klaimnya berdasarkan “historical rights” yang diakui oleh hukum internasional di luar UNCLOS.

Gambar 1.klaim imajiner 9 dashed line RRT yang meliputi sebagian perairan ZEEI dan landas kontinen Indonesia di Laut China Selatan.

Dalam kasus ini Filipina mengajukan tuntutan antara lain; Pernyataan bahwa hak-hak RRT di wilayah maritime laut China Selatan diatur oleh UNCLOS tahun 1982 yang terdiri dari hak atas laut wilayah dan zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen; pernyataan bahwa klaim maritim RRT di Laut China Selatan berdasarkan 9 dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS tahun 1982; dan meminta RRT untuk mengharmonisasikan hukum nasionalnya sesuai dengan ketentuan UNCLOS tahun 1982.

Pada tanggal 11 Juli 2013, Mahkamah Arbitrase dan Pada tanggal 7 Desember 2014, RRT menerbitkan Kertas Posisi (position paper) terkait dengan klaim arbitrase Filipina. Hal-hal penting dalam Kertas Posisi tersebut antara lain: Mahkamah Arbitrase tidak memiliki yurisdiksi karena permasalahan yang diajukan Filipina adalah masalah kedaulatan yang berada di luar lingkup UNCLOS.

Filipina menunjuk Rudiger Wolfrum sebagai Arbiternya, sedangkan RRT karena tidak akan ikut proses arbitrase maka berdasarkan Pasal 3 (c) Lampiran VII UNCLOS menunjuk Hakim ITLOS dalam hal ini Thomas Mensah (Presiden ITLOS) untuk mewakili posisi RRT. Ketidakhadiran pihak dalam suatu sengketa dalam mahkamah arbitrase dapat diperbolehkan sesuai Pasal 3 (c dan e) Lampiran VII UNCLOS. Walaupun tidak hadir dalam persidangan, RRT tetap mempunyai hak-hak untuk mengikuti dan menerima setiap perkembangan persidangan.

Putusan PCA nantinya diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu–isu yang berkaitan dengan sengketa LCS bagi negara–Negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di LCS.

Dari hasil sidang tersebut, ada beberapa kemungkinan keputusan PCA, sebagai berikut:
1. PCA memutuskan tidak memiliki yurisdiksi atas klaim yang diajukan Filipina,
2. PCA memutuskan memiliki yurisdiksi dan memutuskan untuk mendukung posisi RRT,
3. PCA mengabulkan seluruh klaim yang diajukan Filipina.

Posisi Indonesia dalam sengketa LCS adalah menjaga stabilitas dan keamanan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia juga mengharapkan agar semua Negara menahan diri guna menghindari semakin meningkatnya eskalasi konflik, karena Indonesia tidak menginginkan situasi konflik semakin memanas dan LCS menjadi ajang pengerahan kekuatan (power projection).

Pemri juga harus menindak lanjuti protes diplomatik RI terkait peta RRT dengan 9 dashed lines nya, dan melakukan protes diplomatik terhadap tindakan-tindakan agresifitas RRT di ZEEI. Perlu ditegaskan bahwa Natuna, baik kepulauan maupun perairannya, merupakan bagian dari kepentingan vital nasional dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk China yang mengklaim perairan Natuna sebagai traditional fishing ground berdasarkan faktor historis.

Sebagai tindak lanjut, pemri perlu melakukan beberapa upaya dalam penguatan hukum kepemilikan wilayah perairan dan yurisdiksi RI di Utara Natuna, antaralain; pendepositan peta NKRI yang dilengkapi dengan titik titik koordinatnya ke UN DOALOS dan Sekjen PBB, dan merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI serta Undang-Undang nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen sesuai UNCLOS 1982 dan menambahkan koordinat titik titik zonasi perairan NKRI. Pemri juga perlu membuat Kebijakan Nasional tentang Laut China Selatan sebagai strategic paper dan Rules of Engagement (aturan pelibatan) yang akan digunakan sebagai acuan bagi semua pejabat, komandan operasional di lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan tindakan menghadapi sengketa Laut China Selatan.


Penulis:
Laksda TNI Dr. Surya Wiranto, SH,.MH
(Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply