Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menyorot Pelabuhan Perikanan Indonesia dalam Visi Poros Maritim

Pemuda Maritim - Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005).

Pelabuhan Perikanan di Indonesia terbagi menjadi 4 golongan atau kelas yaitu, kelas I untuk Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS), kelas II untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), kelas III untuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan kelas IV Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Adanya kelas–kelas tersebut didasarkan dari fasiltas dan kualitas yang terdapat di pelabuhan tersebut, akan tetapi sepertinya faktor fasilitas lebih diutamakan. Sehingga di lapangan akan kita jumpai pelabuhan yang tidak sesuai dengan kelasnya, fasilitas dibangun  tanpa adanya nilai kulitas dimana infrastuktur bangunan kurang memenuhi standar kelayakan. Infrastruktur yang kurang memenuhi standar kelayakan pelabuhan perikanan akan berdampak pada kualitas hasil perikanan tangkap.

Pelabuhan berperan sebagai fungsi komersial yaitu menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan, serta fungsi jasa yaitu jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan mutu ikan.

Optimalisasi TPI

Salah satu kelengkapan sebuah pelabuhan adalah TPI (Tempat pelelangan Ikan), di mana tempat tersebut akan banyak sekali aktifias-aktifitas yang berkaitan dengan hasil perikanan tangkap.Salah satu tugas TPI adalah untuk melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan sehingga harga ikan menjadi lebih tinggi dan stabil serta memberikan keuntungan bagi . nelayan. Oleh karenanya perlu adanya usaha-usaha untuk  mengoptimalkan fungsi dari TPI agar kestabilan harga tercapai. Hal pertama yang perlu diperhatikan terhadap TPI adalah kebersihanya baik di lokasi maupun di lingkungan sekitarnya. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ikan yang dibongkar dan dilelang di tempat tersebut.

Maka dari itu, pihak Pelabuhan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta stakeholder lainnya perlu kerja sama guna mewujudakan TPI yang bersih agar kualitas ikan terjaga dengan baik. Sementara saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, misalnya pada musim hujan, yang jelas tampak adalah genangan air di sekitar TPI bahkan di dalamnya juga demikian. Adanya retribusi dan pajak seharusnya dapat dioptimalkan sebagai dana pembangunan fasiltas-fasiltas yang ada di suatu pelabuhan beserta TPI-nya.

Jika dibandingkan dengan Uni Eropa dalam penanganan hasil perikanan mulai dari proses penangkapan hingga pelelangan bahkan pengolahan, Indonesia masih tertinggal cukup jauh. Uni Eropa sangat menitik beratkan kulitas sebagai acuan keberhasilan dibandingkan dengan kuantitas hasil perikanan tangkap.

Model Pelabuhan Ikan Uni Eropa

Pelabuhan perikanan Uni Eropa saat ini sudah mempunyai standardisasi tersendiri yang dipegangan teguh oleh pihak pemerintahnya, misalnya; Basket yang digunakan sebagai wadah ikan harus dikonstruksi dengan bahan yang mudah dibersihkan. Ikan hasil tangkapan selama pembongkaran dan pendaratan, harus dihindarkan dari kontaminasi, tidak diizinkan peralatan dan cara bongkar yang menyebabkan rusaknya kulitas ikan.

Kemudian aktivitas pembongkaran dan pendaratan harus dilakukan secara cepat tanpa mengalami penundaan., ikan selalu terlindung dari lingkungan suhu yang tinggi dengan menyimpannya dalam cool room dan selalu menggunakan es selama transportasi. TPI juga harus dilengkapi atap dan dinding yang mudah dibersihkan dan lantainya harus tahan air dan mudah dibersihkan. Fasilitas drainase dan sistem pembuangan air kotor juga harus memadai.

Sistem Pelelangan ikan di Uni Eropa sudah semakin berkembang, sehingga nelayan dan konsumen mendapatkan kepuasan dalam transaksi penjualan tersebut, baik dalam harga maupun kualitasnya. Di banyak negara Uni Eropa, lelang ikan saat ini telah dilakukan dengan teknologi komputerisasi melalui sistem BIP (Borne Interactive de Pesées) atau mesin lelang elektronik yang mendeteksi secara otomatis berat, jenis ikan, dan kategori kualitas berdasarkan ketentuan yang telah disepekati oleh Uni Eropa dengan menganut metode QIM (Quality, Indice dan Méthode).

Semua informasi ditampilkan di layar lebar dengan akurat dan cepat. Berbeda jauh dengan sistem pelelangan di Indonesia dimana dalam proses pelelangan bisa saja terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi nelayan maupun pembeli. Sistem pelelangan di Indonesia masih sacara tradisional tatkala terdapat juru lelang dan para pembeli (bakul), kemungkinan adanya kerjasama antara juru lelang dengan pembeli dalam menurunkan harga pasaran ikan bisa saja terjadi. Dengan terus memakai sistem ini harga ikan akan semakin fluktuatif yang cenderung menurun dan merugikan pihak nelayan.

Tentu saja fasilitas dan lingkungan dibuat agar sesuai dengan persyaratan pelabuhan perikanan hygiene dan sesuai Standar Sanitasi atau Sanitation Standard Operating (SSOP). Pertanyaannya apakah pelabuhan di Indonesia sudah mencapai hal demikian? Jawabnya akan ditemui di lapangan.

Modernisasi fasilitas di pelabuhan sudah lama dilakukan di negara-negara maju untuk efisiensi kegiatan sejak kapal membongkar hasil tangkapan sampai siap dipasarkan. Maka dari itu perlu peningkatan sistem-sistem kinerja di Pelabuhan, misalnya; penurunan hasil tangkapan dari kapal ke TPI dimana basket/keranjang ikan diangkat dengan crane dan langsung diangkut ke TPI dengan forklift/trays atau dari kapal ikan disalurkan ke TPI dengan conveyor.

Kemudian dari segi kebersihan, misalnya: basket tempat pencucian ikan telah dilakukan dengan mesin pencuci berkapasitas 600 basket per jam, sehingga setiap kali basket akan digunakan sudah dalam keadaan bersih. Penerapan Teknologi fasilitas penseleksian ikan harus tersedia agar ikan dapat dipilah secara cepat dan cermat. Penimbangan ikan dilakukan secara otomatis dengan timbangan digital sehingga lebih akurat, mudah, dan cepat.

Sinkronisasi Visi Poros Maritim

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sudah barang tentu perlu didukung dengan adanya pembangunan fasilitas di sektor perikanan. Karena sektor ini merupakan sektor sentral sebagai tanda bukti kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Tentunya, Pemerintah harus mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam tersebut yang selanjutnya mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat sesuai dengan amanat Konstitusi.

Sangat disayangkan apabila hasil perikanan yang melimpah itu dihargai dengan harga yang rendah pada saat tidak disertai pembangunan pada infrastruktur perikanan. Seharusnya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, hasil–hasil perikanan itu memiliki mutu yang tinggi dan berdampak pada terciptanya kesejahteraan nelayan.

Biaya operasional yang terus meningkat sedangkan harga ikan yang fluktuatif dan cenderung rendah mengakibatkan peceklik bagi para nelayan. Harapannya ke depan, pemerintah dalam hal ini KKP lebih meprioritaskan lagi terhadap pembangunan dan penjagaan fasilitas-fasilitas di pelabuhan perikanan pada semua kelas terutama yang mendorong peningkatan mutu hasil perikanan. Sehingga kedepannya Indonesia mampu mengekspor hasil perikanannya baik hasil perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan, sebagai kesiapan dalam menghadapi MEA.

Penulis: Hendra Wiguna
Mahasiswa Perikanan UNDIP, Anggota APMI

sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply