Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Reklamasi Pesisir dan Visi Poros Maritim Dunia

Pemuda Maritim - Putusan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2010 yang memastikan tidak boleh ada upaya penghilangan akses masyarakat, termasuk nelayan di dalamnya, terhadap wilayah pesisir dan laut. Berikutnya, UU 27 tahun 2007 atau revisi dari UU no 1 tahun 2014, yang memandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyiapkan aturan khusus terkait reklamasi hingga keluar Perpres terkait reklamasi di tahun 2014.

Aturan itu seharusnya jadi acuan dalam mempertimbangkan sebuah reklamasi, mengingat dampak reklamasi yang akan terjadi ke depannya. Misalnya, dampak bencana, dampak yang dihadapi masyarakat secara materil dan immaterial dan juga dampak lingkungannya. Faktanya, proyek reklamasi telah mendorong terjadinya gangguan ekosistem, habitat biota laut, pesisir dan darat.

Kerusakan Ekosistem Laut

Sebuah pantai bisa mengakibatkan terjadi beberapa dampak buruk dari reklamasi, yaitu mengubah pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai dan hidrologi serta potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi. Selain itu kecepatan arus meningkat sehingga meningkatkan tekanan terhadap ekosistem pantai tersebut. Kemudian, merusak ekosistem mangrove sehingga fungsi ekologi sebagai daerah pelindung pantai musnah, regulasi sedimen dan perlindungan ikan telah hilang sepanjang pantai karena terganggu akibat tekanan bahan pencemaran dari sedimen bahan uruk reklamasi pantai.

Sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi dan melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan pada tata ruang lahan basah menjadi kawasan tidak berkorelasi dengan peningkatan daya dukung lingkungan di kawasan pesisir. Dampak dari proyek reklamasi harus benar-benar dipertimbangkan mulai dari faktor lingkungan hingga sosial masyarakat. Wilayah penangkapan ikan jadi berkurang dan akan berefek pula pada penghasilan nelayan itu sendiri. Sehingga besar kemungkinan akan berdampak buruk pada banyak hal.

Adanya reklamasi bisa saja tidak terlihat di wilayah sekitarnya tetapi akan tetap dirasakan keberadaannya di perairan yang jauh dari lokasi reklamasi. Pembangunan tidak selalu menghadirkan sesuatu yang baru atau pun perluasan, tetapi  mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan kualitas bukan kuantitas juga merupakan bagian dari pembangunan yang sewajarnya menjadi pilihan utama.

Pembangunan ramah lingkungan harus dipilih sebagai tujuan dari segala-galanya. Selanjutnya pembangunan infrastuktur juga harus dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusianya yang nantinya akan bertindak sebagai objek dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan.

Apa pun dasar adanya reklamasi dirasa kurang tepat, mengingat Indonesia masih memiliki daratan yang luas dan belum terjamah, beda halnya dengan Singapura. Reklamasi dinilai sebagai sikap memaksakan pembangunan pada suatu daerah, padahal kesejahteraan Indonesia belum merata. Jika visi poros maritim disanjung-sanjung kenapa Reklamasi harus ada? Bukankah sumberdaya laut menjadi potensi pendukung poros maritim?

Pembangunan Nelayan

Dengan luas lautan yang mencapai dua pertiga dari luas daratan dapat mensejahterakan masyarakat. Nyatanya sampai saat ini belum sampai pada parameter tersebut. Adanya visi poros maritim belum terlihat langkah yang terarah. Pembangunan yang ada, malah terbilang berlawanan. Sementara persentase keberhasilan pemerintahan yang lebih dari satu tahun belum begitu terasakan. Pada umumnya yang paling merasakan adanya pengaruh dari reklamasi adalah para nelayan, apa yang mereka rasakan, pasti akan anda temui jawaban yang sedikit memprihatinkan.

Pembangunan baru atau perluasan suatu pelabuhan apakah harus memilih reklamasi sebagai solusinya. Tentunya akan banyak pendapat yang bersinggungan dalam menjawab permasalahan tersebut. Akan tetapi keputusan final ada di tangan pemerintah, dan masayarakat nelayan lah yang kemudian akan menerima dampaknya. Nelayan kita masih belum siap untuk berlayar ke laut yang jauh/lepas, perahu-perahu mereka masih tradisonal. Budaya mereka masih kental di mana mereka mesti berkumpul dengan keluarga dalam artian tidak bisa begitu lama meninggalkan keluarga.

Mereka lebih suka mencari ikan yang tidak jauh dari bibir pantai atau dekat hutan bakau. Namun dengan adanya reklamasi apakah masih memungkinkan perairan tersebut untuk menjadi daerah operasi penangkapan mereka. Selain daerah penangkapan yang terganggu, pemukiman kampung nelayan bisa saja terkena dampaknya. Oleh karena itu pemerintah sudah sebaiknya melakukan suatu pembangunan yang tidak menggangu ekosistem laut yang sangat sensitif, kemudian lebih mengedepankan pemerataan pembangunan dan selektif dalam memilih lokasi pembangunan. 

Oleh: Hendra Wiguna *)
*) Mahasiswa Kelautan Undip, Anggota APMI

sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply