Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » 21 Agustus, Tidak Relevan Dijadikan Sebagai Hari Maritim Nasional

http://redaksikota.com/

Pemuda Maritim - Hinggar bingar publik dalam merayakan Hari Maritim Nasional pada tanggal 21 Agustus kemarin, ditanggapi oleh Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) melalui Sekjen-nya Ahlan Zulfakhri, menurutnya hal tersebut dirasa kurang relevan. Pasalnya bila ditelaah dari sisi sejarah maritim nasional, tanggal tersebut masih belum cukup dijadikan sebagai dasar penentuan Hari Maritim Nasional.

Ahlan menyampaikan, ketidak tegasan pemerintah untuk menegaskan soal Hari Maritim Nasional, menghadirkan sebuah polemik. Penetapan Hari Maritim Nasional di tengah berjalannya visi poros maritim dunia tak urung tuntas. Kendati ada pihak yang mengusulkan hari ini, tanggal 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional, namun dinilai alasannya masih kurang kuat.

”Alasan penyerangan rakyat kepada Gudang Militer Jepang di Pulau Nyamukan, Surabaya,  4 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan tidak bisa dijadikan ukuran dalam menetapkan Hari Maritim. Pasalnya banyak daerah seperti Sibolga, Cirebon, Tanjung Priok dan Tegal yang melakukan upaya yang sama untuk memperkuat persenjataan rakyat (saat itu belum ada BKR, TKR dan TNI),” Jelas Ahlan

Sambung Ahlan, Angkatan bersenjata kita belum berdiri saat itu, BKR Laut sendiri yang merupakan cikal bakal TNI AL baru berdiri 10 September 1945. Jadi agak ngaco, kalau atas dasar penyerangan rakyat ke tangsi militer Jepang dijadikan Hari Maritim Nasional.

Kemudian timbul beberapa pembahasan di tataran nasional bahwa Hari Maritim Nasional seharusnya bertepatan dengan Musyawarah Maritim pertama dan terakhir kalinya yang jatuh pada tanggal 23 September tahun 1963 di masa Pemerintahan Bung Karno.

”Ternyata tanggal 23 September tahun 1963  itu sudah ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional melalui landasan hukumnya yaitu Keppres Nomor 249 tahun 1964,”Jelas Ahlan

“Seharusnya pemerintah tinggal menegaskan kembali dan jangan lupa sejarah. Karena akan berakibat fatal bagi perjalanan poros maritim kalau sejarah maritim saja kita tidak tuntas,” tandas lulusan Perkapalan Undip tersebut.

Kendati sudah ada diskusi-diskusi kecil yang menghadirkan beberapa stakeholder baik dari ahli dan pemerintah, namun sayangnya belum ada keputusan dan pengumuman secara resmi mengenai Hari Maritim Nasional.

“Hal ini sekaligus mencerminkan tindakan inkonsistensi para ahli sejarah untuk mengungkapkan sikap, terhadap Hari Maritim Nasional. Ke depan harus disosialisasikan kepada anak bangsa ini peristiwa penting yang terjadi pada 23 September 1963 itu, agar kita saat ini tidak kehilangan arah,” pungkas Ahlan.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply