Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Apa Kabar Visi Poros Maritim Dunia ?


Pemuda Maritim - Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, hadirnya visi pemerintahan Jokowi-JK yakni poros maritim dunia yang telah digaungkan semenjak mereka diterpilih. Memupuk harapan dari berbagai kalangan, visi tersebut dinilai sebagai titik balik menuju kejayaan Indonesia seperti masa nusantara. Namun dalam keberjalanannya, pemerintah justru dinilai tidak sejalan dengan visi-nya, poros maritim terlihat hanya sebatas slogan semata. Sekjen APMI Ahlan Zulfakhri angkat bicara menyoal keberjalanan visi pemerintah saat ini, menurutnya keberjalanan visi maritim masih memiliki banyak kekurangan. Jakarta, (17/8/16).

“Dua tahun sudah visi maritim indonesia digulirkan pasca terpilihnya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014. Gagasan yang membuka harapan besar untuk terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun sayangnya masih banyak agenda-agenda yang belum berjalan dengan baik guna membangkitkan kekuatan maritim Indonesia,” kata Ahlan.

Dia menuturkan banyak kasus yang masih menyelimuti pembangunan maritim Indonesia. Misalnya, konsep tol laut yang menjadi program utama pemimpin negara sudah hampir luput dari ingatan masyarakat.

“Proyek terbesar yang sempat ramai dibahas adalah justru kereta cepat Bandung – Jakarta. Ditambah tiga kali perubahan pimpinan Kemenko Maritim dalam kurun waktu dua tahun ini, yang mengartikan jika dirata-rata masing-masing menteri bertugas kurang dari satu tahun masa jabatan,” tandasnya.

Menurutnya, ini merupakan evaluasi besar bagi pemerintahan. “Sudah selayaknya kita menanyakan bagaimana nasib maritim di 71 tahun Indonesia,” tegasnya.

Hal itu menjadi pertanyaan fundamental di era pembangunan maritim,

Di lain sisi, nasib nelayan masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebagai entitas yang menjadi parameter keberhasilan kebijakan-kebijakan maritim di level grasroot.

Selanjutnya pembangunan 3540 kapal yang belum mendapatkan tanggapan positif dari stakeholder, indikasi tersebut terlihat dari dibukanya lelang tahap tiga yang baru saja dibuka Agustus 2016 ini.
Selain itu tumpang tindih kebijakan akibat perundang-undangan maritim yang masih belum jelas. Hal tersebut tercermin pada konsepsi keamanan laut, yakni nasib Coast Guard Indonesia yang urung tuntas posisinya.

“Ini menjadi catatan-catatan penting bagi nasib maritim indonesia, di 71 tahun kemerdekaan bangsa kita. Semoga maritim bukan hanya menjadi slogan dan simbol tanpa upaya-upaya konkret mewujudkan agenda tersebut,” pungkas lulusan Perkapalan Undip itu.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply