Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » INCAFO; Pemerintah Harus Segera Tata Ulang Alur Pelayaran Demi Tol Laut

Keramba-keramba warga di Sungai Barito

Pemuda Maritim - Hadirnya visi Poros Maritim serta adanya program Tol Laut sebagai salah satu wujud dari implementasi dari visi tersebut, mendaptakan respon positif dari berbagai kalangan karna dinilai akan mempercepat konektivitas antar pulau di Indonesia. Tol laut ini digadang-gadang sebagai solusi bagi terciptanya layanan pendistribusian barang antar pulau menggunakan moda angkutan perairan secara terjadwal, berkapasitas besar dan berbiaya murah serta menjawab berbagai masalah sumbatan mata rantai logistik dari produsen kepada konsumen di Indonesia. 

Akan tetapi, sampai saat ini dalam prakteknya masih ditemukan hambatan mendasar di lapangan akibat belum optimalnya peran dan pengawasan dari  pemerintah selaku regulator dalam menjamin sterilnya alur pelayaran dari segala bangunan milik warga masyarakat seperti perumahan warga, keramba ikan dan toilet warga yang sangat beresiko bagi terjadinya kecelakaan kapal. Tentunya hal ini membuat resah dikalangan para operator  pelayaran nasional, terutama bagi kapal-kapal yang beroperasi disepanjang aliran sungai. 

Misalnya di Sungai Barito, sepanjang areanya belum ditata dengan baik oleh pemerintah sehingga menimbulkan resiko kecelakaan kapal saat beroperasi di area tersebut. Hal yang paling riskan adalah sering terjadinya kriminalisasi terstruktur yang memang sengaja dibuat oleh oknum setempat agar mendapatkan keuntungan sesaat, dengan memanfaatkan lokasi tempat tinggal mereka yang berada dipinggiran sungai Barito. 

Disampaikan oleh Idaman Winahyusidi selaku penasihat INCAFO (Indonesia Cabotage Advocation Forum) Universitas Indonesia, “Akibatnya operator kapalpun semakin ‘dihantui’ oleh tuntutan fantastis hingga miliaran Rupiah  atas penggantian kerusakan keramba dan ‘jamban’ milik warga setempat sebagaimana telah terjadi beberapa kasus pada periode tahun 2015 hingga tahun 2016 di desa Jenamas, kecamatan tampulang, Kabupaten Barito Selatan yang terkenal dengan sebutan “ Kampung Miliar”, pungkasnya

“Hal itu disebabkan denda yang dikenakan akbibat kerusakan keramba atau fasilitas tersebut terbilang tidak wajar karena jumlah tuntutannya yang fantastis”, jelas Idaman

Tentunya kondisi ini berdampak sistemik dan berpengaruh buruk terhadap terhambatnya program pendistribusian komoditi kepada konsumen dan sudah sangat memberatkan para pelaku usaha pelayaran nasional.

Untuk itu Ia menegaskan kepada Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang baru, untuk dapat mengambil sikap tegas terhadap permaslahan-permaslahan teknis yang cukup merugikan para pelaku dunia usaha. 

Serta melakukan tata ulang dan  mensterilkan alur pelayaran angkutan laut dalam negeri dari segala macam gangguan yang berpotensi menghambat terlaksananya proses pendistribusian barang logistik nasional.

"Jika ini tidak segera ditata ulang maka gangguan ini akan sangat mengancam  program TOL LAUT yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, serta menhambat program normalisasi biaya logistik nasional " imbuhnya.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply