Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Mahasiswa UNDIP Bersama Stakeholder KP Batang Gelar "Diskusi Interaktif Nelayan Batang"


Pemuda Maritim - Batang (05/08), Mahasiswa Universitas Diponegoro mengajak masyarakat nelayan Kabupaten Batang untuk berdiskusi membahas mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencari solusinya. Diskusi dihadiri oleh Perwakilan dari DKP Kabupaten Batang Bapak Ibnu selaku Sub Bidang Perikanan Tangkap, serta dihadiri oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan nelayan yakni Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), yang diwakili oleh bapak Teguh Tarmujo selaku Ketua DPC Batang, serta dihadiri pula oleh Bapak H.Karbukti selaku ketua LSM. Pemberdayaan Nelayan Batang (PNB RUAS) yang juga merupakan ketua P3MP. Bertindak sebagai moderator IGede Bayu Pradnya Subagia, mahasiswa Perkapalan UNDIP yang merupakan pengurus Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan diskusi ini ada beberapa hal yang ditekankan; 
1. Perlindungan nelayan 
2. Masalah yang terkait dengan wilayah penangkapan dan solusinya
3. Pemberdayaan nelayan
4. Pengawalan kebijakan, komunikasi serta penyebaran informasi yang dilakukan LSM

Dari beberapa poin tersebut DKP membahas mengenai asuransi nelayan, Ibnu (DKP) memberikan penjelasan mengenai pengadaan asuransi nelayan yang akan diberikan bagi nelayan kecil khususnya untuk nelayan yang memiliki kapal berukuran <30 GT, namun dengan ketentuan bahwa harus memiliki KUD sebagai dana pengalir karena itu merupaka syarat yang diberikan oleh menteri KKP agar penyaluran dana lebih terintegrasi dan tidak merugikan nelayan.

“Terkait asuransi untuk nelayan akan segera dibicarakan dengan pihak kelurahan dan kecamatan, terutama untuk wilayah seturi yang banyak bermukim nelayan kecil, sehingga bantuan dapat segera direalisasikan.” Tambah Ibnu

Sabmbung Ibnu, “Mengenai permasalahan yang terjadi terkait dengan wilayah penangkapan ikan, jika berdasar tentang GT kapal, yang sering terjadi adalah jika kapal > 30 GT membuat perangkap ikan di wilayah penangkapan > 30 GT sehingga ikan tersebut menghampiri kapal yang membuat perangkap, sehingga hal ini yang sering menjadi konflik, namun kami tidak dapat memproses karena prosedur yang dilakukan adalah benar yaitu melakukan penangkapan di wilayah untuk kapal > 30 GT”. Ujarnya

“Banyak kasus tentang penangkapan kapal nelayan tradisional adalah bukan karena wilayah tangkap tapi karena pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemilik kapal.”Jelasnya

Kemudian terkait dengan peran LSM di dalam nelayan, Teguh Tarmujo (HNSI) menjelaskan bahwa peran LSM adalah sebagai pusat informasi, pemberdayaan, dan sebagai pengawal kebijakan tentang regulasi pusat yang mengacu pada nelayan.

“Kedepannya kami akan bangun pusat informasi agar perkembangan tetap bisa dipantau dan dipahami oleh para nelayan, dan sejauh ini komunikasi tetap dilakukan bahkan arah gerak dengan HNSI pusat selalu kami sampaikan, bentuk pengawalan kebijakan yang dilakukan HNSI adalah sebagai pusat informasi dan pembawa arah gerak, sejauh ini kami sering berkomunikasi dengan HNSI pusat dan juga beberapa LSM tentang nelayan diluar batang, agar suara yang kami ajukan menjadi satu wadah”. Jelas Teguh

Sedangkan Karbukti (ketua PNB RUAS) menyampaikan, bahwa tidak seharusnya para nelayan batang bertindak secara vulgar dan meluapkan amarahnya pada sebuah aksi, beliau juga menyinggung mengenai peraturan menteri no.2 tentang alat tangkap.

“Peraturan tersebut saat ini akan memasuki masa tenggang terakhir hingga tanggal 31 desember 2016, nelayan Batang tidak seharusya memanfaatkan momen ini sebagai anjang unjuk gigi seperti yang dilakukan keserikatan  nelayan lain di daerah Pantura, karena saat ini para nelayan wilayah Pantura sedang mengalami gejolak yang besar, bahkan ada wacana pembelian kapal dan juga pengiriman nelayan pantura ke wilayah natuna, menurut kami ini jelas tidak menyelesaikan masalah kita berbicara tentang perubahan maka kita harus beresiko dengan budaya yang sudah ada, kami harap tidak ada aksi yang berlebih terkait kebijakan ini, akan kami kawal sebaik-baiknya sebagaimana warga Negara yang baik “ Jelas Karbukti

Diakhir kegiatan TIM Mahasiswa KKN UNDIP selaku penyelenggara memberian Piagam Penghargaan dan hasilkarya wilayah penangkapan kepada para narasumber diskusi. (HW)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply