Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Pemerintah Bakal Keluarkan Surat Resmi Pencabutan Moratorium Reklamasi Pulau G

Pemuda Maritim - Pemerintah pusat segera mengeluarkan surat resmi terkait moratorium proyek reklamasi Pulau G di teluk Jakarta. Surat tersebut rencananya bakal dikeluarkan, Kamis 15 September 2016, besok.

"Nanti suratnya (pencabutan moratorium) hari Kamis," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

Dengan pencabutan ini, maka proyek reklamasi akan dilanjutkan kembali. Luhut pun mengklaim, semua pihak telah menyetujui dilanjutkannya proyek ini, termasuk Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti yang kabarnya menolak dilanjutkannya reklamasi tersebut.

"Dia (Menteri Susi) setuju, enggak ada masalah," ucap dia.

Dalam memutuskan nasib proyek ini, Luhut mengaku telah mendengarkan pemaparan dari berbagai aspek seperti lingkungan, perikanan, kelistrikan, serta hukum. Pemaparan tersebut disampaikan oleh Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PLN, BPPT, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.

"Jadi tujuh yang ada masalah itu sudah berikan masing-masing paparanannya. Tinggal kami Malam ini dan besok akan membuat rilis alasan yang lengkap terhadap semu itu. Alasan hukumnya, lingkungan hidup, alasan teknis mengenai listrik pulau G," imbuh dia.

Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di teluk Jakarta.

"Iya sudah kita putusin, kita putuskan kita lanjutin," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jalan M. H Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 9 September 2016.

Menurut Luhut, saat ini sudah tidak ada lagi masalah dalam proyek yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land, itu. Baik dari sisi hukum, lingkungan maupun sarana listrik, kata dia, semua selesai.

"Semua dampak yang ditakutkan dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek PLN, tidak ada masalah," ucap dia.

Tapi masih ada pro dan kontra atas keputusan ini. Di antaranya dari mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta dan para nelayan yang menolak reklamasi ini.

Mereka menilai keputusan tersebut keliru. Sebab menurut mereka, reklamasi ini justru akan merusak lingkungan dan ekosistem pantai.

Selain itu, mereka menilai proyek ini dapat mengurangi pendapatan para nelayan. "Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi ini juga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir teluk Jakarta," kata Ketua BEM UI Arya Adiansyah dalam orasinya di depan Gedung Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2016.
Sumber : news.metrotvnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply