Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Pemerintah Pacu Eksplorasi Laut Dalam untuk Ketahanan Energi

Pemuda Maritim - Pemerintah akan memacu eksplorasi minyak dan gas bumi khususnya untuk wilayah kerja yang berada di laut dalam. Hal ini guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan potensi laut dalam di Indonesia sangat besar. Saat ini, temuan cadangan migas di laut dalam tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Papua mencapai 100 miliar barel. (Baca: Cadangan Minyak Menipis, Terendah 16 Tahun Terakhir).

Namun pengembangan laut dalam masih minim lantaran biaya investasinya masih tinggi. Untuk menggarap satu sumur saja bisa menghabiskan US$ 100 hingga 125 juta. “Kalau dry hole langsung hilang itu. Kami harus kasih insentif,” kata Luhut dalam Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 8 September 2016.

Belum lagi tingkat pengembalian investasi, Internal Rate Return (IRR) juga masih rendah. IRR untuk laut dalam di Indonesia, menurut Luhut, hanya sekitar 4 hingga 5 persen. Sehingga laut dalam tidak ekonomis di mata investor.

Untuk menggenjot eksplorasi di area ini, pemerintah akan memperbaiki regulasi. Saat ini kerap terjadi tumpang tindih aturan. "Masalah ketahanan energi, ini miss management saja. Selama sebulan saya jadi Plt Menteri Energi, saya melihat salah urus saja semua,” ujar dia.

Salah satu aturan yang sedang direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 mengenai Pengembalian Biaya Operasi dan Pajak di Industri Hulu Migas. Aturan ini direvisi karena dianggap tidak tepat untuk menetapkan pajak kepada kontraktor yang belum berproduksi. (Baca: Pemerintah Beri Insentif Melalui Revisi Aturan Cost Recovery).

Selain itu, agar menarik di mata investor, pembagian hasil di lapangan laut dalam juga akan diubah.  Kontraktor dimungkinkan mendapatkan porsi yang lebih besar dari ketentuan sekarang.

Selama ini, untuk gas, kontraktor mendapat bagian 30 persen, sementara minyak 15 persen. Tapi menurut Luhut, untuk aturan baru, skemanya bisa menjadi 40 persen atau 49 persen. " Ini sudah saya sampaikan ke presiden, dan beliau merespons," ujar dia.

Untuk mewujudkan ketahanan energi, harus ada komitmen kuat melakukan perbaikan. Untuk itu Luhut  mencoba bekerja sama dengan Kementerian Energi, TNI, juga BPPT dalam menggerakan potensi kapal-kapal seismik di dalam negeri. (Baca: Cari Migas, Kementerian Energi Usulkan Anggaran untuk Gandeng TNI).

Jika potensi laut dalam bisa dieksplorasi, Luhut yakin laju penurunan produksi minyak Indonesia dapat ditahan, sehingga impor minyak tidak terus bertambah. "Jangan meniru generasi saya, banyak topengnya," ujar dia.
Sumber : katadata.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply