Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Bayang China dalam Mimpi Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Pemuda Maritim - Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia duduk di hadapan para wartawan. Mimiknya berubah berat ketika sebuah pertanyaan terakhir tertuju padanya.

“Mengapa kapal-kapal selalu tertangkap di Natuna? Di perairan lain kan banyak, Pak. Di Merauke, di Kalimantan,” tanya seorang wartawati asal Sulawesi saat konferensi pers di Markas Koarmabar, Jakarta Pusat.

Aan terusik. Pasalnya, Koarmabar hanya bertugas di wilayah laut Indonesia bagian barat, dari Sabang hingga Cirebon, termasuk di Natuna. Namun perwira bintang dua ini tetap menanggapi pertanyaan.

“Kenapa di Natuna terus, karena di Natuna itu paling banyak ikannya,” kata Aan. Kapal penangkap ikan tentu memilih laut yang banyak ikan.

Pagi itu, Senin pukul tujuh. Aan mengumpulkan wartawan untuk merilis penangkapan kapal nelayan berbendera asing. Sehari sebelumnya, Minggu (16/10), kapal berbendera Singapura ditangkap saat membawa 400 ton minyak tanpa memiliki dokumen.

“Belum lama juga kami menangkap kapal ikan asing Vietnam di perairan Natuna. Di perairan Pontianak kami tangkap kapal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah,” terang Aan.

Selama periode September hingga 16 Oktober, Koarmabar telah memeriksa lebih dari 150 kapal karena diduga melakukan aktivitas ilegal. Sebanyak 21 kapal di antaranya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk menjalani proses hukum.

Aan mengatakan kegiatan ilegal selalu ada di perairan Indonesia, meskipun pelanggaran yang sifatnya besar lintas negara diklaim telah menurun.

“Setiap hari masih ada orang yang mencoba-coba. Tetap ada pencuri. Kebutuhan mereka (mengisi) perut, makan. Seketat apapun (keamanan), kecenderungan (pencurian) itu tetap ada,” kata Aan.

Laut Natuna yang dipersengketakan China seringkali disambangi kapal-kapal asing. Tak terkecuali kapal nelayan berbendera China. Bahkan mereka sempat dikawal kapal penjaga atau coast guard asal negaranya saat mencuri ikan.

Asisten Operasi Pangarmabar, Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa menyebut pencurian ikan hanya dijadikan alasan oleh China untuk mengklaim wilayah kedaulatan negara lain.

“Dia ingin menunjukkan bahwa dia eksis, caranya dengan memperbanyak kehadiran kapal mereka di sana,” kata Kompiang.

Wilayah perairan Natuna memang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Negeri Tirai Bambu mengklaimnya sebagai zona perikanan tradisional mereka. Sejumlah negara Asia Tenggara juga bersengketa di zona itu.

Kebangkitan China, perubahan geopolitik dunia

Kebangkitan China sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia serta ketangguhan militernya, ternyata diikuti pula dengan perubahan perilakunya yang cenderung agresif.

Penentuan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dan klaim sepihak atas wilayah Laut China Timur dan Laut China Selatan atau yang dikenal dengan peta “Sembilan Garis Terputus” adalah bukti bahwa China bersikap agresif dan nonkompromistis.

Hal itu dipaparkan Untung Suropati, Yohanes Sulaiman, dan Ian Montratama dalam buku berjudul Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21.

Amerika Serikat sebagai negara Adidaya tak tinggal diam. Presiden AS Barack Obama mencanangkan kebijakan Rebalancing to Asia pada 2011.

Selain tak ingin tertandingi China, kebijakan itu lahir karena AS melihat fakta bahwa pusat pertumbuhan ekonomi dan militer dunia saat ini berada di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan –kawasan ini dikenal sebagai IndoPasifik. Kebijakan luar negeri AS pun diubah dari Eropa dan Timur Tengah, kini fokus ke Asia.

AS berusaha menggaet negara-negara Asia dari pengaruh China. Pada 2012, AS menempatkan 2.500 marinir di Darwin, Australia. Sejumlah negara yang berkonflik dengan China di peta nine-dashed line akhirnya bertumpu dan mengadu ke AS.

Sementara organisasi regional seperti ASEAN, di mana Indonesia bisa berperan sebagai pemimpin, hanya bisa memberikan seruan atas terjadinya konflik kawasan.

AS juga giat menentang pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), lembaga donor bentukan China untuk melancarkan proyek pembangunan kebijakannya. Negara pimpinan Obama itu juga mendirikan Trans-Pasific Partnership (TPP) untuk menandingi blok perdagangan China yang bernama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) .

Sinergi kebijakan maritim Indonesia dan China

China menyadari usahanya kerap dihalangi AS. Namun Beijing tak surut. Kebijakan lain dikeluarkan: Jalur Sutra Maritim Abad ke-21.

Kamis, 3 Oktober 2013, Presiden China Xi Jinping berusaha mengambil hati Indonesia. Dia mengumumkan secara resmi konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di hadapan parlemen Indonesia.

Melalui kebijakan ini, China berkomitmen menyediakan dana melalui AIIB, tidak kurang dari US$40-50 miliar untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pelabuhan strategis di sepanjang Jalur Sutra Maritim yang terbentang dari China, Asia, Afrika, hingga Eropa. Jumlah ini terbilang menggiurkan.

China juga berambisi memadukan jalur perdagangan laut dan darat yang pernah ada ribuan tahun sebelumnya. Kebijakan itu diberi nama One Belt One Road (OBOR).

Setahun setelah Xi Jinping mengumumkan kebijakan maritimnya, giliran Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Poros Maritim Dunia. Kebijakan itu disampaikan di depan sejumlah kepala negara yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) di Myanmar, 13 November 2014.

Indonesia mulai fokus pada pengembangan sektor maritim. Secara geografis, Indonesia berada pada jalur perlintasan perdagangan internasional. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan rute vital bagi perekonomian global.

Untung Suropati memandang Poros Maritim Dunia pada dasarnya merupakan konsep geopolitik Indonesia berbasis potensi diri dan lingkungannya. Posisi geografis Indonesia berada tepat di pusat gravitasi politik dan ekonomi Indo-Pasifik.

Poros Maritim Dunia, bagi dia adalah penentu arah sekaligus pemandu jalan bagi tercapainya tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

“Kebijakan Poros Maritim Dunia sejatinya adalah sebuah konsep geopolitik, sehingga demikian dangkal apabila Poros Maritim Dunia hanya dimaknai sebatas membangun pelabuhan, menembaki kapal pencuri ikan. Poros Maritim dunia jelas dan pasti lebih dari itu,” tegas Untung saat peluncuran bukunya beberapa waktu lalu.

Pembangunan Poros Maritim Dunia dinilai tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan APBN.

Kerja sama Indonesia dengan China di bidang maritim menjadi tak terhindarkan. Kucuran dana bagi pembangunan infrastruktur konektivitas maritim di Indonesia menjadi daya tarik luar biasa.

Selain itu, sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemain global.

Namun Untung memberi catatan, konsep OBOR termasuk di dalamnya pembangunan Jalur Sutra Maritim, bukan semata dilandasi kepentingan ekonomi. Menurutnya, kebijakan itu adalah bagian dari strategi politik China untuk keluar dari dominasi AS dan sekutunya.

Dengan kemampuan ekonomi dan militernya, China berusaha membangun pengaruh politik di negara-negara yang masuk dalam pembangunan Jalur Sutra Maritim. Pembangunan jalur ini ikut membuka peluang berkembangnya RCEP.

Seiring perkembangan itu, pusat gravitasi politik dan ekonomi dunia pun berubah dari Samudra Atlantik ke Pasifik. Medan pertarungan negara-negara besar kini terpusat ke kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya konflik di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik pun terancam.

“Dengan melihat latar belakang dan tujuan strategis yang ingin dicapai, maka kami berkeyakinan Jalur Sutra Maritim adalah sebuah konsep geopolitik untuk memenuhi ambisi China, sehingga keliru besar apa yang dikatakan bahwa Jalur Sutra Maritim adalah kebijakan China yang murni dilandasi kepentingan ekonomi. Ini mohon dipahami,” ujar Untung.

Akademisi senior di Lembaga Ketahanan Nasional ini mengingatkan, dalam konteks sinergi dua kebijakan maritim ini, Indonesia perlu tetap memelihara hubungan yang kondusif dengan AS. Begitu pula dengan negara lain yang ikut mewarnai dinamika regional Indo-Pasifik, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan India. 
Sumber : cnnindonesia.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply