Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » » Respon Kebijakan KKP, Nelayan Mogok Melaut



Pemuda Maritim - Nelayan marak melakukan aksi Mogok Melaut, terjadi di Muara Baru dan Muara Angke yang mogok karna menolak kebijakan sewa lahan, sedang nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) dan Paguyuban Nelayan Tegal melakukan aksi Mogok Melaut sebagai respon terhadap Permen KP no. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan pemakaian cantrang. Menteri Kelauatan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti, menggolongkan cantrang kedalam jenis pukat tarik berkapal. Menurutnya cantrang dinilai sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga perlu dihentikan penggunaannya.

“Kalau lautnya terus dikeruk pakai trawl,cantrang,pukat hela dan pukat tarik, bisa habis nanti. Kami tidak bermaksud mematikan kehidupan masyarakat nelayan. Kami justru ingin menyelamatkan kehidupan nelayan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan agar sumberdaya ikan sustainable,” jelas Susi.

Bertolak dari MKP Susi , Riyono,S.Kel selaku anggota komisi B DPRD Jawa Tengah menjelaskan bahwa telah dilakukan Uji Petik pada tanggal 21 Mei 2015 bersama Dinas KKP provinsi dan BBPI (Balai Besar Penangkapan Ikan), Kajian dari Universitas Diponegoro yang difasilitasi KKP provinsi, dan Kajian dari Institut Pertanian Bogor yang membuktikan bahwa cantrang ramah lingkungan.

Sementara itu, Front Nelayan Bersatu (FNB) menilai bahwa MKP Susi terlalu arogan dalam menetapkan kebijakan ini karena tidak dikaji secara integral dan tanpa disertai solusi yang konkrit padahal selama ini pemerintah dengan sadar mencatat hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal cantrang sebagai bagian dari prestasi peningkatan produksi ikan nasional. Dan hingga saat ini penggunaan cantrang diperkirakan lebih dari 10.000 unit di wilayah Jawa Tengah.

Saat ini solusi yang diberikan oleh MKP Susi adalah dengan menawarkan kemudahan kredit perbankan senilai minimal 200 juta bagi nelayan yang ingin membeli alat tangkap baru menggantikan cantrang yang selama ini digunakan. Selain itu KKP juga akan merestrukturisasi hutang nelayan yang telah jatuh tempo sehingga dapat melakukan peminjaman kembali. Terkait fasilitas pembiayaan ini, KKP telah menjalin kerjasama dengan dua bank yaitu BNI dan BRI. 

Namun hal itu dibantah oleh Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksono yang menyatakan bahwa setelah dikroscek langsung, kedua bank terkait justru tidak tahu-menahu perihal kerjasama fasilitasi pembiayaan ini.

Sementara itu, Eko selaku ketua Paguyuban Nelayan Tegal menyatakan bahwa pelarangan cantrang tidak hanya berimbas pada nelayan saja namun juga industri terkait yang terlibat dalam kegiatan atau proses penangkapan ikan menggunakan cantrang.

“Bukan hanya nelayan saja yang terkena imbas pelarangan cantrang,  peternak itik juga kena karna bahan baku pakannya berasal dari produksi cantrang, kemudian pengrajin Tali Selambar untuk kapal cantrang padahal ada sekitar 3000 orang pekerja yang terlibat. Selain itu, biasanya kebutuhan perbekalan kapal cantrang yang berjumlah 681 di Tegal membeli kebutuhanya pedagang-pedagang disekitar, kepada toko kelontong Perbekalan Melaut biasanya tiap kapal membutuhkan bekal sebanyak 1,2 ton kalau dikalikan 681 kapal ? kemudian kepada penjual sayuran dan buah dipasar terhitung tiap kapal membutuhkan sebanyak 5 becak per trip kalau dikalikan 681 kapal ?  serta pertokoan penyedia peralatan kapal dan toko-toko penjual kayu juga kena imbasnya”, Tegas Eko

Lanjut Eko, Penggantian alat cantrang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hanya disuruh ganti dan ganti saja. Padahal butuh dana yang sangat besar. Saya pernah survei untuk ganti alat tangkap gilnet di Karangsong butuh dana sekitar 1,2 M. Belum perombakan ABK kapal dan biaya perijinan. Butuh waktu untuk pengurusan dari Hubla dan KKP yang ribet dan lama. 

Saat ini, nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) dan Paguyuban Nelayan Tegal sepakat menghentikan seluruh aktivitas penangkapan di laut mengingat maraknya operasi penangkapan kapal-kapal cantrang oleh TNI AL, Polair dan Dirjen PSDKP dimana nantinya kapalnya akan disita dan nahkoda akan dipenjara. Mereka akan kembali bekerja apabila Permen KP no.2 tahun 2015 dicabut dan selanjutnya diadakan revisi dengan melalui tahap-tahap pembentukan perundangan yang ditentukan serta melibatkan stakeholder terkait, akademisi dan pihak-pihak yang diperlukan. (Nuri)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply