Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Saking Takutnya, Nelayan pun Nggak Berani Bawa Hasil Tangkapan ke Darat

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan, hanya menghela nafas panjang saat mendapat pertanyaan soal rajungan, kepiting dan lobster. Menurut dia, saat ini sulit mendapat tangkapan rajungan dan sejenisnya, terlebih yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 2015.

Disampaikan, dalam Permen diatur bahwa rajungan yang boleh ditangkap minimal berukuran 14 centimeter (Cm), serta sedang tidak bertelur. Sementara, rajungan yang berhasil ditangkap nelayan di wilayah perairan sekitar Pati, rata-rata hanya berukuran 6 Cm - 10 Cm. "Kami kesulitan mendapat rajungan berukuran segitu, apalagi rajungan yang sedang bertelur," ucapnya, pekan lalu.

Disampaikan, rajungan dapat ditangkap di area perairan dengan jarak berkisar antara tiga - empat mil dari daratan. "Yang biasa nangkap rajungan adalah nelayan dengan perahu-perahu kecil itu," ujarnya.

Menurut Rasmijan, lantaran itu para nelayan kini kesulitan mendapat tangkapan rajungan. Jika pun mendapat tangkapan rajungan yang tak sesuai aturan, para nelayan akan kembali melepas.

Mereka, menurut Rasmijan, tak berani mengambil risiko untuk tetap membawa tangkapan itu ke darat. Sebab, jika ketahuan oleh otoritas terkait seabrek sanksi sudah pasti menunggu. "Kalau ketahuan menurunkan rajungan yang tak sesuai aturan Permen, nelayan bisa mendapat berbagai sanksi. Selain denda dan sanksi pidana, surat izin melautnya pun terancam dicabut," tuturnya.

Ditandaskan Rasmijan, berbagai peraturan yang termaktub dalam Permen 2015 menyulitkan banyak nelayan. Terlebih nelayan-nelayan kecil. Kendati demikian, menurut dia, nelayan tak bisa apa-apa. "Meski kami nggerundel, tapi kami tak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi aturan yang ada. Jika ketahuan melanggar sanksinya berat. Kami wong cilik, bagaimanapun tak berani melawan," tandas Rasmijan.
Menurut dia, terdapat puluhan ribu anggota HNSI Pati, yang saat ini diambang kebangkrutan. "Sudah banyak pinjam uang ke bank, tapi tak ada hasil yang didapatkan, sehingga banyak kredit macet," imbuhnya.
Ditambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menentang aturan-aturan dari Menteri Susi Pudjiastuti, yang dinilai menyulitkan nelayan. Hanya, sampai saat ini belum ada hasil memuaskan yang didapat nelayan.

Bulan Agustus 2016 kemarin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, datang ke Pati untuk mendengar keluh kesah dan keinginan para nelayan. "Beberapa waktu setelah itu, kami diundang ke Jakarta. Menko berjanji akan membenahi aturan-aturan yang dinilai menghambat perkembangan kemaritiman, termasuk soal keluhan para nelayan, tapi sampai saat ini tak ada kabar bagaimana tindaklanjutnya," beber Rasmijan.

Dikatakan, jika berbagai peraturan Menteri Susi tak bisa ditawar-tawar lagi, pihaknya berharap agar masa transisi penerapannya diperpanjang antara tiga - lima tahun mendatang. "Masa transisi sebentar lagi habis, kalau terus begini, tak ada solusi, bagaimana nasib para nelayan?," tanyanya, penuh ironi. 
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply