Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Sebanyak 1.600 Kapal Nelayan Terancam Berhenti Melaut

Pemuda Maritim - Sejumlah pengusaha ikan laut yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Muara Baru (P3MB), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) dan Himpunan Nelayan Purse Sein Nusantara (HNPN), pedagang ikan, karyawan, hingga ribuan nelayan ikan yang ada di kawasan Muara Baru hingga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, akan menyetop atau mogok kerja pada Senin (10/10/2016).

Ketua HNPN, James Then, menjelaskan, aksi mogok kerja tersebut akan berdampak terhentinya ribuan kapal melaut untuk mencari ikan.

"Kita akan mulai mogok 10 Oktober 2016 ini. Untuk kapal, selama satu bulan. Sementara kalau pabrik bisa sampai 7 hari. Namun akan ditinjau ulang lagi. Pokoknya kami tetap mogok 10 Oktober dan gak ada kompromi lagi. Walau akan ada negosiasi kedepannya," kata James Then di Kantor ASTUIN, Jalan Muara Baru Ujung, Penjaringan, Rabu (5/10/2016).

Kebijakan tersebut juga dianggap bisa merugikan para pelaku usaha dan nelayan hingga puluhan ribu pekerja terancam gulung tikar. James juga mengungkapkan seluruh stake holder nelayan Muara Baru sudah sepakat menolak kebijakan tersebut, lantaran dianggap sangat memberatkan nelayan khususnya di Muara Baru.

"Untuk kapal ada kurang lebih sebanyak 1.600 kapal, tapi keluar masuk enggak tau. Tapi ketika besok masuk pelabuhan mereka tidak akan keluar lagi, mungkin yang mogok bisa mencapai diatas seribu kapal, terus untuk pabrik mencapai 60-an pabrik dan kalo yang kecil-kecilan bisa sampai 200 pengusaha. Ya habis gimana, oleh pihak pelabuhan, kami disulitkan untuk melaut. Bilang harus urus ini dan itu," tuturnya.

Ditambahkan James, kelangkaan ikan yang di dapat dan jumlah biaya yang semakin membengkak juga berdampak pada tempat penyimpanan ikan yang ada di wilayah muara baru.

"Gudang sejak pertengahan Juni 2014 itu kapasitasnya masih sekitar 85 -100 persen. Sementara, parahnya itu telah terjadi sekitar akhir 2015 dengan tingkat mencapai 15-30 persen. Kemudian hingga saat ini tingakanya mencapai 30-40 persen. Ini pun belum ditambah dengan naiknya biaya sewa lahan yang besar sampai 450 persen," katanya.
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply