Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Tindak Tegas Pejabat Terkait KTP Palsu Nelayan Asing

Pemuda Maritim - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan kewaspadaan modus baru pencurian ikan oleh nelayan asing dengan menggunakan kartu identitas Indonesia (KTP). Kasus nelayan asing ber-KTP palsu tersebut kini menjadi fokus perhatian KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pada September lalu, kapal pengawasan perikanan PDSKP Hiu Macan Tutul 401 dan Hiu Macan 306 berhasil menangkap delapan kapal ikan yang diduga mencui ikan atau illegal fishing di perairan utara Sulawesi.

“Dari delapan kapal ini, ada dua kapal berbendera Indonesia yang berisi anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata didapati ABK berkewarganegaraan Filipina dengan KTP Indonesia,” ungkap Susi di Jakarta, Rabu (12/10).

Dari dua kapal berbendera Filipina tersebut, total ABK asal Filipina ber-KTP palsu berjumlah 22 orang. Adapun KTP palsu dimaksud dikeluarkan oleh tiga Dinas Catatan Sipil (Discapil) yang berbeda dari beberapa wilayah Indonesia, yakni Discapil Kota Bitung, Discapil Kota Bolaang Mongondow Timur, dan Discapil Kota Sorong.

Dalam pemeriksaan itu, ada 11 ABK KM VON menggunakan KTP elektronik dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Bitung. Kemudian 10 ABK KM Triple D-00 menggunakan KTP yang dikeluarkan Discapil Kota Bolaang Mongondow Timur dan satu ABK menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Discapil Kota Sorong.

Untuk menindaklanjuti hasil penyidikan tersebut, Satgas 115 dan Pangkalan PSDKP Bitung melakukan pendalaman fakta. Hasilnya, para ABK tersebut mengaku sebagai warga negara Filipina dan berasal dari Saeg Calumpang, General Santos, Filipina.

PPNS Pangkalan PSDKP Bitung menemukan adanya dugaan tindak pidana dua dari delapan kapal yang ditangkap di laut Sulawesi bagian Utara, menggunakan ABK berkebangsaan Filipina namun memiliki KTP Indonesia yang diduga palsu.

Modus Lama

Lebih lanjut, Susi mensinyalir adanya keterlibatan oknum pejabat atau aparatur negara terkait pengurusan KTP palsu itu. Susi berkomitmen untuk tidak segan menindak tegas oknum dimaksud. Dirinya mengungkapkan pola ini telah lama dikembangkan.

“Bertahannya modus seperti karena adanya peran aparat negara. Selama ini kami selalu mencari waktu yang baik untuk menindaknya dan saat inilah momentnya. Jika tidak, maka pola seperti ini akan terus berlanjut dan merugikan negara,” paparnya.

Sementara terhadap nelayan asing yang masih menggunakan KTP Palsu, KKP meminta mereka menyerahkan diri agar selanjutnya dideportasi ke negara asalnya. Presiden Jokowi, terang Susi, telah meminta kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Rodrigo agar semua warga negaranya yang menggunakan KTP palsu untuk kembali ke negara asal.
Sumber : www.koran-jakarta.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply