Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » 80 Persen Nelayan di Pantura Gunakan Alat Cantrang

Pemuda Maritim - Sekitar 80 persen nelayan di pantura menggunakan alat tangkap cantrang karena sangat efektif dan ekonomis. Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Pukat Tarik (SaineNets) dan Pukat Hela (Trawl) merupakan peraturan yang mencampur adukan dua subtansi kelompok alat tangkap yang sangat jauh berbeda, baik dari segi teknis bentuk baku maupun metode pengoperasionalannya.

“Agar menjadi jelas sebaiknya paket regulasi dua subtansi berbeda antara pukat tarik dan pukat hela harus dipisahkan atau direvisi,” ujar Bendahara Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Riswanto, kemarin.

Menurut dia, alat tangkap cantrang yang dianggap tidak ramah lingkungan, seharusnya ada pendapat ahli dari lembaga independen yang melibatkan stakeholder / pelaku usaha perikanan tangkap cantrang serta akademisi untuk melakukan kajian alat tangkap cantrang. Selain itu, alat tangkap Cantrang dianggap menangkap ikan-ikan kecil, solusinya dengan mengubah ukuran mata jaring kantong dan menggunakan serta mengoperasikan alat tangkap cantrang sesuai ketentuan dan prinsip berkelanjutan.

“Alat tangkap cantrang dianggap menguras sumber daya ikan (over fishing ). Oleh karena itu, perlu ada pengendalian serta pembatasan jumlah kapal cantrang,” katanya.

Dia mengemukakan, hal itu dimaksudkan agar tidak ada lagi penambahan kuota izin kapal cantrang baru, namun melegalkan cantrang secara nasional dengan jumlah kuota yang sudah ada serta menempatkan kapal cantrang, seperti Natuna dan wilayah lainnya.

“Untuk alat tangkap cantrang dianggap rawan konflik, perlu mengatur daerah operasi di atas 12 mil,” katanya.

Riswanto menegaskan, melarang bukanlah solusi yang baik. Untuk menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan seperti keinginan pemerintah yang seharusnya dilakukan adalah mengontrol / pengendalian jumlah / kuota, mengatur / mengubah mata jaring, mengatur zona penangkapan serta meningkatkan pengawasan operasi penangkapanya.

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan mengendalikan pemanfaatan yang seimbang baik secara ekosistem maupun ekonomi.

Dia menambahkan, pada 22 Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Namun ternyata hal ini dirasa tidak jelas implementasinya hingga dua bulan instruksi tersebut dikeluarkan. Karena itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkret.
Sumber : suaramerdeka.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply