Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Antara Hak Lintas Damai dan Kedaulatan Nasional di Alur Laut Kepulauan Indonesia

Pemuda Maritim - UNTUK melaksanakan visi Poros Maritim Dunia, pemerintah Indonesia seharusnya melakukan evaluasi secara komprehensif di sektor kemaritiman dalam hal penegakan kedaulatan wilayah NKRI. Bicara soal laut, tidak ada aturan hukum internasional yang independen melainkan mewakili kepentingan masing-masing negaranya.

Pertentangan doktrin laut bebas (mare liberium) dan laut tertutup (mare clausum) adalah bukti bahwa terjadinya perbedaan kepentingan masing-masing negara atas penggunaan laut, mereka harus membuat argumentasi hukum untuk membenarkan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negaranya.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) Tahun 1982 memberikan pengakuan kedaulatan atas perairan negara pantai tetapi sebaliknya menuntut hak lintas damai terhadap negara pantai. Di sini lah letak persoalannya.

Bahwa kedaulatan negara pantai dibatasi oleh hak lintas damai. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa hak lintas damai itu tidak dibolehkah, tetapi hak lintas damai tidak boleh merendahkan kedaulatan negara pantai.

Yaang terjadi di Indonesia, pemerintah sudah mengatur lalu lintas pelayaran internasional dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 37 Tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya sebatas mengatur dan tidak memanfaatkan potensi yang ada? Apakah kita hanya membiarkan kapal-kapal asing itu berlayar tanpa izin, pengawasan, dan pengamanan? Ini menjadi sebuah ironi yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu mengendalikan kekuasaan di wilayahnya, bukan dikendalikan oleh asing.

Semua kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia harus tunduk dan patuh pada aturan hukum Indonesia. Semua kapal asing yang akan memasuki perairan indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, semua kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia harus mendapatkan pengawasan secara ketat dan semua kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia hanya boleh menggunakan jasa keamanan dari pemerintah Indonesia.

Dengan begitu pemerintah indonesia mulai melakukan penataan terkait alur laut kepulauan indonesia (ALKI).

Pertama dalam hal perizinan, pemerintah Indonesia harus membuat standarisasi dan klasifikasi kapal asing yang boleh mendapatkan izin sertifikasi pelayaran di perairan nasional dan juga menetapkan bea masuk sebagai bentuk pendapatan negara.

Kedua dalam hal pengawasan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran pelayaran oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia seperti penyelundupan narkoba, penyakit menular, pencurian ikan, minyak, kejahatan militer dan sebagainya. Harus ada pengawasan sejak kapal asing memasuki maupun melintasi wilayah perairan.

Ketiga soal keamanan, menjadi tanggung jawab negara pantai (Indonesia) untuk menjaga keamanan dan keselamatan semua kapal asing yang akan melintasi alur laut kepulauan Nusantara. Dan menjadi hak negara pantai (Indonesia) untuk memungut biaya jasa keamanan terhadap kapal asing. 
Sumber : kliksangatta.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply