Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Mempertegas Fungsi Bakamla Sebagai Indonesian Coast Guard

PemudaMaritim-Semenjak berdiri Bakamla yang sebelumnya Bakorkamla menimbulkan cukup banyak polemik. Menangani permasalahan pertahanan dan keamanan dilaut ada sekitar 13 instansi yang berada di laut yakni terdiri 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patrol dilaut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainya tidak memiliki satuan tugas patroli laut. Hal ini tentunya menjadi sangat berpengaruh, lantaran pembentukan Instansi Khusus yang menangani permasalahan kemanan dan keselamatan laut akan sangat erat hubungannya dengan anggaran masing-masing instansi.

Jika menengok peraturan dunia  Bab V Peraturan 15 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS 1974) mengenai kewajiban negara penandatangan untuk membentuk organisasi Pengawal Pantai (Coast Guard) atau Pengawal Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard). Artinya sebuah Negara diwajibkan untuk memiliki badan khusus untuk dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan diatas laut sebuah Negara dapat berjalan dengan aman dan selamat. Melihat latar belakang tersebut sudah dipastikan dengan visi besar indonesia sebagai poros maritim dunia, sangat diperlukan penegasan terhadap peraturan tersebut. Karena perlu digaris bawahi bahwa peraturan mengenai kemaritiman tidak bisa berdiri sendiri melainkan mengacu kepada peraturan yang berlaku di dunia yakni IMO (International Maritim Organization). Secara garis besar tugas dan fungsi Coast Guard yang sudah berjalan dihampir seluruh Negara adalah Pencarian dan penyelamatan, Penegakan hukum maritim, Keselamatan kapal, Pemeliharaan batas laut dan Pengendalian perbatasan

Melihat fungsi kapal dilaut secara umum ada tiga yakni pertama adalah kapal niaga yang memiliki fungsi sebagai kapal yang menjalankan roda perekonomian. Selanjutnya adalah kapal Sea and Coast Guard yakni adalah kapal yang menjalankan fungsinya menjaga keamanan, keselamatan dan kedaulatan laut Indonesia. Kemudian adalah kapal perang TNI AL yang berfungsi untuk menangkal segala bentuk pelanggaran diwilayah Indonesia.

Konsep tiga kapal ini merupakan konsepsi dasar terbentuknya kekuatan maritim Indonesia. Jika Indonesia ingin benar-benar membenahi maritim sebagai sebuah kekuatan bangsa. Selain itu juga dijelaskan bahwa ada tiga otoritas yang nantinya akan berfungsi sebagai sebuah satu kesatuan terhadap fungsi kapal tersebut. Yakni Otoritas Negara pantai (Coastal state), Otoritas Negara Pelabuhan (Port State), dan Otoritas negara bendera (Flage State). Ketiga otoritas tersebut merupakan sebuah gambaran integrasi sistem pemerintahan negara dilaut. Jadi jika terjadi sebuah kasus pelanggaran batas wilayah nantinya tidak terjadi sebuah kebijakkan yang tumpang tindih. Kapal pada dasarnya ketika melalui suatu wilayah harus mempunyai empat clerence yakni barang dan muatan, perizinan crew kapal (imigration clearance) , hewan dan tumbuhan (quarantine clearance), dan Surat-surat diatas kapal (sea wordnes clearance).Konsepsi kapal berlayar yakni adalah layak laut dan laik laut, artinya kapal berada dalam kondisi layak laut berdasarkan kondisi kapal, dan laik laut berdasarkan perizinan dokumen kapal.
Meskipun prakteknya saat ini fungsi Bakamla sudah menjalankan tugasnya secara utuh sebagai Badan Keamanan Laut, namun sayangnya belum mampu dinilai sebagai Sea and Coast Guard Indonesia karena pijakan hokum yang digunakan dalam pembentukan Bakamla yakni 59 AYAT 3  UNDANG-UNDANG NOMOR 32 THN 2014 TTG KELAUTAN dan PASAL 61 UU 32 THN 2014 TTG KELAUTAN, jika disimpulkan dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pijakan undang-undang Bakamla hanya melakukan patroli untuk mengamati permukaan dan kolam air laut, dasar lautserta tanah dibawahnya dan pulau-pulau kecil. Tugasnya jadi tidak mutlak karena tugasnya dapat dilakukan oleh satuan lainnya.

Melihat hal tersebut perlu di pertegas bahwa Bakamla merupakan Indonesian Coast Guard yakni dengan mengunakan pijakan Undang-Undang UU 17/2008- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya tentang penunjukan pejabat yang berwenang sesuai penetapan Peraturan Pemerintah dalam hal Kecelakaan Kapal, Pencarian dan Pertolongan (Pasal 244 - 249) dan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran oleh Kapal (Pasal 227-233). Selain itu juga SOLAS 1974 – Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Sea), Bab V Peraturan 15 tentang penyelenggaraan pengawasan pantai dan penyelamatan dari kecelakaan laut, sesuai tingkat kepadatan lalulintas laut dan bahaya navigasi yang ada SOLAS 1974 sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980.

Untuk itu dalam upaya penegasan fungsi Bakamla sebagai Indonesian Sea and Coast Guard perlu dukungan semua pihak. Menjalankan fungsi Keamanan, Keselamatan, dan Kedaulatan dilaut merupakan sebuah parameter agar iklim perekonomian dilaut dapat berjalan dengan optimal.

Ahlan Z
Sekjen APMI

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply