Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Mencari Gubernur Berkultur Bahari

doc. nasional.sindonews.com
Pemuda Maritim - Pilkada DKI Jakarta tinggal menunggu hitungan hari. Para calon saling melemparkan janji dan semangat kepada konstituennya. Ada tiga calon yang semuanya berpotensi menang. Hasil survei yang masih fluktuatif membuat keseruan tersendiri dalam pesta rakyat Jakarta kali ini. Namun, mungkin sampai saat ini, belum ada calon yang berbicara mengenai masa depan isu kemaritiman ibukota Jakarta. Apakah Jakarta kota maritim? Bagaimana kehidupan masyarakat maritimnya? Dan terlebih lagi, seperti apakah sosok pemimpin yang akan memimpin kota maritim seperti Jakarta ini? Hanya calon gubernur yang memiliki visi maritim yang bisa menjawabnya.
Secara hitungan matematis geografis dan perspektif sejarah, Jakarta adalah kota pelabuhan. Kota yang menghadap ke laut dan memiliki sejarah dalam bingkai bahari yang panjang. Kota yang terhubung dengan laut Jawa dan sempat menjadi persinggahan armada-armada Kesultanan Banten maupun Demak dalam mempersiapkan perang laut terhadap Portugis. Ada gudang niaga VOC di kawasan Penjaringan (sekarang Museum Bahari). Di belahan Jakarta utara lainnya, Cilincing menjadi tempat pendaratan awal armada Inggris pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles pada 4 Agustus 1811 (Kompas, 15/4/2016).
Sebagai kota yang berlandaskan bahari, Jakarta tidak hanya memiliki instrumen sebagai kota bahari secara fisik semata, secara kultur bahari yang dilihat dari struktur bangunan infrastruktur sampai ‘bangunan’ penduduknya menjadi hal kesannya terlalu ilusif untuk menjadi kenyataan yang hakiki. Pembangunan mental manusia Jakarta yang bahari dapat dimulai dari mental pemimpinnya. Masalahnya adalah jika kota bahari seperti Jakarta tidak dipimpin oleh pemimpin yang menjiwai kebaharian kota yang dipimpinnya, haruskah kita maklumi kembali?
Cerminan dari lunturnya jiwa kebaharian seorang penguasa kota bahari ini bisa dilihat dari kumuh dan miskinnya daerah-daerah pesisir yang dihidupi oleh para pejuang bahari kita, para nelayan tradisional. Realitas teranyar terjadi di Penjaringan beberapa waktu lalu. Sudah hasil tangkapnya dihisap oleh para tengkulak, ditambah penggusuran paksa para nelayan yang telah puluhan tahun memperjuangkan hidup dari seringnya bercengkrama dengan lautan mencari ikan. Kini mereka para keluarga korban penggusuran tinggal di kapal perahu yang biasa dipakai untuk melaut.
Dari rentetan peristiwa penghakiman kekerasan terhadap rakyat kecil ini, semakin memperlihatkan sifat-sifat khas dari prinsip jiwa kontinental yang keras, kolot, memaksakan kehendak dan merasa dirinya superior dari yang lain. Ditambah lagi meluasnya perilaku koruptif, ketidakomitmenan terhadap sumpah jabatan yang berujung pada ekses negatif terhadap masyarakat luas. Tidak bisa tidak, cara-cara solutif yang komprehensif harus dibangun untuk menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, konstruksi berpikir bahari mutlak dimiliki seorang pemimpin ibukota, cara berpikir yang terbuka menjunjung kebaharian, egaliter dan hangat kepada setiap anggota masyarakat, dan yang terpenting inklusif dalam melihat problematika.

Utopis pemimpin bahari?
Kota yang berbudaya. Slogan itu sering kita dengar saat pesta rakyat pemilihan kepala daerah berlangsung. Mengapa perlu menjadi berbudaya? Budaya seperti apa? Menarik untuk disimak adat budaya bahari yang masih dipegang teguh oleh pemimpin dan masyarakatnya. Di bagian timur jauh dari ujung Jakarta. Desa Lamalera, pulau Lembata di Nusa Tenggara Timur. Hidup komunitas pemburu paus yang menjunjung tinggi keharmonisan dengan alam (laut). Keharmonisan ini tertuang dalam sifat dan sikap masyarakatnya. Sebagai contoh, sifat keserakahan dan mau menang sendiri adalah dua hal yang sangat dihindari. Jika tidak, perburuan paus ke tengah laut justru akan membawa malapetaka. Begitu pun dengan jiwa kepemimpinan lamafa, sang penakluk paus. Lamafa selalu mengingatkan kepada seluruh awak untuk tidak berkata kotor dan menghindari pikiran negatif selama di lautan. Perintah larangan dari leluhur ini selalu dipegang teguh selama ratusan tahun oleh masyarakat desa Lamalera. 
Terkikisnya simbol-simbol kesantunan terhadap alam bisa dilihat dari semakin besarnya egosentrisme dalam diri pengambil kebijakan. “Sama orang saja begitu, apalagi sama alam?”, begitu ungkapan yang cocok menggambarkan kondisi faktual yang ada. Rupanya sebagai bangsa yang dikenal religus ini, konsep terhadap alam khususnya laut, dianggap sebagai barang mentah yang siap di-transformasi menjadi barang bersifat komoditi untuk diperjualbelikan di pasar global. Maka wajar jika kultur bahari tidak saja sulit untuk terinternalisasi dalam diri masyarakat perkotaan, bahkan juga semakin teralienasi dalam panggung gelanggang pemikiran bagi para calon pemimpin kita sekarang ini. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, relevankah semua penggambaran budaya bahari ini dijadikan konstruksi berpikir seorang pemimpin ibukota?
Kepemimpinan dalam konsep budaya bahari adalah sosok manusia yang menempatkan diri selaras dengan alam, dan sadar bahwa dirinya juga bagian dari alam. Sosok inilah yang seperti terlihat utopis, angan belaka, tapi sebenarnya bisa disadarkan. Dari sebuah kesadaran jati diri itulah akan muncul kebijakan yang tidak hanya mendeklarasikan secara seremonial belaka, tapi langsung ke jantung substansinya. Sebagai jati diri, refleksi kebaharian harus terhujam dalam jiwa pemimpin ini. 

Ahmad Pratomo
Kepala Kajian Bidang Sejarah dan Budaya Bahari
Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply