Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan Resah, 50 Ribu Orang Terancam Nganggur

Pemuda Maritim - JIKA kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang tetap direalisasikan oleh pemerintah, maka sebanyak 50 ribu orang yang terdiri dari nelayan, pengusaha fillet, pekerja fillet, pekerja bongkar muat di Kota Tegal dan sekitarnya terancam nganggur.

Hal ini diungkapkan Ketua Persatuan Nelayan Kota Tegal (PNKT) Eko Susanto saat audiensi dengan Wali Kota Tegal KMT Hj Siti Masitha Soeparno, Senin (7/11).

Menurutnya, dampak pelarangan alat tangkap cantrang yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP Nomor 02/PERMEN/KP/2015 tersebut membuat nelayan di Kota Tegal menjadi resah. Sebab, hal ini berkaitan dengan kelangsungan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkat cantrang dalam aktifitasnya melaut.

Selain wali kota, PNKT juga telah menyampaikan hal serupa kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo namun tidak membuahkan hasil

“Kami minta wali kota memberi dukungan penuh agar nasib nelayan di Kota Tegal diperjuangkan nasibnya,” harapnya.

PNKT ingin ada solusi dari pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. PNKT juga berharap, pemerintah pusat untuk mengevaluasi dampak yang akan terjadi jika peraturan itu tetap dilaksanakan. “Kalaupun akan tetap dilaksanakan, tidak dalam waktu dekat tetapi ditunda sampai tiga tahun lagi agar nelayan dapat mengurus ijin untuk alat tangkap penggantinya,” terang Eko.

Sementara itu Wakil Ketua PNKT sekaligus Anggota DPRD Kota Tegal Susanto Agus Priyanto SH MH mengatakan, alat tangkap cantrang saat ini mendominasi sampai dengan 80 persen digunakan oleh nelayan Kota Tegal. “Sudah hampir 31 tahun digunakan oleh nelayan, kami berharap wali kota dapat membantu dan memberikan solusi permasalahan ini,” tuturnya.

Terkait dampak kerusakan ekosistem di laut, Agus membantah cantrang dapat merusak karang, pihaknya menjelaskan bahwa jika menyentuh karang jaring cantrang justru akan rusak. Selain itu, prioritas penggunaan cantrang saat ini adalah untuk menangkap cumi yang hidup tidak di dasar laut, namun di bagian tengah sehingga prosentase cantrang menyentuh karang sangat kecil.

Menanggapi hal ini, wali kota Tegal mengatakan, peraturan yang dibuat Pemerintah Pusat tentu harus diikuti Pemerintah Daerah (Pemda). Namun wali kota berjanji akan tetap mengupayakan komunikasi dengan Pemerintah Pusat.

Kepada PNKT, wali kota juga meminta kajian tentang dampak sosial ekonomi yang akan muncul jika peraturan itu tetap dilaksanakan diserahkan kepada pihaknya. Selain itu, kajian ilmiah terkait dampak kerusakan ekosistem oleh universitas juga diserahkan. Hal ini, diungkapkan wali kota, sebagai bahan untuk melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Pusat.

Dirinya mengaku akan menelaah lebih jauh permasalahan ini, bahkan wali kota meminta dijadwalkan untuk melihat langsung kelapangan proses penangkapan ikan menggunakan cantrang.

“Saya berharap keresahan nelayan terkait pelarangan penggunaan cantrang sekarang ini tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : www.radarpekalongan.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply