Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan Terpaksa Beli Solar Non Subsidi

Pemuda Maritim - Penyaluran bahan bakar minyak untuk nelayan di Bontang melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dihentikan sejak beberapa bulan lalu. Alasannya cukup serius. PT Pertamina sebagai pemasok bahan bakar, dikabarkan menolak mengirim kuota sebesar 70 Kilo Liter (KL) per bulan selama permasalahan internal SPBN belum rampung.

“Sejak beberapa bulan lalu sudah dihentikan. Untuk alasan pasti saya tidak tahu. Tapi kabarnya, selama masalah di internal manajemen Perusda ini belum selesai, PT Pertamina tidak mau ngirim,” jelas Kepala Seksi Perikanan Tangkap dari Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian (DPKP) Bontang, Idhamsyah.

Ia mengisahkan, SPBN tersebut sejatinya berdiri atas usulan DPKP Bontang. Dimaksudkan sebagai sarana pendukung keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau yang dibangun sekira 2004 lalu. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan dengan nilai rendah, karena disubsidi pemerintah.

Namun secara bertahap, pengelolaan SPBN akhirnya beralih ke tangan Perusda, yang dibentuk Pemkot Bontang kala itu. Semua lantas berjalan mulus, dengan kuota awal 100 KL per bulan. Namun karena maraknya aktivitas perdagangan bahan bakar illegal di luar SPBN, akhirnya bisnis bahan bakar di SPBN sepi pembeli.

“Dalam sebulan itu pasti tidak bisa habis yang 100 KL. Akhirnya, dikurangilah oleh PT Pertamina jadi 50 KL per bulan,” kenangnya.

Usai pengurangan tersebut, tiba-tiba penjualan bahan bakar meningkat drastis. Ketika itu, aparat kepolisian juga gencar melakukan penindakan terhadap pedagang BBM illegal. Sehingga menyebabkan nelayan kesulitan mencari bahan bakar dan memilih SPBN sebagai solusi. Kondisi berbalik. SPBN yang semula kesulitan menjual BBM, kini malah kekurangan bahan baku.

“Akhirnya manajemen minta tambah kuota. Dikabulkan 70 KL per bulan, yang diterapkan sampai akhir penyaluran beberapa bulan lalu,” tuturnya.

Akibat penghentian penyaluran tersebut, DPKP menerima kabar kesulitan dari nelayan lokal. Sebab tidak bisa lagi menikmati BBM bersubsidi dari SPBN. Mereka harus mengandalkan BBM yang dijual dengan nilai lebih tinggi.

“Biasanya mereka ada beli di wilayah mereka masing-masing. Seperti di Loktuan misalnya. Ada unit yang jual BBM, entah sumbernya dari mana saya tidak tahu pasti,” tukasnya.
Sumber : www.korankaltim.com/

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply