Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » REFLEKSI 2 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pemuda Maritim - Tepat tanggal 27 Oktober 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dilantik, dengan visinya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menggebrak Indonesia dengan upaya pembenahan pengelolaan perikanan dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang berdampak secara luas di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Siaran Pers Masyarakat Perikanan Nasional (MPN). 

Masyarakat Perikanan Nasional (MPN) adalah konfederasi dari 7 Organisasi yang bergerak di Bidang Perikanan pada tingkat nasional, yaitu Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (IKPI), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) yang bergerak dalam bidang perikanan, Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), BUMN bidang perikanan, dan Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI). 

MPN berupaya untuk menjadi organisasi yang terdepan, strategis, mandiri, independen, kritis, dan bersikap proaktif terhadap pembangunan perikanan nasional. Pada prinsipnya peran dan fungsi MPN adalah sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk membangun perikanan nasional dengan didasari ketulusan niat untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara optimal dan lestari. 

Tujuan kebijakan organisasi MPN adalah menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan lestari melalui penciptaan iklim usaha yang berdaya saing tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memperjuangkannya.

MPN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 31 Mei 1996 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (AD MPN Pasal 2).

MPN bersifat profesional, mandiri, tidak berorientasi profit dan tidak mencampuri kegiatan intern organisasi anggotanya serta bukan organisasi politik (AD MPN Pasal 5: Sifat dan Bentuk)

MPN mendukung Sustainability Development dan MPN mengajak seyogyanya saat ini mulai konsentrasi pada perbaikan indistrusi perikanan ke depan. MPN mendukung penuh program presiden memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Untuk itu, perlu adanya definisi yang jelas membedakan tentang kapal asing dan kapal eks-asing (kapal buatan luar negeri yang dibeli oleh pengusaha Indonesia dan berbendera Indonesia). Jika tidak berbendera Indonesia maka kapal inilah yang masuk dalam kategori illegal fishing. Perlu adanya law enforcement terhadap kapal-kapal yang melakukan tindak pidana perikanan dan memberikan izin kembali kepada kapal-kapal yang tidak melakukan tindak pidana perikanan dan lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inpres No 7 Tahun 2016 hingga saat ini tidak terealisasi dengan aksi nyata, hingga 2 bulan berjalan belum ada aksi dan kebijakan konkrit yang membawa arah percepatan industri perikanan, sedangkan waktu kabinet tinggal 2 tahun yang efektif. 

Lambatnya reaksi terhadap Inpres No 7 Tahun 2016 ini mengakibatkan industri perikanan semakin terpuruk. Hal ini memicu pelaku usaha untuk melakukan “mogok beroperasi” shingga pengangguran meningkat dan pada akhirnya akan menurunkan kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional.

Indonesia kehilangan banyak kesempatan dengan kebijakan yang terjadi selama ini. Indonesia sebagai member dari CCSBT, WCPFC, dan IOTC tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik atau laut dibiarkan kosong.

KKP telah banyak merilis berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar US$ 200 atau sekitar 300 Trilyun dari praktek illegal fishing. Dalam hitungan MPN, jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan hanya sekitar 0,005% atau tidak sampai 1 Trilyun. Anga US$ 200 sebenarnya merupakan angka hitungan NOOA untuk seluruh perikanan dunia. 

Peningkatan PNBP sebagaimana yang diklaim oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesungguhnya lebih kecil dari sebelum tahun 2014, lebih dikaitkan dengan peningkatan pajak yang dikenakan sebesar 10 kali lipat tehadap kapal diatas 30GT. Realisasi tahun 2016 baru mencapai 168,64 Milyar dari target 693 Milyar (24,33%). Realisasi tahun 2015 sebesar 77,48 Milyar dari target 578 Milyar (13,40%). Bila dibandingkan dengan realisasi PNBP pada era sebelum Susi menjabat maka angka realisasinya lebih besar. Tahun 2014 sebesar 214 Milyar dari target 250 Milyar (85,6%). Tahun 2013 sebesar 227,56 Milyar dari target 250 Milyar (91,02%). Tahun 2012 sebesar 215,48 Milyar dari target 150 Milyar (143,65%).

Begitu juga dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 8,37%. Pada tahun 2015 di sub sektor perikanan tangkap cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir di kisaran 4,08%. Pertumbuhan PDB perikanan tersebut, lebih banyak disumbang oleh pertumbuhan PDB perikanan budidaya yang rata-rata tumbuh 10,70% dibandingkan dengan pertumbuhan PDB perikanan tangkap yang rata-rata hanya tumbuh 4,08% pada kurun waktu 2010-2014. Hal ini membuktikan bahwa KKP belum bisa memperbaiki PDB Sub Sektor Perikanan Tangkap yang cenderung mengalami penurunan. Capaian ini masih dibawah standar nasional. Itupun lebih banyak didomiasi oleh budidaya rumput laut bukan perikanan tangkap.

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan MPN di lima titik pesisir di Pulau Jawa, justru potensi kerugian akibat satu kebijakan Susi pada pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan Cantrang, kerugian ekonomi mencapai Rp. 1,9 Trilyun, itupun belum ditambah dengan potensi kehilangan 66,641 orang pekerja senilai 1,5 Trilyun (dampak sosial) sehingga total dampak ekonomi dan sosial kebijakan tersebut adalah Rp. 3,4 Trilyun per tahun. Belum lagi yang terdampak oleh kebijakan-kebijakannya seperti moratorium, pelanggaran transhipment, pelanggaran penangkpan lobster, kepiting, dan rajungan, pelanggaran kapal angkutan hidup. 

NTN tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan. Dari aspek capaian kenaikan angka NTN yang diklain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam kajian MPN kenaiakan NTN lebih dikarenakan faktor penurunan harga BBM yang selama ini memakan hampir 60%-70% dari biaya produksi nelayan dan harga ikan yang cenderung naik. 

Tren Nilai Tukar Nelayan (NTN) terus meningkat pada kisaran 103-107 pada periode 2014-Mei 2016. Namun, fluktuasi NTN lebih banyak disebabkan oleh terjadinya perubahan harga BBM (solar), yang merupakan komponen utama penyusun struktur biaya produksi pada perikanan tangkap (60%-70%). NTN cenderung naik apabila terjadi penurunan harga BB,, begitu pula sebaliknya. 

Walaupun pertumbuhan PDB sub sektor perikanan budidaya cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan, namun pada periode 2014-Mei 2016, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di sub sektor perikanan budidaya tidak tersubsidikan dengan baik. Hasil pendapatan lebih dinikmati oleh perusahaan besar ketimbang para pembudidaya skala kecil menengah.

Volume dan nilai ekspor mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, volume ekspor produk kelautan dan perikanan cenderung menurun, dengan laju penurunan volume 15,5% dari 1,274 Juta Ton (2014) menjadi 1,077 (2015). Pada tahun 2015, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan cnderung menurun, dengan laju penurunan nilai ekspor sebesar 15,5% dari 1,7274 Milyar USD (2014) menjadi 1,077 Juta Ton (2015). Pada tahun 2015, nilai ekspor produk keluatan dan perikanan cenderung menurun, dengan laju penurunan nilai ekspor sebesar 15,0% dari 4,6 Milyar USD (2014) menjadi 3,9 Milyar USD (2015). Semester pertama 2016, KKP merilis kenaikan volume ekspor sebesar 7,3%  dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut cenderung dipengaruhi oleh masuknya impor bahan baku industri ikan dari dari India, Korea Selatan, dan PNG. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebelum kebijakan KKP maka yang terjadi adalah penurunan volume. (Ulfa)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply