Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » APA KABAR BAKAMLA PASKA OTT KPK


pemudamaritim.com-Hari ulang tahun Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah berlalu. Peristiwa bersejarah bagi Bakamla tercoreng oleh noda kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sehari sebelumnya.

Opini berseliweran, pihak yang kontra menyerang. Fungsi dan kewenangan Bakamla dipersoalkan karena dianggap tumpang tindih dengan tugas Angkatan Laut dan KPLP.

Proses hukum sedang dijalankan. Dengan kapasitas yang dimiliki, KPK dipandang mampu membongkar tuntas kasus OTT tersebut. Pertanyaannya kini adalah, apa kabar Bakamla setelah peristiwa itu?

Banyak pihak memberikan pendapat agar keberadaan Bakamla dikaji ulang. Dengan berbagai dalih, mereka berpandangan bahwa dualisme fungsi dan kewenangan antara Bakamla dengan institusi lain menjadi biang keladi praktik korupsi di Bakamla. Benarkah? Apa hubungannya?

Sesungguhnya, jika kita menempatkan persoalan penegakan hukum sipil di laut, maka kehadiran Bakamla adakah keniscayaan yang tidak bisa disanggah. Tupoksi Bakamla untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut, secara fungsional tidak bisa digantikan lembaga lain, sekalipun Angkatan Laut.

Untuk mendukung tetap terlaksananya tugas, Bakamla harus didukung dengan peralatan yang cukup mutakhir. Karena itu, jangan sampai kasus OTT KPK, dijadikan pintu masuk untuk membatasi Bakamla memperkuat peralatannya. Persoalan korupsi adalah perkara watak oknum yang menyimpang, bukan kekeliruan organisasi. Untuk itu, Bakamla sebagai sebuah institusi tidak boleh dikebiri karenanya.

Bakamla dalam waktu mendesak harus memperkuat kelengkapan peralatannya. Biarkan saja KPK menyelesaikan tugasnya membongkar kasus korupsi yang melibatkan salahsatu deputinya, para pengambil kebijakan di Bakamla harus tetap melaju.
Jika peralatan adalah penunjang tugas dan kewenangan Bakamla maka tidak ada alasan untuk menundanya.

Bakamla hanya punya enam armada kapal patroli, itu tidaklah cukup mendukung tugasnya. Belum lagi kebutuhan akan adanya pesawat Marine Patrol Aircraft (MPA), coastal radar dan kamera pemantau. Semua itu tidak bisa ditumpangkan ke peralatan lembaga lain, mengingat ada fungsi-fungsi yang tidak sama.

Bakamla harus bangkit dari selaput kasus OTT KPK. Kebutuhan akan hadirnya negara di laut harus tetap diberikan oleh Bakamla. Program Nasional TOL LAUT dan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia membutuhkan lembaga yang secara spesifik menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Bakamla harus bangun membuktikan keraguan publik terhadapnya. Dan kasus korupsi Bakamla bukanlah halangan berarti untuk menunjukkan betapa pentingnya Bakamla bagi masa depan maritim Indonesia. Diakhir tahun, kegiatan transaksi kejahatan penyelundupan barang terlarang, terutama narkotika dipastikan akan meningkat. Dan Bakamla harus terus siaga menanggulangi praktik kejahatan penyelundupan. Kita dukung Bakamla bangkit kembali. Selamat Tahun Baru.

Oleh : Irwan Suhanto
Anggota Dewan Redaksi JURNAL MARITIM
Pengurus Rumah Gerakan 98
Koordinator Gerakan Nasional Sadar Maritim

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply