Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Kedaulatan Ruang Laut dan Ketahanan Pangan Indonesia

Pemuda Maritim -  Salah satu cita-cita pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2019 adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, Secara empiris, kedaulatan pangan versi pemerintah masih berorientasi beras an sich.

Pemerintah relatif kurang mempertimbangkan sumber daya ikan (perikanan tangkap dan budidaya) sebagai sumber pangan yang mengandung protein sehat.

Mengapa? Sebab, budaya konsumsi pangan rakyat Indonesia belum memosisikan ikan sebagai pangan alternatif.

Namun, persoalan ikan di laut tidak sesederhana yang dibayangakan, sebab jika berbicara soal laut disana ada kedaulatan dan sumberdaya alam yang sangat melimpah.  Hal ini akan di bahas oleh Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Perdaban Maritim, Muhamad Karim.

Karim yang juga dikenal sebagai dosen Bio Industri di Universitas Trilogi ini juga akan mengupas, persoalan kedaulatan pangan dan kedaulatan kelautan bangsa ini.

Berikut Artikel penuhnya:

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun menggulirkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Setidaknya, dari 17 tujuan SDGs yang relevan dengan kedaulatan pangan yaitu: (i) mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (ii) mengakhiri kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan; dan (ii) melestarikan dan memanfaatkan perairan samudera, lautan, dan sumber dayanya secara lestari untuk pembangunan berkelanjutan (UN, 2016).

Semua negara mesti mencapai tujuan SDGs ini hingga 2035. Merespon hal itu, pemerintah Indonesia mengenjot produksi pangan terutama padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada pangan hingga tahun 2019. Pendek kata, Indonesia bakal jadi negara yang memiliki kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan sebagaimana amanat UU No 18/2012.

Secara empiris, kedaulatan pangan versi pemerintah masih berorientasi beras an sich. Pemerintah relatif kurang mempertimbangkan sumber daya ikan (perikanan tangkap dan budidaya) sebagai sumber pangan yang mengandung protein sehat. Mengapa? Sebab, budaya konsumsi pangan rakyat Indonesia belum memosisikan ikan sebagai pangan alternatif.

Bandingkan dengan Jepang yang jumlah konsumsi ikannya 140 kg per kapita per tahun. Jauh dibanding Indonesia sebesar 38 kg per kapita per tahun. Beberapa etnik di Indonesia pun belum memosisikan ikan sebagai budaya konsumsi pangan.

Misalnya etnik Jawa dan Sunda lebih doyan makan tahu-tempe dan lalap ketimbang ikan. Berbeda halnya di masyarakat Indonesia timur yang doyan mengkonsumsi ikan.

Namun, bukan berarti ikan yang kini pontensinya 9,93 juta ton per tahun tidak prospektif bagi mewujudkan kedaulatan pangan (KKP, 2016). Inilah problem kultural dan struktural yang mesti diperhatikan pemerintah bila mendorong sumber daya ikan menyokong kedaulatan pangan.

Ketahanan Pangan

Mencermati impian pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan mesti melongok ukuran ketahanan pangan Indonesia dibandingkan negara lain terutama lingkup ASEAN. Indikator yang digunakan selama ini adalah indeks ketahanan pangan global (Global Security Index/GSI).

The Economicst melaporkan, semenjak tahun 2013-2016, angka GSI Indonesia berfluktuasi. Sayang, peringkat GSI-nya masih berada di bawah empat negara ASEAN yaitu: Singapura (16), Malaysia (34), Thailand (45), dan Vietnam (60). Bila, tahun 2015 peringkat Indonesia menempati posisi 74 (skor 46,7), tahun 2016 posisi naik ke jadi 71 (skor 50,6).

Jumlah negara yang disurvei pun bertambah dari 109 tahun 2015 menjadi 113 tahun 2016. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa Indonesia mesti serius mengurusi pangan nasionalnya. Jika abai, maka ancaman kelaparan, kekurangan gizi dan kemiskinan bakal menghantui.

Target SDGs pun bisa gagal tercapai. Laporan International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebutkan Indeks kelaparan global (Global Hunger Index/GHI) Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 72 (skor: 21,9) dari 118 negara turun ketimbang tahun 2015 di peringkat 57 (skor: 22,1) dari 104 negara.

Namun tetap saja masuk kriteria kelaparan serius (IFPRI, 2015, 2016). Semua indikator di atas mengandung makna bahwa Indonesia rentan terhadap kelaparan. Oleh karena itu, orientasi mewujudkan kedaulatan pangan mestinya tidak hanya bersumber dari tanaman pangan.

Melainkan juga bersumber dari sumber daya ikan yaitu: ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, krustasea, kerang-kerangan hingga rumput laut. Sumber daya ikan ini bisa berbentuk segar, beku hingga olahan dari hasil inovasi produk pangan ikan.

Laporan FAO sejak 2014-2016 memosisikan Indonesia sebagai peringkat kedua negara produsen ikan di bawah China. Sayangnya, semenjak tahun 2014-2016 Indonesia tidak masuk 10 besar negara eksportir ikan.

Meskipun neraca perdagangan ikan tahun 2014-2015 surplus, namun nilainya turun dari USD 4,22 miliar menjadi USD 3,56 miliar (KKP, 2016). Ditambah juga nilai tukar perdagangan komoditas ikan Indonesia (HS 03: ikan hidup, segar, dan beku ) naik dari 115,53 tahun 2014 menjadi 125,59 tahun 2015. Indikator ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak perlu menguras sumber daya ikannya buat mengenjot ekspornya (Todaro, 2000).

Hal ini memberikan indikasi positif Indonesia bakal mampu mencapai target kedaulatan pangan di sektor perikanan. Apalagi berbagai kebijakan pemerintah seperti moratorium kapal ikan asing, pelarangan alat tangkap jenis trawl dan pemberantasan penangkapan ilegal berlangsung masif.

Masalahnya, ada pemangku kepentingan yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah hingga bermanuver politik untuk menghentikannya.

Padahal kebijakan pemerintah tersebut sudah “tepat” sebagai manifestasi tata kelola dan governability pengelolaan perikanan untuk mencegah perampasan ruang dan sumber daya laut (ocean grabbing) termasuk ikan oleh pemodal besar (kapitalis) lokal maupun asing. Apakah di Indonesia kian masif ocean grabbing?

Ocean Grabbing

Artikel Bennet et al dalam Jurnal Marine Policy No 57 tahun 2015 mendefiniskan ocean grabbing sebagai: (i) upaya perampasan hak masyarakat pesisir dan pulau kecil untuk memanfaatkan, mengontrol dan mengakses ruang laut (space) maupun sumber daya (resouces) yang terkandung di dalamnya sebagai sumber utama penopang kehidupannya; (ii) lewat proses tata kelola yang tidak wajar yaitu bertindak melemahkan keamanan atau kehidupan manusia hingga berimbas menurunkan kesejahteraan sosial dan kerusakan ekologi; dan, (iii) dilakukan lembaga-lembaga publik maupun kelompok kepentingan pribadi.

Lewat pemahaman ini, ocean grabbing menyangkut dua hal pokok yaitu sumberdaya (resources) dan ruang (space). Ia mengategorikan ocean grabbing, pertama, aktivitas pemanfaatan ruang laut secara tertutup buat kepentingan pribadi yang meliputi:

(i) pemanfaatan ruang laut dan sumber dayanya sebagai daerah konservasi tetapi meminggirkan perikanan skala kecil dan masyarakat adat; (ii) pembangunan enclave buat wisata bahari (hotel, resort dan cottage) yang membatasi akses penduduk lokal (masyaraat adat) di kawasan itu; (iii) penyewaan kawasan hutan mangrove oleh publik/masyarakat kepada pemodal swasta/pribadi untuk proyek penyerapan karbon, pertambakan udang dan memproduksi arang; (iv) pengambilalihan lahan milik pribadi atau komunal (masyarakat adat) di wilayah pesisir dan laut oleh korporasi atau individu, dan (v) pembelian atau penyewaan secara pribadi terhadap ruang laut, pesisir dan pulau kecil yang mengakibatkan akumulasi kapital serta meminggirkan pemangku kepentingan (nelayan) yang sebelumnya eksis di wilayah tersebut.

Kedua, adanya berbagai bentuk pemanfaatan ruang secara tertutup yaitu: (i) menciptakan daerah perlindungan laut yang multi fungsi, sebagai kawasan konservasi dan ekowisata; (ii) menutup ruang pesisir dan laut secara perlahan-lahan berkedok impelementasi peraturan lingkungan atau inisiatif pembangunan yang menindas pihak yang memanfaatkan ruang laut sebelumnya.

Kasus, Reklamasi Teluk Jakarta yang meminggirkan nelayan tradisional adalah fakta empiris; dan (iii) mempercepat penutupan akses ruang laut dan sumber dayanya bagi masyarakat lokal dan adat lewat penetapan aturan keruangan yang tidak fair. Misalnya, penetapan zonasi perairan laut maupun proses perencanaan spasial yang sepihak hingga mengabaikan partisipasi masyarakat lokal.

Ketiga, perubahan rezim property right atas sumber daya mencakup: (i) privatisasi lahan pesisir yang sebelumnya hanya boleh dilakukan lewat mekanisme reforma agraria. Contohnya, industri pertambakan udang komersial dan penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak asing; (ii) perubahan regulasi yang menghilangnya hak tenurial dan pengelolaan secara yurisdiksi hingga hak mengambil/memanen sumber daya kelautan; (iii) lahirnya peraturan yang membatasi akses maupun preferensi atas wilayah pesisir dan laut yang telah jadi milik bersama (common property area).

Misalnya kasus hak penguasaan atas perairan pesisir (HP3) dalam UU No 27/2007 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, dan (iv) adanya perampasan lahan yang menjadi millik pemukim sebelumnya pasca bencana (tsunami).

Keempat, perubahan rezim “pengalokasikan” sumber daya. Contohnya: (i) kebijakan perikanan yang membuka akses untuk realokasi sumber daya ikan kepada kapal asing hingga mengurangi tangkapan nelayan lokal; (ii) kebijakan perikanan berbentuk alokasi kuota dan pengurangan zona perikanan skala kecil.

Pemerintah berwenang kerapkali menjual atau menyewakan hak pengelolaan/penangkapan ikan (tranferability) kepada pelaku perikanan skala komersial atau rekreasi yang berimbas meminggirkan perikanan skala kecil; (iii) pihak berwenang memprivatisasi secara progresif dan kumulatif sumber daya kelautan.

Imbasnya, menimbulkan akumulasi kapital dan sentraliasi akses sumber daya serta hak pemanenannya pada kelompok elit maupun pengusaha terkemuka yang menghilangkan kesempatan pihak lain memanen sumber daya tersebut, dan (iv) Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak tercatat (Illegal, Unreported, Unregylated/IUU Fishing) yang mendegradasi sumberdaya ikan.

Kelima, perubahan rezim “pemanfaatan” sumber daya, yaitu; (i) pergeseran orientasi pemanfaatan sumber daya ikan — dari subsistem (perikanan skala kecil) menjadi pemanfaatan yang lain buat aktivitas diving, dan penambangan pasir laut.

Hal ini membatasi akses atau hak masyarakat untuk menangkap ikan karena ada kegiatan lain, dan; (ii) perubahan supply demand pasar yang mendorong tingginya tingkat pengambilan/pemanenan sumber daya kelautan akibatnya adanya bentuk pemanfaatan terbaru – misalnya teripang yang tadinya hanya untuk sumber makanan lokal menjadi komoditas komersial. Jika lima kategori ocean grabbing ini dibiarkan berlangsung di perairan Indonesia, impian kedaulatan pangan terancam serius.

Kolonialisasi

Merujuk indeks ketahanan pangan, kelaparan dan ancaman ocean grabbing mengisyaratkan sumber daya pangan berbasis kelautan Indonesia mesti mendapatkan perhatian serius. Pemerintah lewat kementerian kelautan dan perikanan (KKP) mesti mempertahankan dan melanjutkan kebijakan moratorium kapal ikan asing, pembatasan alat tangkap jenis trawl dan pemberantasan IUU Fishing.

Imbasnya, sumber daya kelautan (ikan, ekosistem pesisir) bisa jadi andalan buat menopang kedaulatan pangan dan menegakkan kedaulatan di wilayah laut. Terkait ocean grabbing juga, pemerintah Indonesia mesti mereevaluasi berbagai aturan perundangan yang membiarkan asing menguasai sumber daya kelautan lewat investasi asing di pulau kecil maupun perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi meminggirkan masyarakat pesisir (perikanan skala kecil), masyarakat adat dan kaum perempuan.

Jika abai, maka Indonesia bakal mengalami kolonialisme “ruang dan sumberdaya kelautan” yang mengakibatkan masyarakatnya kian jauh panggang dari api mencapai kedaulatan pangan hingga kemakmuran dan kehidupan yang bahagia.
Sumber : fajar.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply