Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Kepala Bakamla: Kami “Playmaker” Keamanan Laut RI

Pemuda Maritim - Tengah bulan Desember ini, BAKAMLA akan genap berusia dua tahun. JURNAL MARITIM berkesempatan berbincang-bincang dengan Laksamana Madya (Lakdya) TNI Arie Soedewo , S.E., M.H, Kepala BAKAMLA untuk mengetahui perkembangan Badan yang bertanggung jawab atas keamanan laut Indoneisia ini. Untuk diketahui, Lakdya Arie Sudewo dilantik pada Maret 2016 menggantikan Laksdya Dr. DA Mamahit.

“Secara garis besar, kami fokus pada penguatan fungsi,” ungkap Arie membuka perbincangan.

Sejak dibentuk hingga sekarang, lanjut Arie, kami bertansformasi dari Bakorkamla menjadi Bakamla. Ini merupakan upaya yang tidak ringan. Arie mengatakan tetap meneruskan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, dengan melakukan perbaikan dan penguatan. BAKAMLA sudah mengajukan penambahan dua Deputy, yaitu Logistik dan Penegakkan Hukum. Jika setujui, mulai tahun depan organisasi BAKAMLA akan terdiri dari lima Deputy

“Kami ini ibarat playmaker di pertandingan sepakbola,” ujar Arie.

Merujuk pada UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, lanjutnya, terdapat tiga kemampuan yang harus dimiliki BAKAMLA, yaitu Surveilance, Patroli dan Sinergitas. Semuanya dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Arie mengakui bahwa ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh.

Pada aspek patroli, misalnya, BAKAMLA juga harus menyinergikan dan memonitor patroli perairan oleh instansi terkait. Upaya ini tidaklah mudah. Pasalnya, hingga saat ini di luar BAKAMLA sendiri terdapat 11 instansi yang memiliki kewenangan di laut.

Demikian juga pada sistem informasi. “Kami harus mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. sangat banyak pusat serta sumber-sumber data, mengingat luasnya laut kita”.

Arie mengatakan kedepan BAKAMLA akan mengembangkan sistem surveillance Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla menjadi Fusion Centre Maritime Indonesia. Dengan sistem dan teknologi yang baru ini, integrasi data dan informasi dapat dilakukan dengan tepat.

Belum lagi soal penegakkan hukum yang juga memelukan sinergitas. Pasalnya, di luar UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, masih terdapat 25 undang-undang yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan di laut. Misalnya, terhadap Kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum, Bakamla berwenang memberhentikan, memeriksa, dan menangkapnya (jika ada temuan). Selanjutnya BAKAMLA akan membawa dan menyerahkan kapal tersebut ke instansi terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.

Jika dibuat matriks, maka ukuran BAKAMLA adalah 11 (instansi) x 25 (Undang-undang), yang meliputi 3 aspek; Patroli, Sistem Informasi, dan Penegakkan Hukum. Belum lagi Coverage area yang meliputi wilayah perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia. Dengan rentang kendali yang luas dan beragam ini, tak salah jika BAKAMLA bak Playmaker Keamanan Laut Indonesia. 
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply