Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Kerjasama RI-Norwegia Harus Sejahterakan Nelayan

Pemuda Maritim - Kerjasama RI dengan Norwegia di sektor kelautan dan perikanan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Melalui kerjasama ini dikharapkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Tapi kerja sama jangan cuma melibatkan investor asing dan pengusaha lokal, tapi juga harus mempriotaskan kesejahteraan nelayan tradisional,” kata Hanafi Rustandi, Ketua Federasi Pekerja Transport Internasional (International Transport Workers Federation) Asia Pasifik, di Jakarta, Selasa 13 Desember 2016.

Dalam MoU yang ditandatangani Menteri Kelautan & Perikanan RI dan Menteri Perikanan Norwegia disepakati pengembangan kerja sama aquaculture, sustainable fisheries, serta memberantas kejahatan perikanan yang dikenal sebagai Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), yang di dalamnya termasuk perdagangan manusia.

Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan ikan. Bahkan Norwegia menyatakan, Indonesia perlu memanfaatkan fasilitas impor berupa tarif nol persen bagi produk perikanan Indonesia yang masuk ke Norwegia.

Terkait pemberantasan kejahatan perikanan, khususnya penjarahan ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia, Hanafi mengapresiasi sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi yang telah menenggelamkan ratusan kapal illegal fishing.

Tindakan tegas ini perlu dilanjutkan, apalagi telah mendapat dukungan dari Norwegia maupun Australia, sehingga perairan Indonesia steril dari kapal asing pencuri ikan.

“Pemerintah harus mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi liberal yang banyak memberi peluang kepada pengusaha atau investor asing,” tegasnya.

Selain itu, kerja sama dengan Norwegia juga penting bagi terciptanya clean ocean (laut bersih) dan ekosistem di lautan. Laut yang bersih sangat bermanfaat bagi nelayan menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini, lanjut Hanafi, pemerintah harus bijaksana tapi tegas untuk memisahkan wilayah operasional nelayan tradisional dengan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal-kapal di atas 30 GT.

Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselanno menambahkan, dalam pertemuan Seksi Perikanan ITF di London, 7-8 Desember 2016, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian ITF dan Serikat Pekerja (SP) Pelaut afiliasinya.
Sumber : www.pikiran-rakyat.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply