Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Kewenangan di Laut 0 Sampai 12 Mil, Pemprov Belum Didukung Kuantitas SDM dan Anggaran

Pemuda Maritim - Kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di wilayah laut jauh lebih luas dari sebelumnya hanya 4 mil sampai 12 mil. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan wilayah laut pemperov menjadi dari 0 sampai 12 mil dari bibir pantai.

Kewenangan tersebut meliputi upaya eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Adapula pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, termasuk ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Khususnya dalam pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, Pemprov Kalimantan Utara menyatakan belum bisa melaksanakan maksimalisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu.

Maryanto Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara menguraikan, sektor kelautan di provinsi termuda belum didukung kuantitas sumber daya manusia. Akibatnya, ada objek-objek pengelolaan yang belum bisa digenjot.

"Kami perlu personel yang cukup untuk ditempatkan di daerah-daerah. Karena ke depan akan ada pembentukan unit-unit pelaksana teknis (UPT)," ujarnya saat disua Tribun, Senin (28/11/2016) mewakili Kadis Kelautan Perikanan, Amir Bakry.

Ada beberapa UPT yang akan dibentuk. Seperti UPT Pelabuhan dan UPT Pengawasan. Kata Maryanto, urusan pelabuhan perikanan justeru ikut beralih dari kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Kewenangan pengawasan kekayaan laut juga beralih ke provinsi dari kabupaten/kota.

"Tentunya itu semua butuh personel. Tetapi sampai saat ini proses pengalihan personel juga belum selesai. Mudah-mudahan cukup banyak personel bidang perikanan di kabupaten/kota yang ikut beralih ke provinsi," harapnya.

Selain UPT Pelabuhan Perikanan dan UPT Pengawasan juga dimungkinkan hadir UPT Perizinan, dan UPT Balai Benih Ikan. Kesemua UPT akan berkedudukan di kabupaten/kota.

Selain sumber daya manusia, dukungan anggaran juga memberi pengaruh dalam pengelolaan wilayah laut. Anggaran dinas yang minim tidak memungkinkan seluruh kewenangan di wilayah laut khususnya yang dikelola Dinas Kelautan Perikanan bisa dilaksanakan menyeluruh.

Kata dia, pagu anggaran yang tersedia hanya mencapai Rp 22 miliar. Tahun depan pagu anggaran yang akan diterima instansinya diperkirakan kurang lebih sama banyak. "Kalau tidak mengharapkan dari pemerintah (pusat) rasanya akan sulit," sebutnya.

Beberapa infrastruktur kelautan dan perikanan telah dirancang lalu diusulkan ke pemerintah. Kata Maryanto, tahun depan ada sekitar Rp 9,5 miliar dana DAK yang terkucur. Dana sebanyak itu untuk membiayai beberapa kegiatan pembangunan seperti pembangunan Balai Benih Ikan di Tana Tidung, Pelabuhan Perikanan di Sebatik, Pos Pengawasan di tapal batas.

"Pos pengawasan itu semacam cikal bakal juga untuk nanti di-UPT-kan," ujarnya.

Adapun sisi keuntungan yang didapatkan dengan bertambahnya kewenangan wilayah laut 0-12 mil memungkinkan daerah mendapat banyak sumber-sumber pendapatan daerah. Termasuk pula peningkatan tangkapan nelayan.

"Di samping itu kami tentu akan lakukan pembenahan-pembenahan seperti pelayanan perizinan kapal. Sekarang ngurusnya masih di Tanjung Selor, kantor Dinas. Mulai tahun depan kami coba di kabupaten/kota saja keluar izinnya. Makanya akan dibuat UPT perizinan juga," tandasnya. 
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply