Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » KNTI: Investasi Asing di Pulau Terdepan Terlalu Berisiko

Pemuda Maritim - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai bahwa rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka investasi asing di pulau-pulau kecil terluar terlalu dini dan beresiko tinggi. Berdasarkan siaran pers yang diterima Jurnal Maritim, KNTI menilai bahwa Pemerintah harus fokus terhadap penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan transportasi.

“Presiden mengingatkan kita untuk kerja, kerja, kerja. Oleh sebab itu, sebelum Menteri Susi membuka investasi asing di 31 pulau dari 92 pulau kecil terluar, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu fokus kerja untuk menyediakan infrastruktur dasar rakyat. Berawal dari sana (baca: penyediaan infrastruktur dasar) ekonomi Indonesia akan tumbuh berkualitas dan dinikmati nelayan dan masyarakat di pulau-pulau kecil,” kata Riza Damanik, Ketua Umum KNTI.

Berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, peruntukkan pulau kecil terluar terbatas, untuk: a) pertahanan dan keamanan; b) kesejahteraan masyarakat; dan/ atau c) pelestarian lingkungan. Selain dihadapkan resiko rendahnya kepatuhan investasi asing terhadap aspek kelestarian lingkungan dan perlindungan sosial, sejumlah pulau terluar juga tengah diperhadapkan dengan isu-isu pertahanan dan keamanan.

“Faktanya, berdasarkan data KKP sebanyak 67% dari lebih 60 ribu Unit Pengolahan Ikan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Maka, strategi APBN 2016 sebenarnya lebih dari cukup membalik ketidakadilan tersebut untuk selanjutnya memulai bangkitnya ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil terluar secara berdikari,” tegasnya.

Rekomendasi yang diajukan oleh KNTI ialah Pemerintah agar menggandeng mitra-mitra kerja terutama organisasi-organisasi nelayan untuk mengelola pulau-pulau kecil dan terluar, mengingat kearifan lokal diperlukan dalam upaya pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Kuncinya ada pada kemitraan dengan organisasi-organisasi nelayan, masyarakat adat dan koperasi, mulai dari inisiasi, distribusi, implementasi, hingga pengawasannya,” tutup Riza.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply