Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » MENEMPATKAN KEPOLISIAN NEGARA DALAM VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

Sumber Foto : https://alancapishak.wordpress.com/
Pemudamaritim.com-Dalam visi besar bertajuk Indonesia Poros Maritim Dunia, pengejawantahan yang paling uptodate adalah melalui Program Nasional Tol Laut. Tol Laut adalah jalur pelayaran niaga yang bebas hambatan. Bebas hambatan dalam perspektif ini adalah bebas dari tindak kejahatan di laut dan tindak perlakuan menyimpang oknum aparatur pemerintahan, dalam hal ini perilaku pungli dan pemerasan. Tol Laut menciptakan sebuah ‘sustainable shipping’. Tercipta sebuah pelayaran yang berkelanjutan.

 Untuk sampai kepada situasi yang ‘sustain’ tersebut, diperlukan stabilitas dan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan dalam proses pelayaran di wilayah teritorial Indonesia. Disitulah peran beberapa lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan menegakkan keamanan dan menjamin keselamatan di laut amat sangat penting.

Kita mengenal Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), merupakan lembaga yang menjalankan fungsi keamanan dan keselamatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Bakamla bersinergi dengan beberapa institusi lain, diantaranya KPLP (yang berada dibawah Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub), Bea Cukai (dibawah Kementerian Keuangan), Imigrasi (dibawah Kemenkumham), Basarnas (Badan SAR Nasional), Satgas Ilegal-Fishing (dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan tentunya Kepolisian Negara yang dalam hal ini diwakili oleh POLAIR, dibawah kordinasi Baharkam Mabes Polri. Direktorat Polisi Air Baharkam Polri (atau Ditpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli, termasuk penangan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai / perairan.

Secara tekhnis, pembagian tugas dan kewenangan beberapa institusi diatas telah diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam konteks adanya tindak kejahatan di laut, maka respon dari praktik kejahatan dalam menegakkan keamanan di laut adalah dengan melakukan pengamanan, penangkapan dan pada akhirnya dilakukan penyidikan, untuk kewenangan ini hanya dimiliki oleh pihak kepolisian.Polair adalah satuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut).

Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol. : SKEP / 488 / X / 2009, tanggal 17 Oktober 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka resmilah Brigjen Pol Drs. M. Chairul Noor Alamsyah, SH., MH menjabat sebagai Direktur Polair Babinkam yang baru sampai dengan sekarang. Dalam melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alut yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi.

1. Melakukan program Akselerasi Utama Polri di lingkungan Polair

a. Program pemberdayaan 6 SATPOLAIRWIL.

b. Program peningkatan peran dan kemampuan lidik dan sidik oleh Polisi Perairan.

c. Program pengadaan kapal Patroli Type C untuk Polres Perairan melalui anggaran KE 2005.

d. Penggunaan informasi teknologi (IT), untuk kepentingan pelayaran, teleconference, publikasi dan posisi kapal.

e. Meningkatkan kemampuan dan peran Pusdik Polair serta rancang bangun Puslat Polair.

f. Kerjasama Luar negeri melalui wadah Aseanapol.


2. Bidang Pembinaan :

a. Pakta Integritas

b. Peraturan Kababinkam Polri tentang Polmas Perairan

c. Perkap Gakkum Perairan

d. Perkap Intelejen perairan

e. Pola penggunaan BMP Polair


3. Bidang Operasional :

 a. Operasi Ekspedisi Sambang Nusa (PAM Perbatasan dan pulau yang berpenghuni )

b. Operasi Kepolisian Samudra Lestari ( Operasi Jaring Natuna 2009 )

c. Pencapaian target 10 crime indeks Polair 2009 ( Illegal logging, illegal minning, illegal fishing, illegal oil, TP pelayaran, kepabeanan, keimigrasian, perompakan, handak dan narkoba)

d. Pengamanan Selat Malaka.

 Saat ini Polair hanya diperkuat dengan 10 kapal Kelas A (panjang 48 m), 11 Kelas B (panjang 28 m), dan hanya lima Kelas C (motor boat, panjang 15 m) yang tersebar di Riau (2 kapal), Kaltim (2 kapal), dan Jakarta (1 kapal). Penting dicatat, jumlah ini merupakan gambaran global peta kekuatan Polair di Indonesia. Memang ada total 86 kapal lagi yang dioperasikan Polda-polda dengan panjang 15 m. Tapi itu produk lokal yang sebenarnya kurang sesuai dengan standar operasi Polri.

Bagi Polair (Polisi Air), kapal kelas A yang mampu mengangkut 2 kompi pasukan, bisa didarati helikopter, dan sanggup menjelajahi laut timurlah, yang dibutuhkan. Kapal Kelas A dibagi ke dalam dua kelas, yang ditentukan berdasarkan ukuran panjang kapal. Yakni dengan panjang 48 meter dan 57 sampai 60 meter. Idealnya tiap propinsi mendapatkan lima hingga enam kapal kelas A, B, dan C. Dengan begitu, jumlah ideal kapal Polair adalah 33 kapal Kelas A, 40 kapal Kelas B, dan ratusan kapal Kelas C. Tapi inipun baru tahap awal dan jumlah minimal. Karena dibandingkan dengan luas wilayah dan peta kerawanan, sebenarnya sulit menghitung secara pasti berapa jumlah kapal dan pesawat yang diperlukan Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menanggulangi tindak kejahatan di laut, Polair bersinergi dengan Bakamla. Tindak kejahatan di laut yang bervariasi dari tindak perompakan, pembajakan. Penyelundupan barang dan manusia, penculikan hingga tindak kejahatan seperti pungli dan pemerasan serta pencurian barang milik negara yang dilakukan oleh oknum aparatur negara.

Apabila kita menyimak penjelasan diatas maka harus jujur dikatakan bahwa Polair, sebagai representasi Kepolisian Negara adalah salahsatu pilar yang berfungsi menghadirkan Negara di laut. Hal ini senafas dengan poin pertama Nawacita, yaitu menghadirkan Negara dalam setiap permasalahan masyarakat. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa maksimalisasi tugas dan kewenangan Polair dalam melaksanakan kewajibannya masih terhalang oleh kurangnya instrumen pendukung berupa armada patroli dan alokasi anggaran yang masih amat terbatas.

Kembali kepada terlaksananya Program Tol Laut yang bertujuan menciptakan kondisi harga dan distribusi barang yang merata, di semua tempat di Indonesia. Situasi yang sustainable adalah situasi yang mensyaratkan kondisi pelayaran yang aman, sehingga kapal-kapal niaga merasa nyaman melakukan perjalanan pelayaran niaga di perairan Indonesia. Itulah mengapa Polair sebagai institusi yang berwenang, dalam sinergitasnya dengan Bakamla, untuk menjaga keamanan dan menjamin keselamatan di laut selayaknya mendapat apresiasi.

Jika kita menilik kenyataan tersebut, maka amatlah vital sesungguhnya peran Polair dalam mewujudkan visi indonesia Poros Maritim Dunia. Hal itu dikarenakan peran Polair menjadi amat penting dalam menjaga terlaksananya Program Tol Laut, yang merupakan program inti dalam perwujudan visi Indonesia Poros Maritim Dunia tersebut. Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah tulang punggung berhasilnya sebuah suasana sustainable shipping, sebuah praktik pelayaran yang aman dan berkelanjutan.

Dan sekali lagi, Kepolisian Negara memberikan sumbangsihnya kepada CITA-CITA SOSIAL bertajuk Indonesia Poros Maritim Dunia. Menjalankan tugas besar menghadirkan Negara di laut.


Irwan Suhanto

Penulis adalah

Pemerhati Maritim

Anggota Dewan Redaksi JURNAL MARITIM

Kordinator Gerakan Nasional Sadar Maritim (National Maritime Awareness Movement)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply