Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » UPAYA PELEMAHAN BAKAMLA HARUS DILAWAN


Pemudamaritim.com-Paska peristiwa OTT KPK terhadap salahsatu deputi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rabu, 14 Desember lalu, opini dan tanggapan berbagai pihak terus berkembang.

Dari sekian banyak tanggapan dari para penggiat maritim, pemangku kebijakan dan anggota dewan, aroma pelemahan terhadap institusi Bakamla amat terasa.

Menurut Irwan Suhanto, Anggota Dewan Redaksi JURNAL MARITIM, Pengurus RUMAH GERAKAN 98, dan Koordinator GN-SADAR MARITIM, para "penentang" berdirinya Bakamla, yang sejak awal menolak keberadaan Bakamla mendapatkan momentum akibat kasus OTT KPK ini.

"Sejak awal, ketika Bakorkamla diubah oleh Presiden Jokowi menjadi Bakamla, lalu menjadi badan negara secara definitif lewat Keputusan Presiden no 178 tahun 2014. Sejak itulah, Bakamla menjadi badan otonom langsung di bawah Presiden. Proses menuju titik itu khan memang penuh tentangan, banyak pihak merasa 'terganggu' akan kehadiran Bakamla", ujar Irwan.

Irwan mengatakan bahwa keberadaan Bakamla bukan saja dipandang "mengganggu" kondisi yang ada sebelumnya. Karena beberapa tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara di laut kemudian di oper alih ke Bakamla. Dan upaya untuk tetap membuat Bakamla tidak berkembang terus saja dilakukan, terutama melalui sikap yang tidak patuh dalam kordinasi lewat kebijakan yang sarat ego-sektoral.

"Bakamla dibentuk untuk menjalankan fungsi sea and coast guard. Menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Langkah ini mendukung upaya terciptanya perairan Indonesia yang aman dan terjamin keselamatan pelayarannya. Jelas ini memberi kontribusi yang teramat vital bagi Program Nasional TOL LAUT dan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden. Ini (pembentukan Bakamla-red) bukan langkah yang tidak memiliki maksud dan tujuan", lanjutnya.

Masih lanjut Irwan, Bakamla adalah simbol otoritas sipil negara di laut. Dalam situasi damai, maka kehadiran negara di laut, utamanya untuk tugas menjaga keamanan dan keselamatan, terwakili oleh Bakamla.
Dalam upaya penegakan hukum di laut, tidak bisa dilakukan dengan pendekatan self-defense yang militeristik. Itulah kenapa sesungguhnya tidak pernah akan ada tabrakan kepentingan antara tugas dan kewenangan Bakamla dengan tugas dan kewenangan Angkatan Laut sebagai penjaga wilayah teritorial Indonesia.

"Masing-masing sudah punya tupoksi, termasuk juga KPLP Kemenhub, bea cukai, Polair, Imigrasi maupun PSDKP dari KKP. Semua penting. Jadi melemahkan Bakamla lewat opini dengan menumpang kasus OTT KPK yang menimpa Bakamla, jelas hanya akan membuat sistem pengamanan dan penyelamatan di laut menjadi pincang. Semua pihak harus berpikir dan bertindak waras. Kalau ada oknum Bakamla yang melakukan korupsi, ya jangan Bakamla nya yang dilemahkan. Kalau ada tikus di lumbung ya tangkap saja tikusnya, jangan bakar lumbungnya. Itu baru kita berpikir jernih. Lain halnya jika memang ternyata ada agenda ingin membubarkan Bakamla, dengan tujuan akhir menggagalkan program Tol Laut. Ini yang harus dilawan", tutup Irwan. (AZ)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply