Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Hentikan Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Pemuda Maritim - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta meminta agar upaya kriminalisasi warga Pulau Pari segera dihentikan. Kriminalisasi nelayan di Pulau Pari merupakan salah satu dampak dari dibukanya investasi penguasaan terhadap pulau-pulau kecil.

“Dengan klaim PT Bumi Raya yang menguasai 90 persen lahan yang ada di Pulau Pari, artinya akan terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap warga Pulau Pari dan penggusuran rumah-rumah penduduk di Pulau Pari,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Puput TD Putra, di Jakarta, Minggu (29/1).

Menurut Puput, kejahatan korporasi yang merampas ruang hidup dan sumber penghidupan rakyat kecil dari waktu ke waktu semakin massif terjadi di Indonesia. Terlebih, katanya, adanya ketidak berpihakan pemerintah dan tebang pilih hukum, membuat keadilan menjadi semu untuk kalangan rakyat kecil.

“Hal ini terbukti dengan kasus yang melanda warga Pulau Pari. Selain pak Edi, sudah ada 3 orang warga yang mendapatkan somasi dan intimidasi dari pihak PT Bumi Pari,” katanya.

Dia mengatakan, nelayan yang mayoritas berdomisili di pesisir pantai menjadi sasaran rakusnya korporasi untuk menguasai pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik dalam pariwisata dan budi daya ikan. Puput mengungkapkan, hampir seluruh nelayan tidak mengenal surat menyurat tanah. Tapi, yang mereka kenal adalah penguasaan bersama atas pantai dan pesisir.

“Implementasi perlindungan hak-hak nelayan masih sangat lemah walaupun sudah memiliki UU No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil dan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan,” ucapnya.

Sementara itu, menurut anggota LBH Rakyat Banten, Tigor Hutapea, salah satu warga Pulau Pari yang mendapat kriminalisasi adalah, Edi Priadi. Dia merupakan nelayan kecil dan pembudi daya rumput laut di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, yang mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis empat (4) bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pihak pengadilan beralasan bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 08 tahun 2011 bahwa putusan yang di bawah satu tahun tidak boleh diajukan kasasi. Mendapat penolakan tersebut, kami melaporkan tindakan penolakan kasasi itu ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung,” kata Tigor.

Menurutnya, Edi Priadi dilaporkan PT Bumi Pari ke kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum.
Sumber : www.koran-jakarta.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply