Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menko Maritim Kunjungi Tanjung Priok: Menyoal Kembali Kereta Petikemas dan Dwelling Time

Pemuda Maritim - Pemerintah berencana mengkaji ulang jalur kereta api petikemas ke Jakarta Container Terminal Terminal (JICT) agar tidak terjadi double handling yang berdampak pada peningkatan biaya logistik. Demikian diungkapkan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, usai mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (23/1)

Sementara dalam upaya memangkas Dwelling Time, Menko memuji capaian Pelindo II (IPC) di pelabuhan Tanjung Priok.

“Dwelling time sekarang 2,77 hari, targetnya Pelindo II 2,5 hari. Tapi juga harus diikuti juga dengan cost efisiensi. Saya lihat Pak Dirut sudah meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” ujar Luhut.

Dirut IPC, Elvyn G Massasya pada kesempatan yang sama memaparkan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan INAPORTNET dan INSW demi mempermudah proses bongkar muat dan memperlancar pergerakan barang dan dokumen.

INAPORTNET adalah aplikasi handling kapal dan barang di pelabuhan. Sementara INSW adalah aplikasi perizinan dan proses kepabeanan.

Mengenai kaji ulang Kereta Petikemas, Menko Luhut mengungkapkan akan mengundang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Pelindo II (Persero) untuk mempelajari peluang peningkatan efisiensi pelabuhan sesuai dengan kapasitas, peran, dan fungsinya. Menurutnya, sejauh ini tingkat efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok sudah lebih baik, namun masih bisa dioptimalkan lagi.

“Kita lihat efisiensinya. Kita dalami semua exercise. Sekarang efisiensi cost sudah Rp1,5 juta per box kontainer,” ungkap Luhut.

Secara terpisah, praktisi logistik Defnil Napilus menyebut bahwa biaya angkut melalui kereta pelabuhan masih lebih mahal karena disebabkan adanya penambahan handling, dan juga praktek handling yang belum efisien. Menurutnya, kereta petikemas mungkin saja bisa efisien jika bisa langsung terima barang di samping kapal. Selain itu, kapasitas angkutnya harus besar, misalnya menggunakan double decker dan rangkaian yang lebih panjang.

“Sampai saat ini truck loosing masih lebih efisien. Petikemas dari kapal langsung dimuat ke atas truk. Selanjutnya keluar pelabuhan dan delivery ke pemilik,” kata Defnil.

Sementara integrasi INAPORNET dan INSW, menurut Defnil bisa berkontribusi memangkas Dwelling Time jika kecepatan proses perijinan dan dokumen kepabeanan dapat menyamai kecepatan pergerakan fisik barang.

“Idealnya, begitu petikemas tiba di lini 1, proses clearance juga selesai,” imbuhnya.

Anomali Dwellling Time

Walau Menko Maritim menyebut capaian Dwelling Time sudah membaik, pengamat Pelayaran Siswanto Rusdi masih menilai terjadi anomali terkait turunnya angka tersebut.

“Anomali karena turunnya waktu tunggu tersebut tidak diikuti oleh turunnya biaya logistik. Ini disebabkan karena ada aturan dari menhub yang memaksa memindahkan petikemas yang overstay,” ujar Rusdi.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan menerbitkan Permenhub No. 116/2016 terkait pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay). Beleid ini diberlakukan pada empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Pelabuhan Makassar.

Lagipula, lanjut Rusdi, penurunan dwelling time bukan satu-satunya faktor untuk menurunkan biaya logistik. Pasalnya, dwelling time hanya mengukur berapa lama container berada di lini 1 pelabuhan. Yang lebih utama adalah berapa lama waktu yang diperlukan sejak kapal bersandar di pelabuhan sampai barang diterima pemilik barang.

“Jika dari lini 1 lalu di-overbrengen (dipindahkan) ke lini 2 (TPS), maka yang terjadi adalah ada tambahan handling, transportasi, dan penumpukan kembali di lini 2,” jelas Rusdi.

Memurut Direktur Eksekutif NAMARIN ini, aturan long stay hanya berhasil mengosongkan lini 1 di Tanjung Priok, lalu memindahkannya ke lini 2 yang terletak di luar pelabuhan. Akibatnya DT terhitung lebih rendah, namun biaya yang ditanggung pemillk barang atau importir tidak turun, bahkan bisa menjadi lebih tinggi.

“Menurut saya, Permenhub No. 116/2016 tersebut justru merugikan Pelindo II, sekaligus menguntungkan pihak swasta pengelola lini 2,” pungkas Rusdi. 
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply