Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menyoal Problem Pelaut Indonesia di 2017

 Pemuda Maritim - Indonesian Seafarers Association (INSEAS) mengeluhkan buruknya kesiapan Pemerintah, khususnya Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dalam merespon pemutakhiran sertifikat pelaut sesuai amandemen SCTW 2010 Manila. INSEAS alias Asosiasi Pelaut Indonesia bermarkas di Denpasar Bali. Anggota asosiasi ini umumnya adalah pelaut yang bekerja di kapal-kapal pesiar, baik dalam maupun luar negeri.

STCW adalah akronim dari the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, alias Konvensi Internasional tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut. Singkatnya, SCTW menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga di atas kapal niaga.

STCW disepakti di London pada tahun 1978, dan mulai diterapkan pada tahun 1984. Indonesia meratifikasinya melalui Keppres nomor 60 tahun 1986. Konvensi ini mengalami perubahan yang besar pada tahun 1995, dan terakhir pada tahun 2010 di Manila. SCTW 2010 atau kadang disebut SCTW Manila sedianya sudah diberlakukan pada 1 Januari 2017 kemarin, namun atas permintaan negara-negara anggota, IMO akhirnya menangguhkannya hingga enam bulan ke depan.

BACA: Standar Kapal BBG Diberlakukan 1 Januari 2017, SCTW 2010 Manila Ditangguhkan

Kepada Jurnal Maritim, Ketua Umum INSEAS, Daniel Ferdinand mengatakan pihaknya selama ini mematuhi seluruh regulasi IMO dan Regulasi Ditjen Hubla tentang Kepelautan. Bahkan INSEAS sudah jauh-jauh hari mempersiapkan anggotanya menghadapi pemutakhiran sertifikat pelaut tersebut.

“Updating sertifikat sangat penting bagi pelaut, karena ini menyangkut pekerjaan dan nafkah mereka. Sementara pihak perusahaan pelayaran seringkali tidak mau tahu,” kata Daniel.

Kepastian Waktu dan Diklat ETR

Dalam perbincangan dengan Redaksi, Daniel menyebut setidaknya terdapat dua problem yang melingkupi masalah pemutahiran sertifikast pelaut. Yang pertama adalah kepastian waktu, dan kedua, Ketiadaan Diklat ETR.

Sampai saat ini Ditjen Hubla dan Lembaga Diklat Kepelautan di lingkungan Kemenhub, masih belum mampu memastikan lamanya penerbitan Sertifikat Kepelautan STCW yang baru. Bahkan, untuk sertifikat format baru yang menggunakan Barcode, durasi terbitnya bisa lebih lama 1 hingga 3 bulan. Konsekuensi dari keterlambatan tersebut sangat fatal. Pasalnya, pelaut yang sertifikatnya belum diupdate tidak diperbolehkan untuk kembali melaut.

Memang selama ini, lanjut Daniel, Ditjen Hubla sudah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut dengan nomer UH/003/16/DK-16 Tentang Surat Keterangan Lulus/Telah Mengikuti Pemuktahiran sebagai pengganti Ijasah (Certificate of Competency, COC) dan Sertifikat Pengukuhan (Certificate of Proficiency , COE). Namun, menurut Daniel, pihak pelayaran tetap meminta dokumen fisik dari COC, COP, termasuk Certificate of Endorsement (COE).

“Kami berharap bisa terbit setidaknya 10 hari setelah pelaut mengikuti pelatihan, revalidasi, dan pemuktahiran di badan Diklat Kepelautan,” ujar Daniel yang juga tercatat sebagai pembina Federasi Nelayan Indonesia (Fenelindo).

Hambatan lain adalah belum ada Diklat Kepelautan yang membuka atau memiliki Pelatihan untuk Electro Techniical Rating (ETR), sesuai dengan STCW 2010 Amandemen Manila Regulasi A-III/7. Akibatnya, pelaut yang bekerja sebagai Electrician atau Asst. Electrician tidak dapat memperoleh training terkait dan updating sertifikatnya, sehingga terancam tidak dapat kembali melaut.

Buku Pelaut Online

Walau mengapresiasi dan mendukung penerapan buku Pelaut online, ISEAS mengkritik kurangnya sosialisasi kepada pelaut, dan implementasi yang terkesan tergesa-gesa. Situasi ini menjadi celah pungli bagi oknum-oknum yang memanfaatkan kekurangan pengetahuan para pelaut. Terbukti dengan adanya Operasi Tangkap Tangan di Kemenhub pada Oktober 2016 lalu.

Buku Pelaut Online disosialisasikan pada 14 April 2016 kepada Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Pemegang SIUPPAK), dan langsung diimplementasikan di beberapa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang sudah memiliki fasilitas pembuatan Buku Pelaut Online.

Sesuai dengan KM 30 Tahun 2008, masa berlaku Buku Pelaut adalah 7 (tujuh) tahun, dengan rincian masa berlaku pertama selama 3 Tahun, perpanjangan kedua selama 2 (dua) tahun, dan perpanjangan ketiga selama dua tahun. Maka, sesuai dengan peraturan ini, pelaut Indonesia mempunyai hak menggunakan Buku Pelaut mereka selama 7 tahun.

Masalah timbul terhadap para pelaut yang masih memegang Buku Pelaut manual (bukan online). Saat sistem Buku Pelaut Online diterapkan, Buku Pelaut lama yang manual tidak dapat lagi dipergunakan untuk perpanjangan, walau masih dalam masa berlaku sesuai KM 30 Tahun 2008 di atas. Akibatnya, para pelaut seperti dipaksa untuk membuat Buku Pelaut Online.

“Ini merugikan pelaut, membuat antrian yang panjang, dan akhirnya dimanfaatkan oleh oknum petugas seperti yang terungkap dalam OTT.” Jelas Daniel.

INSEAS berharap pihak Ditjen Hubla membuat semacam kebijakan peralihan atau transisi, misalnya dengan secara otomatis mengkonversi Buku Pelaut manual (yang masih berlaku) menjadi Buku Pelaut Online, agar proses updating melalui sistem Online yang dimiliki oleh pihak SIUPPAK tidak terganggu. Sementara untuk KSOP, ISEAS berharap ada kebijakan untuk tetap melayani perpanjangan terhadap Buku Pelaut Manual yang belum habis masa berlakunya.

Pihak INSEAS sudah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan perihal permasalahan di atas, dan berharap memproleh respon dan solusi yang memadai.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply