Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Musibah KM Zahro Express, Presiden Diminta Copot Dirjen Hubla

Pemuda Maritim - Presiden Joko Widodo diminta untuk mencopot Antonius Tonny Budiono dari jabatan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla). Pejabat eselon 1 di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini dinilai gagal memperlihatkan tanggung jawab yang memadai dalam merespon musibah terbakarnya KM Zahro Express, yang menewaskan 23 orang penumpangnya (1/1/2017).

Demikian disampaikan National Maritime Institue (Namarin) dalam pernyataan pers yang diterima Redaksi sore ini (4/1/2017).

Menurut Siswanto Rusdi, Direktur Namarin, Kemenhub melakukan berkali-kali blunder dalam merespon musibah kapal KM Zahro Express tersebut. Kementerian teknis ini tidak memperlihatkan tanggung jawab yang memadai terhadap persoalan musibah KM Zahro Express, dan dalam menuntaskan persoalan operasional kapal ojek.

Kematian 23 nyawa dan hilangnya belasan penumpang seperti dianggap peristiwa biasa sehingga direspon dengan tindakan biasa, bukan aksi luar biasa.

Selain respon yang biasa, banyak langkah Kemenhub yang dinilai blunder, dan memperlihatkan kompetensi dan rasa tanggungjawab yang rendah sebagai otoritas yang mengelola transportasi laut di Indonesia.

Namarin mencatat beberapa tindakan blunder yang dilakukan Kemenhub, antara lain: secara tergesa-gesa nenyatakan kapal Zahro Express laik layar. Kemudian meminta Pelni dan ASDP untuk mengerahkan kapal melayani pelayaran Kali Adem-Kepulauan Seribu, sekaligus memeriksa kelayakan kapal-kapal yang beroperasi di rute tersebut.

Kemenhub juga menyatakan akan mencabut izin kapal Zahro. Padahal, tanpa dicabut izinnya pun sudah dipastika tidak bisa dioperasikan lagi.

“Anehnya, Dirjen Hubla Rabu ini (4/1/2017) malah meninjau alur pelayaran kapal ojek,” ungkap Rusdi.

Kebakaran kapal Zahro tidak ada urusannya dengan alur. Dirjen Hubla seperti gagap dalam merespon lanjutan terhadap musibah kapal Zahro Express.

Respon Kemenhub seperti di atas, lanjut Rusdi, tidak akan memperbaiki manajemen operasional kapal ojek di Kali Adem, malah justru menimbulkan kekhawatiran musibah serupa akan berulang di kemudian hari.

Namarin mendesak Dirjen Hubla untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap musibah KM Zahro Express yang merenggut korban begitu banyak, dan memberi kesempatan kepada SDM di Kemenhub yang lebih kompeten dalam mengelola transportasi laut.

“Jika beliau tidak mundur, Namarin meminta agar Presiden Joko Widodo segera mencopotnya dari jabatan Dirjen Hubla,” pungkas Siswanto Rusdi 
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply